Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum dan membatalkan vonis bebas Mayor (Purn) Isak Sattu dalam perkara pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai 2014. Melalui Putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tertanggal 10 November 2026, MA mengadili sendiri perkara itu dan menjatuhkan pidana penjara lima tahun kepada Isak Sattu. Majelis menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Selain pidana penjara, putusan itu menetapkan kompensasi bagi para korban dengan total Rp2,3 miliar: Rp250 juta untuk setiap korban meninggal dunia, Rp210 juta untuk setiap korban luka berat, Rp115 juta untuk setiap korban luka sedang, dan Rp75 juta untuk setiap korban luka ringan. Putusan ini membalik vonis Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar yang membebaskan Isak Sattu pada 8 Desember 2022 dari tuntutan 10 tahun penjara. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan kasasi. Laman Kepaniteraan MA mencatat perkara sudah diputus tetapi masih dalam proses minutasi, sehingga pertimbangan hukum lengkapnya masih menunggu salinan resmi putusan.
Peristiwa 12 Tahun Lalu
Perkara ini berkaitan dengan peristiwa kekerasan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, pada 7–8 Desember 2014, yang menewaskan empat orang. Peristiwa bermula pada malam 7 Desember 2014, ketika sejumlah pemuda sedang meminta sumbangan perlombaan Natal di Jalan Enarotali-Madi. Sebuah sepeda motor tanpa lampu yang dikendarai anggota TNI melintas dan nyaris menabrak mereka; personel itu mengancam kembali dengan rekan-rekannya, lalu sejumlah anggota TNI bersenjata api mendatangi lokasi dan menganiaya para pemuda. Keesokan paginya, massa menutup jalan dan berkumpul untuk memprotes; aparat TNI dan Polri dikerahkan untuk membubarkan mereka, dan penembakan terjadi. Empat warga sipil tewas — Alpinus Gobai, Yulianus Yeimo, Simon Degei, dan Apius Youw — dan sejumlah warga lain terluka. Komnas HAM menuntaskan penyelidikan pro justisia pada 12 Februari 2020 dan menyerahkan hasilnya ke Jaksa Agung, dengan menetapkan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat. Penyidikan dimulai Desember 2021; pada awal April 2022, Kejagung menetapkan Isak Sattu — saat peristiwa terjadi menjabat perwira penghubung Kodim 1705/Paniai — sebagai tersangka tunggal dan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Makassar tiga bulan kemudian. Isak Sattu dinyatakan bertanggung jawab sebagai komandan karena tidak mencegah atau menghentikan perbuatan yang dilakukan anggota Koramil 1705-02/Enarotali.
Sambutan Korban: Apresiasi, tetapi Vonis Dinilai Jauh dari Keadilan
Pendamping keluarga korban dan aktivis kemanusiaan mengapresiasi putusan MA tersebut, walaupun mereka memandang vonis lima tahun itu masih jauh dari rasa keadilan. “Kami apresiasi karena ada sedikit kemajuan. Tapi, seharusnya vonisnya tinggi dan kompensasi sesuai dengan penderitaan korban. Lalu semua pelaku lain yang terlibat harus diproses hukum, bukan hanya satu orang saja,” kata pendamping hukum saksi korban, Gustaf R. Kawer, Senin (16/11). Menteri HAM Natalius Pigai berkata putusan Paniai itu menunjukkan bahwa “kalau kerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang murni tidak ada yang mustahil.” Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, pada Senin (16/11/2026) meminta negara tidak hanya menyelesaikan persoalan lewat proses hukum dan kompensasi, tetapi juga menghadirkan jaminan keamanan bagi masyarakat Paniai agar peristiwa serupa tidak terulang. “Saya mengapresiasi Kejaksaan Agung yang terus mengawal kasus ini hingga akhirnya ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Ini merupakan perjuangan panjang, hampir 12 tahun. Tetapi bagi saya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana negara hadir menjamin masyarakat Paniai bisa hidup aman dan damai di negerinya sendiri,” ujar John. Ia juga berharap proses pengungkapan kasus tidak berhenti pada satu orang apabila masih terdapat dugaan keterlibatan pihak lain. Komnas HAM, melalui Komisioner Abdul Haris Semendawai pada Jumat (13/11), meminta Jaksa Agung melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang memiliki kendali efektif atas pasukan, dan menegaskan pemulihan korban tidak dapat dipahami hanya dalam bentuk pemberian kompensasi — negara berkewajiban memastikan pemulihan yang komprehensif, termasuk pemenuhan hak atas keadilan, kebenaran, rehabilitasi, restitusi apabila relevan, serta jaminan ketidakberulangan.
Makna Preseden — dan Batasnya
Signifikansi putusan ini sulit dibesar-besarkan, tetapi juga tidak boleh dikecilkan. Putusan Paniai disebut menjadi yang pertama di Indonesia dalam perkara pelanggaran HAM berat yang menjatuhkan vonis penjara disertai kompensasi — di perkara Tanjung Priok (1984) dan Abepura (2000), para terdakwa divonis bebas hingga tingkat kasasi; di perkara Timor Timur (1999), mayoritas terdakwa dinyatakan bebas, kecuali Eurico Guterres yang diganjar 10 tahun penjara tanpa kompensasi bagi korban. Putusan kasasi Paniai adalah yang pertama mematahkan pola itu — dan karena itu akan menjadi rujukan dalam perkara-perkara HAM berat berikutnya. Namun batasnya juga jelas. Pertama, hanya satu terdakwa yang diadili, sehingga pertanyaan tentang tanggung jawab komando dan pihak-pihak lain dalam peristiwa 2014 tetap terbuka — Komnas HAM membagi para pelaku ke dalam beberapa kelompok, dari Panglima Kodam Cendrawasih hingga personel lapangan, dan Koalisi Pemantau Paniai 2014 mendesak Jaksa Agung mengembangkan penyidikan terhadap keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana aktor-aktor lain, termasuk dugaan obstruction of justice. Kedua, hukuman lima tahun — setengah dari tuntutan jaksa — akan dibaca banyak pihak sebagai kompromi, bukan ketegasan. Ketiga, kompensasi Rp2,3 miliar baru bermakna bila benar-benar dibayarkan dan sampai ke korban, bukan sekadar angka dalam amar putusan. Ujian berikutnya ada pada eksekusi: apakah Isak Sattu menjalani hukuman, apakah kompensasi dibayarkan, dan apakah negara menindaklanjuti desakan pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Papua — desakan yang disampaikan Koalisi Pemantau Paniai 2014. Tanpa itu, putusan bersejarah ini berisiko berhenti sebagai catatan di laman Kepaniteraan MA.
Sumber: BBC News Indonesia, “Pelaku pelanggaran HAM berat kasus Paniai divonis lima tahun penjara – Apa arti putusan kasasi MA bagi korban, orang asli Papua, dan Indonesia?”, 17 November 2026 (dibaca langsung); Antara, “MA batalkan vonis bebas terdakwa kasus HAM berat Paniai”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Cepos Online, “Pasca Putusan Kasasi Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah: Jangan Lagi Rakyat Jadi Korban!”, 16 November 2026 (dibaca langsung); Human Rights Monitor, “Supreme Court overturns acquittal in Bloody Paniai case, sentences former army officer to five years”, 13 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian); Detik via Radar TV News, “MA Batalkan Vonis Bebas Isak Sattu, Eks Perwira TNI Dihukum 5 Tahun Penjara”, 13 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian); MediaRJN, “Kasus Paniai: MA Vonis Isak Sattu 5 Tahun Penjara”, 16 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian).