Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, menurut Polri: ia masih menjalani perawatan kesehatan, sehingga prosesnya belum bisa dipaksakan. “Terduga pelanggar SU memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan. “Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU.” Slamet menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri — bukan ditahan di Rutan Mako Brimob seperti tiga tersangka lainnya. Fakta bahwa Slamet belum disidang karena alasan kesehatan sudah dicatat dalam UlasPolitik post 1785 (18/11); yang baru adalah penjelasan langsung Isir ini beserta rincian perannya.
Peran yang didugakan
Slamet adalah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Peran yang didugakan penyidik berkaitan dengan sistem Monitoring Center Bareskrim Polri. Menurut penyidik, pada awal Oktober 2026 tersangka Ahrie Sonta meminta izin untuk menghapus hasil penyadapan, dan Slamet menyetujuinya. “Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” jelas Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026). Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain — para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Semua itu masih berstatus dugaan — belum ada putusan pengadilan. Lima nama yang sudah terkonfirmasi sebagai target penyadapan adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, Alfito Deannova, dan Denny Siregar (UlasPolitik post 1507); daftar 43 nama yang beredar masih belum terkonfirmasi.
Tiga tersangka lain sudah berjalan
Sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya bergerak lebih cepat. Sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso digelar di Gedung Propam Polri pada Selasa (17/11/2026) dan berakhir dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), sebagaimana dilaporkan UlasPolitik sebelumnya. Eko menyatakan banding atas putusan itu. Sementara itu, sidang etik Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan, menurut Isir. Ketiga tersangka — Listyo, Ahrie, dan Eko — ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, dengan masa penahanan masing-masing hingga 23, 22, dan 21 November 2026. Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Ahrie Sonta sudah dipecat lewat sidang etik pada 10 November 2026 dan juga mengajukan banding.
Yang masih terbuka
Pertama, belum ada tanggal pasti kapan sidang etik Slamet akan digelar. Polri menyatakan akan mempertimbangkan kondisi kesehatannya sebelum menentukan tahapan pemeriksaan berikutnya. Kedua, di luar perkara penyadapan, dugaan makar yang berkaitan dengan kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 17 November 2026. Hingga kini belum ada tersangka baru dalam perkara dugaan makar tersebut, dan penyidik masih mengumpulkan keterangan serta bukti. Ketiga, soal keadilan prosedural. Menunda sidang etik karena alasan kesehatan adalah keputusan yang dapat dipahami — hak atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi berlaku untuk setiap terduga pelanggar. Namun penundaan tanpa kepastian jadwal juga menimbulkan pertanyaan yang wajar: berapa lama, dan dengan ukuran apa kesehatannya dinyatakan memungkinkan? Polri perlu menyampaikan pembaruan berkala, agar penundaan ini tidak dibaca sebagai perlakuan istimewa bagi seorang perwira tinggi — atau sebaliknya, sebagai pengabaian haknya. Sampai ada jadwal resmi, status Slamet tetap sama: tersangka yang menjalani penahanan rumah dan belum disidang etik, dengan alasan kesehatan yang dinyatakan Polri sendiri.
Sumber: CNN Indonesia, “Alasan Irjen Slamet Uliandi Belum Disidang Etik Kasus Penyadapan”, 18 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Isir verbatim, dakwaan, penahanan Rutan, korban lain, makar naik ke penyidikan); Demokratis, “Polri Dalami Dugaan Makar dan Jejaring Penyadapan Presiden”, 18 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Isir verbatim, rincian peran menurut Suyudi, sidang Eko 17/11, PTDH Ahrie); Lapor.co.id via Liputan6, “Update Kasus Penyadapan Presiden: 4 Jenderal Polisi Jadi Tersangka”, 5 November 2026 (dibaca langsung — peran Slamet menurut Suhermanto, persetujuan penghapusan awal Oktober, periode 2025–2026, kondisi pascastroke, dakwaan rinci, laporan polisi 30 Oktober 2026); Lapor.co.id, “Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo”, 12 November 2026 (terverifikasi via pencarian — penahanan rumah sejak 11 November, pernyataan Suyudi di Komisi III, masa penahanan 21/22/23 November). Latar: UlasPolitik post 1785 (Slamet belum disidang karena pemulihan kesehatan, 18/11), post 1747 (PTDH Eko + banding), post 1726 (sidang Listyo pekan depan), post 1695 (makar naik ke penyidikan), post 1507 (lima nama target terkonfirmasi).