Istana menegaskan memiliki tim keamanan siber, di tengah sorotan atas kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Klaim itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam rapat Komisi XIII DPR, Rabu (18/11/2026) — rapat yang sama ketika Komisi XIII mempertanyakan keamanan data dan personel di lingkar inti Presiden. Pernyataan itu dimaksudkan menenangkan publik: Istana tidak kosong dari pengamanan siber. Namun klaim tersebut justru mengundang pertanyaan yang lebih tajam — sebab jika tim itu ada dan bekerja, bagaimana mungkin nomor telepon Presiden bisa disadap tanpa terdeteksi?
Tim Itu Memang Ada — di Atas Kertas
Secara kelembagaan, klaim Istana bukan isapan jempol. Juri menyebut tim itu bernama Cyber Security Incident Response Team dan berada di Kementerian Sekretariat Negara. “Kami sebetulnya di lingkungan Istana punya lembaga, kalau boleh katakan begitu, namanya Cyber Security Incident Response Team, di Kementerian Sekretariat Negara yang punya mekanisme pengamanan siber di lingkungan Istana,” kata Juri dalam rapat tersebut. Tim itu, kata Juri, belakangan terus menggelar rapat membahas kasus penyadapan — rapat terakhir dua hari lalu bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan sejumlah lembaga lain. Namun Juri mengaku tidak bisa menyampaikan secara teknis hasil rapat itu. “Dan tentu soal penyadapan, kami enggak bisa bicara teknis. Tapi kira-kira kami juga sangat menyadari bahwa ini perlu ada peningkatan pengamanan yang signifikan untuk melindungi Presiden,” ujarnya. Yang terdokumentasi secara publik adalah KSP–CSIRT — tim Computer Security Incident Response Team milik Kantor Staf Presiden (KSP). Menurut halaman resmi GovTech KSP, tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi, bekerja dengan standar ISO 27001:2013, dan berkantor di Gedung Bina Graha Lantai 1, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Namun mandat tim itu perlu dibaca dengan teliti: KSP–CSIRT menangani insiden siber pada layanan teknologi informasi di lingkungan KSP — para pegawai yang memakai infrastruktur TI milik KSP. Itu berbeda dengan mengawasi jaringan operator seluler tempat penyadapan ini diduga beroperasi. Dugaan penyadapan terhadap Presiden, menurut Bareskrim Polri, dilakukan dengan memasukkan nomor-nomor target langsung ke server Lawful Interception Management System (LIMS) — sistem intersepsi resmi yang terhubung ke jaringan operator seluler — tanpa surat perintah penyidikan, tanpa izin pengadilan, dan tanpa verifikasi sebagaimana diatur Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010. LIMS bekerja di level jaringan operator, di luar jaringan internal Istana. Sebuah tim respons insiden di lingkungan Istana, sehebat apa pun, tidak otomatis bisa melihat apa yang dimasukkan ke server LIMS milik Polri.
Pertanyaan yang Tak Dijawab Klaim Itu
Fakta-fakta perkara ini sudah terang di ruang publik. Bareskrim menetapkan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026): Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), dan Irjen Eko Hadi Santoso. Belakangan, Irjen Slamet Uliandi — mantan Kadiv TIK Polri — ikut ditetapkan sebagai tersangka keempat dan kini menjalani tahanan rumah sejak 11 November 2026. Pada awal Oktober 2026, Slamet diduga menyetujui permintaan Ahrie untuk menghapus berkas hasil sadapan; Eko diduga memerintahkan penyadapan sekaligus menyetujui penghapusan berkas. Listyo sendiri dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. Yang belum terjawab justru soal motif dan aliran data. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan motif penyadapan belum diketahui. Dugaan makar yang berkaitan dengan perkara ini baru naik ke tahap penyidikan pada 17 November 2026, dan hingga kini belum ada tersangka makar. Status tersangka bukan vonis bersalah, dan tuduhan makar tetap harus dibuktikan lewat proses hukum. Konteks hari ini mempertegas kegelisahan itu. Dalam rapat kerja di Senayan, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta Kemensetneg mensterilkan lingkar inti Presiden dari personel yang direkomendasikan Listyo — secara bersyarat, “kalau ada memang”, tanpa menyebut nama — serta memperkuat pengamanan informasi. Sugiat menyebut penyadapan itu berjalan dua tahun — klaimnya, bukan temuan penyidik. Wamensesneg Juri Ardiantoro menjawab evaluasi personel itu sudah berjalan otomatis, mencakup Kemensetneg, KSP, dan Bakom, baik PNS maupun tenaga profesional. (Perkembangan rapat ini sudah diberitakan UlasPolitik pada post 1831.) Para ahli sudah lama mengingatkan celah ini. Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menegaskan perlindungan terhadap Presiden harus menyeluruh, termasuk kerahasiaan pembicaraannya — bukan hanya pengamanan fisik. “Seorang Presiden harus dilindungi fisik, kegiatan, dan pembicaraannya,” ujarnya pada Rabu (4/11/2026). Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja menilai insiden ini menunjukkan perlunya jaringan komunikasi terenkripsi yang berdaulat bagi pejabat tinggi negara, dengan arsitektur Zero Trust, agar tidak lagi bergantung pada saluran publik. Ardi juga menilai operator seluler umumnya tidak dibekali penanda khusus untuk menyaring nomor-nomor pejabat VVIP — nomor seperti itu tidak terdaftar di sisi operator, dan operator belum tentu tahu. Dengan kata lain, “punya tim siber” bukanlah jawaban atas pertanyaan publik. Pertanyaan yang sesungguhnya: siapa yang memantau nomor-nomor VVIP di sistem intersepsi negara, adakah mekanisme peringatan otomatis ketika nomor Presiden dimasukkan ke mesin sadap, dan hasil audit apa yang sudah dilakukan Istana atas insiden ini? Sampai Istana menjawab tiga hal itu dengan bukti — bukan sekadar menegaskan timnya ada — klaim soal tim keamanan siber akan tetap terdengar seperti tameng, bukan penjelasan.
Sumber: CNN Indonesia, “Istana Pamer Punya Tim Keamanan Siber Usai Kasus Listyo Sadap Prabowo”, 18 November 2026 (dibaca langsung); GovTech KSP, “Tentang KSP–CSIRT” (dibaca langsung); Tempo via PapuaBaratNews, Koran Mandala, Tribunnews, dan PapuaBaratNews diverifikasi melalui hasil pencarian; latar belakang perkara: UlasPolitik post 1528, 1645, 1695, 1726, 1785, 1803, dan 1831.