Komisi III DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada rapat pengambilan keputusan tingkat I, Rabu (18/11/2026) pukul 13.00 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri 32 dari 46 anggota Komisi III. “Sesuai dengan daftar kehadiran dan laporan sekretariat, rapat kerja pada hari ini telah ditandatangani dan dihadiri oleh 32 dari 46 anggota Komisi III DPR RI dan delapan fraksi, maka perkenankan kami membuka rapat ini dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Dasco saat membuka rapat. Hadir mendampingi Dasco, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) disetujui secara aklamasi, dan perwakilan pemerintah — Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto — turut memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan panitia kerja (panja). Dengan begitu, seluruh rangkaian kegiatan rapat di tingkat panja selesai (UlasPolitik post 1789) dan RUU ini dibawa ke rapat paripurna DPR tingkat II.
Rapat kuorum, 32 dari 46 anggota hadir
Keputusan tingkat I ini adalah langkah prosedural yang menentukan. Komisi III sudah memfinalisasi pembahasan RUU itu pada pagi harinya dengan menyetujui laporan timus dan timsin (UlasPolitik post 1789); rapat pukul 13.00 WIB adalah forum pengambilan keputusan tingkat pertama yang mengubah hasil panja menjadi keputusan resmi Komisi III. Dasco membuka rapat dengan menyatakan kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, menyampaikan hasil kerja panja di hadapan rapat. Delapan fraksi menyerahkan pandangan mini fraksi dalam agenda itu. Yang membuat keputusan ini berbobot bukan hanya kuorumnya, melainkan persetujuan pemerintah: dua wakil menteri hadir dan menyetujui hasil pembahasan panja, sehingga RUU ini melaju ke paripurna tanpa perlawanan dari pemerintah. RUU ini disepakati menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, dan pemerintah menyerahkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 5 November 2026 (UlasPolitik post 1702).
397 DIM dan 10 poin pengaturan
Ketua Panja Habiburokhman menyampaikan bahwa RUU ini memuat 10 poin pengaturan krusial, hasil pembahasan mendalam terhadap 397 DIM. Pertama, judul, prinsip, dan asas hukum: perampasan aset mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, ruang lingkup tindak pidana: mencakup perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan lainnya, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak luas seperti investasi dan saham bodong. Ketiga, ancaman pidana: tetap berlakunya ancaman pidana pada tindak pidana korupsi dan lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan. Keempat, prosedur dan kewenangan: mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana secara jelas, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kelima, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang. Keenam, pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Ketujuh, pengelolaan aset: menetapkan tugas dan kewenangan badan yang kompeten untuk mengelola aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen. Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Rincian 397 DIM itu — 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru — serta mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (Pasal 3 huruf b, lima kategori pelaku, ambang aset paling sedikit Rp1 miliar, Pasal 6A, batas waktu pemeriksaan pengadilan 60 hari) dan pemangkasan cakupan tindak pidana di luar korupsi dari 13 menjadi 6 jenis sudah dibahas dalam UlasPolitik post 1702 dan post 1789. Yang baru di sini adalah daftar 10 poin itu sebagai rumusan resmi yang disepakati Komisi III — dan dua di antaranya patut dicatat: ancaman pidana mati yang ditegaskan tetap berlaku, dan badan pengawas independen yang akan mengawasi mekanisme perampasan serta pengelolaan aset.
Tinggal paripurna — dan ujian sesungguhnya
Laporan panja kini dibawa ke rapat paripurna DPR tingkat II. Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyatakan RUU itu diupayakan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026) — kata “diupayakan” patut dicatat: paripurna besok adalah rencana, bukan kepastian (UlasPolitik post 1789). Tenggat pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 yang ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani masih berlaku, dan target pengesahan November — lebih cepat dari tenggat — kini tinggal menunggu satu langkah prosedural: pengesahan tingkat kedua di paripurna. Yang menentukan apakah ini capaian hukum atau sekadar capaian tenggat adalah isi pasalnya, dan naskah final itu harus bisa dibaca publik sebelum perayaan dimulai (UlasPolitik post 1789). Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana tetap menjadi titik paling sensitif: tanpa mekanisme check and balances yang kuat dan perlindungan pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik, beleid ini bisa menjadi alat yang melampaui niat awalnya. Jika paripurna Kamis menyetujui, Indonesia akan punya UU Perampasan Aset sebelum tenggat 15 Desember.
Sumber: SinergiUpdate, “RUU Perampasan Aset Disetujui, Komisi III DPR Sepakati 10 Poin Penting”, 18 November 2026 (dibaca langsung — persetujuan laporan panja, Dasco memimpin rapat, perwakilan pemerintah menyetujui, 10 poin pengaturan, rincian 397 DIM); ZonaUtara, “Dasco Pimpin Keputusan RUU Perampasan Aset di Tingkat Pertama”, 18 November 2026 (dibaca langsung, bersumber Antara — Dasco memimpin rapat pukul 13.00 WIB, kehadiran Cucun Ahmad Syamsurijal + Sari Yuliati + Wamenkum Eddy Hiariej + Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, persetujuan timus/timsin secara aklamasi, pembukaan rapat); JournalArta, “RUU Perampasan Aset Dibahas di DPR, Dasco Pimpin Rapat”, 18 November 2026 (terverifikasi via pencarian — kuorum 32 dari 46 anggota + delapan fraksi, kutipan verbatim deklarasi kuorum Dasco, Cucun + Saan Mustopa + Sari Yuliati mendampingi); LiterasiHukum, “Panja Setujui Hasil Perumusan RUU Perampasan Aset”, 18 November 2026 (terverifikasi via pencarian — persetujuan timus/timsin, agenda 13.00 WIB, pandangan mini delapan fraksi); ValidNews, “Pembahasan Tingkat Panja Selesai, RUU Perampasan Aset Segera Disahkan”, 18 November 2026 (terverifikasi via pencarian — persetujuan timus/timsin, selesainya tingkat panja). Catatan: artikel CNN Indonesia (18/11/2026) dan Detik (via LensaHukum) yang dikutip draf awal tidak dibaca langsung (tidak ada URL yang diberikan); substansinya terkoroborasi oleh sumber-sumber di atas. Latar: UlasPolitik post 1789 (finalisasi, jadwal 13.00 WIB, Hinca/paripurna, NCB, Tenun Tonic), post 1702 (397 DIM, NCB, Pasal 6A, batas 60 hari, dua lembaga), post 1226 (pemangkasan 13 menjadi 6).