Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Bupati Kupang Tak Hadir, Polda Gelar Perkara dalam Dua Hari

Bupati Kupang Yosef Lede tidak memenuhi panggilan Polda NTT pada Rabu (18/11), sementara penyidik memeriksa dua Satpol PP dan dua saksi pengantar korban.

Oleh 18 NOV 2026 4 menit baca
Gedung markas kepolisian daerah pada senja hari dengan jendela menyala

Pemeriksaan Bupati Kupang Yosef Lede yang dijadwalkan pada Rabu (18/11/2026) tidak berjalan sesuai rencana. Menurut Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB), yang bertemu Direktur PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. dr. Nova Irone Surentu di Mapolda NTT hari ini, surat panggilan sudah dikirim dan pemeriksaan dijadwalkan hari ini — tetapi pihak terlapor tidak memenuhi undangan tersebut. Polda NTT menegaskan proses hukum tetap berjalan, dan gelar perkara direncanakan berlangsung dalam dua hari ke depan. Yosef masih berstatus terlapor — belum tersangka — dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh atas dirinya.

Yang diperiksa hari ini

Alasan ketidakhadiran Yosef kini dijelaskan pengacaranya: ia sedang mengikuti kegiatan di DPRD Kabupaten Kupang, kata Samuel Haning, dikonfirmasi CNN Indonesia. Sementara itu, penyidik pada hari yang sama memeriksa dua petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang bertugas di pos penjagaan rumah dinas bupati pada malam dugaan peristiwa, Rabu (11/11), serta seorang perempuan berinisial LS yang disebut ikut mengantar korban ke rumah dinas. Hingga Rabu (18/11) pukul 14.30 Wita, ketiganya masih menjalani pemeriksaan. Secara terpisah, Suara NTT melaporkan penyidik juga sedang memeriksa dua orang berinisial EK dan Leni untuk mendalami perkara ini. Keduanya sempat mangkir dari jadwal pemeriksaan Senin (16/11) dengan alasan sakit, menurut pemberitahuan dari pengacara mereka, sehingga dipanggil ulang. Direktur PPA dan PPO Polda NTT sebelumnya menyatakan hasil penyelidikan sementara belum menemukan indikasi EK dan LS bekerja sama dengan terlapor.

Sampai Senin (16/11), penyidik telah memeriksa enam orang, termasuk korban dan kedua orang tuanya. Nova menjelaskan sejauh ini akan ada delapan orang saksi yang akan dimintai keterangan, termasuk Yosef, EK dan LS. Visum et repertum korban sudah diterima penyidik pada 16 November. Pada hari yang sama, olah tempat kejadian perkara di rumah dinas menemukan satu celana yang diduga pakaian yang diminta terlapor untuk diganti korban. Yosef berada di rumah dinas saat olah TKP berlangsung dan, menurut Nova, bersikap kooperatif. Pasal yang diterapkan adalah Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sebagaimana disampaikan Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto dalam konferensi pers 16 November. Laporan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026, dengan dugaan peristiwa pada Rabu malam, 11 November 2026, di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Perempuan pelapor berinisial RWM (21). Yosef sebelumnya menyatakan akan menghormati proses hukum. “Saya akan datang, jika dipanggil penyidik,” katanya di rumah dinas pada Sabtu (14/11).

Tekanan publik dan pendampingan korban

Ketidakhadiran itu langsung memicu desakan. Sekelompok mahasiswa mendatangi Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT pada Rabu (18/11) untuk meminta polisi segera memeriksa dan menahan Yosef, mempertanyakan mengapa pemeriksaan maupun penahanan belum juga dilakukan padahal perkara ini sudah menjadi perhatian publik. Mereka juga menyampaikan informasi mengenai kemungkinan penyelesaian kasus melalui jalur kekeluargaan — dan menyatakan menolak apabila kasus itu berakhir melalui perdamaian. Kelompok mahasiswa itu mengaku tidak diizinkan masuk untuk bertemu langsung Kapolda NTT dan Direktur PPA dan PPO. ARAAB, dalam pertemuan yang sama, memperoleh penegasan bahwa proses hukum tetap berjalan dan gelar perkara akan dilakukan dalam minggu ini. Di Jakarta, pada hari yang sama, keluarga korban dijadwalkan bertemu Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Kementerian HAM, sekitar pukul 13.00–14.00. Pigai mendesak pemerintah segera memecat Yosef apabila terbukti melakukan kejahatan pemerkosaan, meski ia kader partai besar. Gubernur NTT Melki Laka Lena sebelumnya juga sudah mendesak Polda NTT mengusut tuntas perkara ini.

Yang masih harus dijawab Polda

Gelar perkara dalam dua hari ke depan akan menjadi momen penentu: apakah perkara ini naik dari penyelidikan ke penyidikan, dan apakah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sampai gelar perkara itu dilakukan, publik hanya bisa menilai dari apa yang sudah dikerjakan penyidik — enam saksi diperiksa, visum dikantongi, olah TKP dilakukan, saksi pengantar dan petugas pengamanan diperiksa — dan dari satu hal yang belum dikerjakan: meminta keterangan terlapor. Ada satu kepastian yang disampaikan Polda: perkara ini merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga proses hukum tidak serta-merta berhenti hanya karena adanya upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terkait. Transparansi soal jadwal pemeriksaan ulang Yosef menjadi ujian berikutnya. Polda NTT sudah bekerja dengan metode penyidikan berbasis pembuktian ilmiah (Scientific Crime Investigation) dan menyatakan tidak membedakan status maupun jabatan pihak yang dilaporkan. Konsistensi pernyataan itu akan diuji bukan oleh konferensi pers, melainkan oleh apakah panggilan berikutnya dipenuhi — dan apakah gelar perkara benar-benar digelar sesuai jadwal yang dijanjikan.

Sumber: CNN Indonesia, “Dua Satpol PP Diperiksa Kasus Dugaan Pemerkosaan Seret Bupati Kupang”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Suara NTT, “ARAAB Datangi Mapolda NTT, Pertanyakan Pemanggilan Bupati Kupang”, 18 November 2026 (dibaca langsung); BSI News, “Mahasiswa Desak Polda NTT Periksa dan Tahan Bupati Kupang”, 18 November 2026 (dibaca langsung, bersumber dari Detik); Atjeh Watch, “Pigai Temui Keluarga Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Hari Ini”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Jawawa (CNN), “Kupang Regent to Be Questioned by Police on Wednesday over Alleged Rape Case”, 17 November 2026 (dibaca langsung); latar belakang perkara: UlasPolitik post 1762, 1636 dan 1558.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik