Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Pigai: Bupati Kupang Patut Mundur Jika Terbukti Bersalah

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak Polri bergerak cepat menangani dugaan kekerasan seksual Bupati Kupang. Pigai: Yosef patut mundur bila terbukti bersalah.

Oleh 18 NOV 2026 7 menit baca
Foto resmi Menteri HAM Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026), di hari keluarga korban dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede dijadwalkan menemuinya di kementerian itu. Pertemuan dengan keluarga korban dijadwalkan sekitar pukul 13.00–14.00 WIB — rencana yang Pigai umumkan sehari sebelumnya di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (17/11). Dalam konferensi pers itu, Pigai mendesak Polri bergerak cepat menangani dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) tersebut. Ia juga menyampaikan pernyataan paling keras sejauh ini dari seorang pejabat pemerintah soal kasus ini: Yosef patut mengundurkan diri bila terbukti bersalah. “Ya kalau terbukti bersalah ya patutlah (mundur),” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11). Sehari sebelumnya, di kompleks parlemen, Pigai sudah lebih dulu menegaskan tidak ada ampun bagi pelaku kekerasan seksual — bahkan bila pelakunya kader partai berkuasa. “Termasuk bupati tersebut kalau terbukti memang melakukan kejahatan seksual, kemudian dia adalah kader partai berkuasa, copot, proses, tidak ada ampun-ampun,” ujarnya, Selasa (17/11).

Dua proses yang sengaja dipisah

Pigai berhati-hati menempatkan pernyataannya. Ia menegaskan perkara ini harus dilihat dari dua sisi — proses hukum dan proses politik — yang punya aturan dan mekanisme penyelesaian berbeda. “Kan itu ada proses, ini proses politik dan proses hukum. Proses hukum itu berbeda dengan proses politik,” kata Pigai. Pembedaan itu penting. Hingga konferensi pers Rabu itu, Yosef Lede masih berstatus terlapor, bukan tersangka. Pigai meminta masyarakat memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan pemeriksaan sesuai ketentuan. Artinya: desakan “copot” dan “patut mundur” yang ia ucapkan seluruhnya bersyarat — berlaku bila terbukti bersalah, bukan vonis yang mendahului proses. Pigai juga menegaskan penindakan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Gerindra — partai Yosef. “Jadi saya jawab ya. Yang partai besar tidak ada, Pak Prabowo sudah memerintahkan sekalipun kadernya bermasalah di proses hukum,” kata Pigai. Ia menambahkan, “tidak ada hubungan dengan partai, perbuatan individu akan diproses kalau terbukti data, fakta, informasi dapat meyakinkan bahwa tindakan dan perbuatan itu benar adanya pasti akan diproses hukum dan proses politik.” Pigai juga menyebut dugaan ada lebih dari satu korban dalam perkara ini — pernyataan yang belum dikonfirmasi penyidik; sejauh ini polisi hanya menyebut satu pelapor, RWM (21). Di titik ini Pigai memainkan peran yang memang menjadi mandat kementeriannya: memastikan korban mendapat perhatian negara, tanpa mengambil alih kewenangan penyidik.

Pemeriksaan yang tak kunjung jalan

Yang membuat desakan Pigai relevan adalah kalender perkaranya. Laporan polisi bernomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT diterima Polda NTT pada Kamis (12/11). Korban — seorang mahasiswi berinisial RWM (21) — melaporkan dugaan peristiwa pada Rabu (11/11) malam di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Perkara ini ditangani Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT, dan Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menyebut penyidik menerapkan Pasal 6 huruf c UU TPKS. Hasil visum korban sudah diterima penyidik sejak Senin (16/11). Pemeriksaan terhadap Yosef dijadwalkan Rabu (18/11) — tetapi ia tidak hadir. Menurut kuasa hukumnya, Samuel Haning, Yosef sedang mengikuti kegiatan di DPRD Kabupaten Kupang. Polda NTT menyatakan akan menggelar perkara dalam dua hari. Di sinilah muncul simpul proseduralnya. Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka meminta polisi bergerak tanpa harus menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri — merujuk pernyataan Mendagri pada Senin (16/11) bahwa aparat dapat langsung memeriksa kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana. Rieke juga menyebut ada rencana pemeriksaan mendalam pada 21 November, dan mempertanyakan jeda waktu itu. Pengacara Yosef sebelumnya menyampaikan surat yang menyebut pemeriksaan pada 19 November dan meminta penjadwalan ulang ke 21 November. Namun di sisi lain, Kapolda NTT menyampaikan bahwa Polda sudah berkomunikasi dengan Bareskrim Polri soal surat permohonan izin pemeriksaan yang akan diteruskan ke Mendagri. “Di Bareskrim saya sudah komunikasi siang tadi. Begitu surat sampai akan langsung diteruskan ke Mendagri. Jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin, izin untuk memeriksa terlapor bisa kita laksanakan,” kata Reza. Jadi, di atas kertas Mendagri bilang polisi bisa langsung memeriksa, tetapi surat izinnya masih berproses. Ketidaksinkronan itulah yang membuat setiap tanggal yang bergeser terbaca publik sebagai kelambatan — betapapun Kapolda menegaskan tidak ada intervensi sejak laporan diterima dan penyidikan berjalan “tidak ada gigi mundur, gas terus”.

Tekanan datang dari tiga arah

Tekanan terhadap Polda NTT kini datang dari tiga arah sekaligus. Pertama, dari Komisi III DPR. Ketuanya, Habiburokhman — yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, partai Yosef — mengaku sudah menghubungi Kapolda NTT dan meminta tindakan tegas tanpa perlakuan istimewa. Gerindra, katanya, akan memecat Yosef bila terbukti bersalah, dan akan mendorong pemberhentiannya dari jabatan bupati. Habiburokhman juga meminta polisi mempertimbangkan penahanan bila bukti permulaan sudah cukup. Kedua, dari anggota DPR dapil NTT, Umbu Kabunang (Fraksi Golkar). Mengutip informasi dari pimpinan LPSK di NTT, Umbu menyampaikan versi kronologi yang lebih rinci: korban diduga dibawa ke rumah terduga pelaku oleh dua perempuan, lalu ditinggalkan di sana; korban disebut sempat bersembunyi di kamar mandi dan menghubungi keluarga untuk meminta bantuan; ada pula dugaan pemberian uang yang diletakkan di dalam tas korban tetapi tidak diambil. Menurut Umbu, dugaan peristiwa itu terjadi dua kali dalam satu malam. Versi ini adalah keterangan Umbu — bukan temuan penyidik — tetapi ia mengubah cakupan perkara: Umbu meminta polisi mendalami kemungkinan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena ada pihak lain yang diduga diminta mencarikan perempuan untuk dibawa ke tempat terduga pelaku. Rieke juga meminta hal yang sama. Umbu menambahkan, LPSK NTT telah menempatkan korban di rumah aman dan ia meminta LPSK serta kepolisian memastikan korban dan saksi terlindungi dari ancaman dan intimidasi. Ketiga, dari Kementerian HAM sendiri — lewat pertemuan dengan keluarga korban dan pernyataan Pigai hari ini. Sebagai tindak lanjut, Pigai telah memerintahkan Direktur Jenderal Perlindungan dan Hak Perempuan beserta jajaran dan Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT untuk mengambil langkah-langkah konkret, dan Kementerian HAM berencana bertemu Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong penyelidikan yang komprehensif, menyeluruh, imparsial, dan objektif. Komnas HAM juga sudah menyatakan menginvestigasi perkara ini, dan Gubernur NTT telah mendesak Polda mengusut tuntas.

Yang diuji bukan cuma Yosef

Pernyataan Pigai penting bukan karena isinya mengejutkan — seorang Menteri HAM memang semestinya membela korban — melainkan karena siapa yang ia bicarakan. Yosef Lede adalah kader Gerindra, partai yang memimpin pemerintahan. Ketika Pigai berkata “tidak ada ampun-ampun” untuk kader partai berkuasa, ia sedang menutup ruang bagi pembelaan berbasis afiliasi politik — dan ia mengatakannya dengan syarat “kalau terbukti”, sehingga pernyataannya tidak bisa dibaca sebagai vonis. Ujian sebenarnya ada pada kalender. Laporan masuk 12 November, visum diterima 16 November, pemeriksaan 18 November tak dihadiri terlapor, gelar perkara dijanjikan dua hari, dan pemeriksaan mendalam disebut-sebut baru 21 November. Setiap jeda adalah ruang bagi kecurigaan, dan satu-satunya penawarnya adalah keputusan yang terlihat: gelar perkara yang menghasilkan status hukum yang jelas — naik ke penyidikan, atau penjelasan terbuka bila tidak. Satu hal lagi yang patut dicatat: bila versi Umbu soal dua perempuan yang mengantar korban itu benar, perkara ini tidak berhenti pada satu orang. Ada pertanyaan terpisah soal siapa yang mengatur pertemuan itu, dan itu adalah perkara kedua yang harus dijawab penyidik — bukan sekadar pelengkap dakwaan. Sampai ada penetapan tersangka, Yosef Lede tetap terlapor dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh. Yang sudah bisa dinilai hari ini bukan salah atau tidaknya dia, melainkan cepat atau tidaknya negara bekerja ketika yang dilaporkan adalah kepala daerah dari partai berkuasa.

Sumber: Antara, “Pigai minta Polri bergerak cepat tangani dugaan TPKS Bupati Kupang” dan “Pigai pastikan kasus TPKS di Kupang tetap diproses hukum”, 18 November 2026 (dibaca langsung); OWRITE, “Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Disorot DPR, Pigai: Patut Mundur Jika Bersalah”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Atjeh Watch, “Pigai Temui Keluarga Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Hari Ini”, 18 November 2026 (dibaca langsung, mengutip CNN Indonesia); Tribratanews Polri, “Kapolda NTT Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual yang Libatkan Bupati Kupang: Tidak Ada Gigi Mundur, Gas Terus”, 17 November 2026 (dibaca langsung); Fakta Kalbar, “Komisi III DPR Minta Polisi Segera Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang”, 15 November 2026 (dibaca langsung). Perkembangan sebelumnya: UlasPolitik post 1762 dan 1819.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik