Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN sebagai Saksi Kasus Suap HGB

KPK memeriksa dua Dirjen ATR/BPN sebagai saksi kasus dugaan suap HGB. Penyidikan melebar ke dugaan penerimaan lain di layanan pertanahan dan rotasi jabatan.

Oleh 18 NOV 2026 6 menit baca
Gedung Merah Putih KPK di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua direktur jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB), Rabu (18/11/2026). Keduanya adalah Asnaedi, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), dan Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi keduanya memenuhi panggilan dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Selain dua dirjen itu, penyidik juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Muhammad Rizal, serta pihak swasta R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Materi pemeriksaan terhadap masing-masing saksi belum dirinci KPK. “Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan.

Penyidikan Melebar dari Summarecon ke Layanan Pertanahan

Pemeriksaan hari ini bukan awal perkara, melainkan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah OTT itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka — antara lain Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi, Presiden Direktur Summarecon; serta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry — dan menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar (UlasPolitik post 1600). Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Lampri, Virgo Eresta Jaya, dan Asnaedi beserta direktorat terkait; sehari kemudian penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi. Dua bulan kemudian, dua pejabat yang ruangannya digeledah itu kini dipanggil sebagai saksi. Yang membuat pemeriksaan hari ini penting adalah arahnya. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menyatakan penyidikan terus berjalan dan berpeluang dikembangkan: penyidik memverifikasi sumber dana yang disita, yang diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di internal kementerian serta layanan pertanahan seperti hak guna usaha (HGU) dan HGB. KPK juga menemukan indikasi pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar Summarecon. “Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan,” kata Taufik. Delapan tersangka itu berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pola ini konsisten dengan langkah-langkah sebelumnya. Pada 3 November, KPK memeriksa NW, Direktur Corporate Services/Human Resources and Development Summarecon; pada 4 November, KPK memanggil Kepala Biro Sumber Daya Manusia ATR/BPN berinisial BS, dan pada hari yang sama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mendatangi KPK dan diperiksa sebagai saksi (UlasPolitik post 1600). Pada 12 November, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan tiga petinggi PT Benteng Tunggal — YW, LC, dan PGS — yang tidak hadir pada panggilan sebelumnya (UlasPolitik post 1145). Pemeriksaan hari ini melanjutkan rangkaian pemanggilan saksi pada Senin (16/11) dan Selasa (17/11) — manajer PT Bela Parahiyangan Investindo, dua kepala kantor wilayah BPN, seorang notaris, dan seorang direktur utama perusahaan percetakan. Dengan kata lain, perkara ini sudah lama tidak lagi sekadar soal satu sertifikat HGB di Bogor. KPK sedang memetakan aliran dana dan rantai pengurusan layanan pertanahan — dan untuk itu keterangan para pejabat eselon I yang membawahi penetapan hak dan pemetaan menjadi kunci.

Saksi Bukan Tersangka: yang Perlu Dicatat

Perlu ditegaskan: Asnaedi dan Virgo Eresta Jaya diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka. Status saksi tidak berarti seseorang terbukti melakukan tindak pidana, dan penetapan kesalahan merupakan kewenangan pengadilan. Penggeledahan ruangan pada September lalu pun bukan vonis — itu adalah langkah penyidikan. Namun secara politik, pemanggilan ini tetap berbobot. Direktorat Jenderal PHPT dan SPPR berada di jantung rantai layanan pertanahan: penetapan hak dan pemetaan adalah dua simpul yang dilewati hampir setiap pengurusan HGB dan HGU. Keterangan keduanya diperlukan KPK bukan hanya untuk satu perkara, melainkan untuk menguji apakah dugaan penerimaan dalam perkara ini bersifat insidental atau berpola. Dan ketika menteri yang membawahi kementerian itu sendiri sudah diperiksa sebagai saksi pada 4 November, sulit membaca pemeriksaan dua dirjennya sebagai rutinitas belaka. Yang patut ditunggu berikutnya adalah apakah KPK mengumumkan pengembangan penyidikan — tersangka baru atau perkara turunan — sebagaimana disinyalkan Taufik Husein. Sampai pengumuman itu ada, yang terverifikasi hanyalah ini: penyidikan berjalan, saksi-saksi senior terus dipanggil, dan lingkupnya meluas.

Klaim Tersangka soal Dana Muktamar NU

Di hari yang sama, tersangka Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq — yang juga tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar — mengulang klaimnya seusai diperiksa pada Selasa (17/11/2026) malam bahwa ia menyerahkan uang Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dan menilai KPK “salah tangkap”. “KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam. Ia sebelumnya juga menyebut uang yang diberikannya sebagai dana talangan untuk Muktamar NU seusai diperiksa pada 10 November, dan mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto. Klaim tersebut adalah pernyataan tersangka, bukan fakta yang terverifikasi: KPK belum mengonfirmasi atau membantahnya, dan tidak ada bukti yang dipublikasikan yang mengaitkan dana itu dengan Muktamar NU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah membantah kaitan itu: Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi dan meminta bukti konkret atas pernyataan Fahd, Kamis (12/11/2026). Klaim itu juga tidak mengubah status hukum Fahd sebagai tersangka. Sampai ada konfirmasi dari KPK atau pihak yang disebut, klaim ini harus dibaca apa adanya — pembelaan seorang tersangka, bukan temuan penyidikan.

Sumber: ANTARA, “KPK Periksa Dua Direktur Jenderal Kementerian ATR/BPN sebagai Saksi”, 18 November 2026 (dibaca langsung — pemeriksaan dua dirjen + Budi Prasetyo verbatim + saksi Senin/Selasa 16–17 November + penggeledahan September + delapan tersangka; catatan: laporan tengah hari ANTARA mencatat R Eko Yufri Krismawan Nugroho dipanggil sebagai saksi dan hingga pukul 13.04 WIB belum tercatat hadir, sementara WartaPKU dan IndonesianPost melaporkan ia turut diperiksa); WartaPKU, “KPK Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Terkait Dugaan Suap Sertifikat HGB”, 18 November 2026 (dibaca langsung — Asnaedi + Virgo + Muhammad Rizal + R Eko Yufri diperiksa; pernyataan + kutipan Achmad Taufik Husein; delapan tersangka soal pembukaan blokir lahan + jual-beli jabatan); IndonesianPost, “KPK Periksa Pejabat Tinggi ATR/BPN, Penyidik Dalami Dugaan Suap Layanan Pertanahan”, 18 November 2026 (dibaca langsung — fakta inti yang sama + penegasan saksi bukan tersangka); Channel9.id, “Tersangka Fahd Arafiq Klaim Beri Rp70 Miliar untuk Muktamar NU”, 18 November 2026 (terverifikasi via pencarian — klaim Rp70 miliar + “salah tangkap”, Selasa 17/11 malam; bantahan PBNU); Maklumat.id dan LimaPagi.id, 18 November 2026 (terverifikasi via pencarian — klaim yang sama + asal klaim 10 November sebagai “dana talangan” + bantahan PBNU); Lapor.co.id, “KPK Panggil Tiga Pejabat Kantah Bogor dan Direksi Summarecon”, 5 November 2026 (terverifikasi via pencarian — pemeriksaan NW 3 November + pemanggilan BS 4 November + pemeriksaan Nusron 4 November); NTVNews, “KPK Periksa Pejabat Pertanahan Bogor dan Petinggi Summarecon”, 5 November 2026 (terverifikasi via pencarian — hal yang sama). Latar: UlasPolitik post 1600 (OTT + delapan tersangka + Rp106,3 miliar + dugaan kebocoran dokumen + Nusron 4 November + Hercules 11 November), post 1145 (penjadwalan ulang Benteng Tunggal), post 1062 (Hercules Rp800 juta).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik