Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan Pemerintah Kabupaten Bantul belum menerima instruksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Laporan Antara pada Rabu (18/11/2026) itu menegaskan satu hal: enam hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, foto resminya masih menjadi soal yang belum diputuskan di tingkat daerah. Ada satu kejanggalan: foto Gibran di Pendopo Parasamya, kompleks kantor Pemkab Bantul, ternyata sudah tidak terlihat dan hanya menyisakan foto Presiden Prabowo Subianto — dan Halim mengatakan tidak mengetahui pencopotan itu dan tidak pernah memerintahkannya.
Enam hari tanpa instruksi pusat
“Sampai hari ini belum ada instruksi maupun perintah dari pemerintah pusat apakah foto Pak Gibran sebagai Wapres ini sudah saatnya dicopot apa belum,” kata Halim saat ditemui di Kompleks Kantor Pemkab Bantul, Rabu. Menurut dia, pencopotan foto wakil presiden akan dilakukan setelah ada perintah dari pemerintah pusat karena tindakan tersebut harus memiliki dasar yang sah dan jelas. “Karena ini kan tindakan hukum, ya kan? Setiap tindakan hukum pemerintah daerah ini harus ada yang memayungi,” ujarnya. “Sampai detik ini kami belum menerima surat dari Kemendagri maupun kementerian terkait,” katanya. Ia menambahkan, pencopotan foto Gibran tidak bisa hanya didasarkan pada pernyataan yang bersangkutan berhenti dari jabatan wakil presiden, terlebih proses tersebut masih berjalan dan belum ada perintah resmi untuk menurunkan foto wakil presiden. “Terus ini juga kita tidak tahu apakah pernyataan dirinya berhenti itu diterima apa tidak, kan belum tahu juga itu. Jadi konsekuensi hukumnya itu panjang,” katanya. Bantul bukan yang pertama menunggu. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno pada Senin (16/11/2026) mengatakan pihaknya belum mengeluarkan instruksi penurunan foto kepada seluruh organisasi perangkat daerah. “Kami ikuti petunjuk dulu ya. Kan itu belum, itu baru mengundurkan diri, tapi secara kepastian hukumnya kan belum ada,” kata Sumarno, seperti dikutip Espos. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar menegaskan hal yang sama pada Sabtu (14/11): “Kita ikuti aturan yang ada di pemerintah pusat. Menurut kami, pemerintah provinsi tidak mempunyai arahan apa pun sepanjang nanti ada perintah dari pemerintah pusat, baru kita lakukan.” Di Sleman, Sekretaris Daerah Abu Bakar menyatakan Pemkab masih menunggu surat resmi dari Kementerian Sekretariat Negara maupun Kementerian Dalam Negeri. “Kami masih menunggu konfirmasi atau surat resmi dari Kementerian Sekretariat Negara maupun Kementerian Dalam Negeri terkait tindak lanjut administrasi dan protokoler di daerah,” ujarnya, Senin petang (16/11). Ketua DPRD Sleman Y Gustan Ganda menambahkan lembaganya menunggu instruksi dari Bupati atau Wakil Bupati, karena kantor-kantor itu milik Pemkab Sleman.
Bukan soal loyalitas, soal dasar hukum
Sebaliknya, ada daerah yang bergerak lebih dulu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan pencopotan foto Gibran secara serentak mulai Senin (16/11/2026) di seluruh instansi Pemprov DKI, setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Pramono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan “mendapatkan blessing” untuk menurunkan foto tersebut (UlasPolitik post 1525). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga memerintahkan penurunan foto hingga ke sekolah-sekolah pada hari yang sama, dengan merujuk pada pernyataan Muzani bahwa kursi wapres sudah kosong. Di Graha Sawala Kemenko Perekonomian dan di Banten, foto Gibran sudah diturunkan pada Jumat (13/11/2026) (UlasPolitik post 1265 dan post 1321). Pola ini perlu dibaca dengan jernih. Perbedaan respons daerah bukan ukuran keberpihakan politik, melainkan soal dasar bertindak: ada yang menganggap pernyataan Ketua MPR tentang kekosongan jabatan sudah cukup, ada yang menunggu instruksi tertulis dari pusat. Foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan adalah atribut kenegaraan yang pemasangannya mengikuti ketentuan dan protokol resmi — dan selama belum ada keputusan resmi yang mengubah statusnya, daerah yang menunggu sebenarnya bersikap paling sesuai prosedur. Yang patut dicatat: klaim Pramono soal “blessing” dari pemerintah pusat adalah pernyataannya sendiri, bukan dokumen resmi yang dipublikasikan. Sampai hari ini tidak ada instruksi tertulis dari Sekretariat Negara atau Kementerian Dalam Negeri yang diketahui publik. Itu sebabnya Bantul, Jawa Tengah, dan Sleman masih menunggu — sementara Jakarta dan Medan sudah bergerak. Kekosongan jabatan wakil presiden memang sudah dinyatakan, tetapi protokol turunannya belum ditulis. Sebelum pengunduran diri pun, pencopotan foto sudah terjadi di sejumlah daerah — tetapi itu aksi simbolis di tengah polemik ijazah, bukan kebijakan administratif (UlasPolitik post 1321 dan post 1265). Soal yang dihadapi Bantul hari ini berbeda: bukan lagi soal desakan massa, melainkan soal tidak adanya komando resmi enam hari setelah jabatan itu kosong.
Yang ditunggu selanjutnya
Proses penggantian wakil presiden sendiri terus berjalan. Dua nama calon pengganti dijadwalkan diserahkan Presiden Prabowo Subianto ke MPR pada Rabu (25/11/2026), verifikasi berlangsung 25 November–8 Desember, dan paripurna MPR dijadwalkan Rabu (9/12/2026). Sampai ada wakil presiden baru, foto Gibran di dinding-dinding kantor daerah akan tetap menjadi penanda kekosongan yang belum dirapikan — dan Bantul memilih menunggu sampai ada yang memerintahkan sebaliknya. Yang patut ditunggu sekarang ada dua. Pertama, apakah pemerintah pusat akan mengeluarkan instruksi seragam soal pencopotan foto, atau membiarkan tiap daerah memutuskan sendiri — yang akan memperpanjang ketidakseragaman ini. Kedua, paripurna MPR 9 Desember: sampai ada wakil presiden baru, bingkai kosong di dinding-dinding kantor daerah akan tetap menjadi pengingat visual bahwa kursi nomor dua itu sedang lowong.
Sumber: ANTARA, “Bupati Bantul belum terima instruksi pencopotan foto Wapres Gibran”, 18 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Bupati Abdul Halim Muslih, kutipan verbatim, kejanggalan Pendopo Parasamya); Espos.id, “Sekda Jateng Belum Instruksikan Copot Foto Gibran, Tunggu Kepastian”, 16 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Sekda Sumarno verbatim, belum ada instruksi ke OPD); Ketik.com, “Foto Gibran Masih Terpajang di Pemkab Sleman, DPRD: Tunggu Instruksi”, 16 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Sekda Abu Bakar dan Ketua DPRD Y Gustan Ganda); Mata Aktual News, “Foto Gibran Diturunkan Serentak! Pramono: Jangan Ada Polemik”, 16 November 2026 (dibaca langsung — kutipan “blessing” Pramono verbatim); Joglo Jateng, “Soal Penggantian Foto Gibran, Pemprov Jateng Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah Pusat”, 16 November 2026 (terverifikasi via pencarian — pernyataan Asisten I Iwanuddin Iskandar); JournalArta, “Foto Gibran Dicopot di Sumut hingga Sekolah”, 16 November 2026 (terverifikasi via pencarian — instruksi Bobby Nasution ke Pj Sekda dan sekolah); Lapor.co.id, “Foto Gibran Mulai Dicopot di Sejumlah Gedung Pemerintahan”, 14 November 2026 (terverifikasi via pencarian — pencopotan Graha Sawala Kemenko Perekonomian, kutipan Airlangga Hartarto). Latar: UlasPolitik post 1525 (pencopotan serentak DKI), post 1321 (gelombang pencopotan + pola menunggu), post 1265 (Grahadi/Graha Sawala), post 1570/1576 (paripurna 9 Desember, tenggat 25 November).