Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Gerindra Minta Istana Steril dari Orang Listyo Sigit

Sugiat Santoso meminta Kemensetneg mensterilkan lingkaran inti Presiden Prabowo dari personel yang disebut rekomendasi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Oleh 18 NOV 2026 5 menit baca
Istana Merdeka, Jakarta, tampak depan dengan kolom dan pagar hitam-emas

Partai Gerindra meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mensterilkan lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto dari personel yang disebut merupakan rekomendasi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso — yang juga juru bicara Gerindra — dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). “Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!” kata Sugiat dalam rapat tersebut. “Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri.”

Permintaan Bersyarat, Tanpa Nama

Perlu dicatat, permintaan Sugiat diajukan secara bersyarat — “kalau ada memang” — dan ia tidak menyebut nama personel tertentu. Artinya, permintaannya tidak menunjukkan bahwa ada personel Istana tertentu yang terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan. Lingkup yang ia sebut mencakup Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan lingkungan Sekretariat Negara sendiri. Sugiat beralasan, Presiden yang bisa disadap berarti Istananya tidak steril. “Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril,” ujarnya. “Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi,” katanya. Ia juga meminta Kemensetneg memiliki teknologi untuk mendeteksi potensi penyadapan, termasuk dari jarak jauh — padahal ia sendiri mengaku belum mengetahui pasti mekanisme dugaan penyadapan itu, apakah memakai perangkat di dalam Istana atau teknologi jarak jauh. “Seharusnya Kementerian Sekretariat Negara, Istana itu punya alat kalau itu pun teknologinya dari jauh punya alat untuk katakanlah mengetahui itu. Oh ternyata ada katakanlah 10 km, 20 km dari sini ada satu alat yang berusaha untuk masuk menyadap informasi kita kalau memang secanggih itu,” tuturnya. Ia juga menduga informasi hasil penyadapan sudah dimanfaatkan untuk memengaruhi kebijakan — dan meminta pemerintah menelusuri kembali kebijakan yang diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Prabowo. “Saya pikir itu yang paling penting. Sekali lagi tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus,” imbuh Sugiat.

Istana: Sterilisasi Sudah Berjalan Otomatis

Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan pihaknya memeriksa semua orang yang bekerja di lingkungan Istana, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional. Lebih dari itu, ia menegaskan proses sterilisasi tersebut telah dilakukan secara otomatis. “Kalau itu sih [sterilisasi] udah otomatis kita berjalan,” ujar Juri usai rapat di Komisi XIII DPR, Rabu (18/11). Juri menjelaskan lingkungan Istana kepresidenan meliputi beberapa lembaga — Kemensetneg, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) — dan memeriksa latar belakang semua pegawai di tiga lembaga itu sudah menjadi hal biasa. “Kan kalau di KSP, Bakom, itu kan banyak tenaga profesional. Ya hal yang wajar aja kalau kita evaluasi setiap saat,” katanya. Hingga berita ini ditulis, belum ada rincian resmi dari Istana mengenai siapa yang diperiksa, atas dasar apa, dan apa tindak lanjutnya.

Analisis: Audit Keamanan atau Bersih-Bersih Politik?

Di atas kertas, permintaan Sugiat masuk akal sebagai audit keamanan: kepala negara yang komunikasinya diduga disadap selama dua tahun — itu klaim Sugiat, bukan temuan penyidik — memang harus memastikan tidak ada celah di lingkar terdekatnya. Tapi ada garis tipis yang perlu dijaga: rekomendasi bukan bukti keterlibatan. Seseorang yang dulu direkomendasikan Listyo tidak otomatis menjadi bagian dari dugaan penyadapan, dan mensterilkan atas dasar asal rekomendasi saja berisiko berubah dari audit keamanan menjadi bersih-bersih politik. Konteksnya: Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh — Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Status tersangka bukan vonis bersalah. Ahrie dan Eko sudah dipecat melalui sidang etik (PTDH) dan keduanya mengajukan banding, sehingga keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap; sidang etik Listyo dijadwalkan pekan depan; Brigjen TK masih menjalani penempatan khusus (patsus) sementara Propam mendalami perannya. Perkara dugaan makar yang berkaitan masih pada tahap penyidikan tanpa tersangka. Ujian sesungguhnya bagi Istana bukan sekadar mengumumkan pemeriksaan, melainkan menunjukkan kriteria yang jelas: siapa yang diperiksa, atas dasar apa, dan apa tindak lanjutnya. Tanpa kriteria itu, “sterilisasi” mudah dibaca sebagai sinyal politik — dan sinyal seperti itu, di tengah perkara yang masih berjalan, justru bisa mengaburkan proses hukum yang seharusnya menjadi penentunya.

Sumber: CNN Indonesia, “Gerindra Minta Istana Steril dari ‘Orang-Orang’ Listyo Sigit”, 18 November 2026 (dibaca langsung); CNN Indonesia, “Istana Sebut Lingkaran Dekat Prabowo Steril dari ‘Orang-Orang’ Listyo”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Channel9.id, “Gerindra Minta Istana Sterilkan Lingkaran Prabowo dari Orang Dekat Listyo Sigit”, 18 November 2026 (dibaca langsung, mengutip tayangan TV Parlemen); RMTV News, “Gerindra Desak Bersih-Bersih Istana dari ‘Orang-Orang’ Listyo Sigit”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Owrite.id, “Buntut Penyadapan! Gerindra Ambil Langkah Tegas, Bersihkan Orang Listyo Sigit dari Lingkaran Istana”, 18 November 2026 (dibaca langsung); SoalIndonesia, “Sugiat Gerindra Minta Kemensetneg Sterilkan Lingkar Inti Prabowo dari Personel Rekomendasi Listyo Sigit”, 18 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian — situs tidak dapat dibuka); SuaraKabar.id, “Sugiat Minta Penataan Personel dan Penguatan Keamanan Data Istana”, 18 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian — situs tidak dapat dibuka); one.news, “Polri Patsus TK dan Sterilisasi Istana Soroti Peran Listyo Sigit”, 18 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian — halaman tidak dapat dibuka); latar belakang: UlasPolitik post 1726, 1740, 1747, 1750, 1785 dan 1803.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik