Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Petisi Ijazah DPR Tembus 25 Ribu, Doli: Silakan Gugat

Petisi audit ijazah DPR tembus 25 ribu tanda tangan. Komisi II mempersilakan warga menggugat, sambil menegaskan data pendidikan legislator sudah terbuka di KPU.

Oleh 18 NOV 2026 7 menit baca
Ilustrasi topi toga di atas tumpukan dokumen dengan kaca pembesar

Gelombang desakan agar ijazah anggota DPR dibuka dan diaudit keasliannya terus membesar. Hingga Rabu (18/11/2026) sore, petisi daring yang menuntut transparansi dan audit keabsahan ijazah anggota dewan telah ditandatangani lebih dari 25 ribu warganet. Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menanggapi desakan itu dengan dua pesan sekaligus: polemik ini tak perlu diperpanjang, tetapi siapa pun yang hendak menguji atau menggugat dipersilakan.

Petisi Lahir dari Polemik Ijazah Gibran

“Saya kira urusan ijazah-ijazah ini sebetulnya nggak usah kita perpanjang ya. Karena datanya terbuka di KPU,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurut Doli, latar belakang pendidikan seluruh anggota DPR sudah tersedia melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga menegaskan bahwa seluruh 580 anggota DPR terpilih melalui pemilu dan telah melewati proses administratif serta verifikasi persyaratan pencalonan sesuai ketentuan undang-undang. “DPR ini kan pilihan rakyat, ya kan? Kami 580 ini terpilih melalui pemilu ya melalui pemilu. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan kami punya konstituen, ya,” ujar Doli. “Dan pada saat kami mencalonkan diri itu semua anggota DPR ini sudah melalui proses administratif juga. Ada proses verifikasinya juga sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu ya,” jelasnya. “Menurut saya sejauh ini tidak ada anggota DPR yang terpilih tidak memenuhi syarat,” katanya. Namun Doli tidak menutup pintu bagi warga yang ingin membawa persoalan ini ke jalur hukum. “Dalam rangka penegakan demokrasi itu ya silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian … mau menguji atau kemudian mau menggugat itu kan nggak bisa dilarang. Itu hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi,” katanya. Pernyataan Doli senada dengan yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang juga menyebut informasi pencalonan anggota DPR — termasuk ijazah sebagai bagian dari persyaratan — tersedia secara terbuka di KPU. Komisioner KPU Idham Kholik menegaskan seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat minimal pendidikan saat mendaftar sebagai calon legislatif, merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan persoalan verifikasi keabsahan ijazah kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pencalonan anggota legislatif. Petisi yang beredar di change.org meminta riwayat pendidikan anggota DPR — mulai dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi — dibuka kepada publik dan diaudit. Desakan itu menguat setelah polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, yang berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden — pengunduran diri yang diterima Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026). Polemik itu berpuncak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 mempersoalkan bukti kelulusan pendidikan Gibran. Sementara itu, DKPP dijadwalkan menyidangkan empat aduan terkait pencalonan Gibran pada Senin (23/11/2026) pukul 09.00 WIB. Dukungan terhadap petisi terus bertambah: 21.477 tanda tangan terverifikasi pada Selasa (17/11/2026) (UlasPolitik post 1681), 24.088 pada Selasa malam pukul 23.01 WIB, 24.608 pada Rabu pagi pukul 07.55 WIB, dan lebih dari 25 ribu pada Rabu sore.

Yang Terbuka dan Yang Tidak

Di sinilah jawaban Doli perlu dibaca dengan teliti. Yang menurut Doli terbuka di KPU adalah data latar belakang dan riwayat pendidikan calon sebagaimana tercantum dalam dokumen pencalonan — bukan salinan berkas ijazah itu sendiri. Petisi yang beredar justru menuntut audit keaslian, bukan sekadar keterbukaan biodata. Jawaban Doli menjawab soal keterbukaan data, tetapi belum menyentuh tuntutan audit keaslian yang menjadi inti petisi. Catatan ini bukan tanpa preseden. Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menetapkan 16 dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden — termasuk ijazah — sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik hingga 2030. Ketentuan itu pernah dikritik Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda pada September 2025, dan Doli sendiri mempertanyakan aturan itu pada 16 September 2025. Aturan itu memang menyangkut pencalonan presiden, bukan legislator, tetapi ia menunjukkan bahwa “terbuka di KPU” memiliki batas yang selama ini justru dipersoalkan publik. Sorotan warganet juga menyeret nama Rifqinizamy sendiri. Di media sosial, ia dituding memakai ijazah magister dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang tidak sah — tuduhan yang pertama kali dilaporkan Perhimpunan Pelajar Indonesia Malaysia pada 2016. Menurut dokumen UKM yang beredar saat itu, Rifqinizamy — terdaftar dengan nomor P42242 sejak tahun akademik 2007–2008 — gagal dan diberhentikan sebagai mahasiswa karena tidak mendaftar pada semester 2 sesi 2011/2012, dan UKM tidak pernah menerbitkan transkrip nilai atas namanya. Tim Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang menelusuri laporan itu juga menemukan dugaan pemalsuan Surat Pengembalian Tugas Belajar dan Surat Penyetaraan Kuliah di Luar Negeri. Pada 16 Juli 2025, seorang warga bernama Arief Hidayat melaporkan Rifqinizamy ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan tanda terima laporan nomor 36, melampirkan surat Dekan Fakultas Undang-Undang UKM nomor UKM.FUU.100-9/2/1 tertanggal 3 Maret 2022 yang kembali menegaskan bahwa Rifqi tidak pernah menamatkan studi di UKM. Tuduhan itu belum pernah dibuktikan di pengadilan, dan sampai ada putusan lembaga berwenang, tuduhan itu tetap tuduhan — dan tidak boleh dibaca sebagai fakta. Rifqinizamy sendiri membantah melakukan pemalsuan pada 2016 dan menyatakan dirinya telah menyelesaikan proses pendidikan serta memperoleh pengesahan dari pihak terkait, sementara mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir pernah menyampaikan hasil pemeriksaan yang menyatakan ijazah tersebut tidak sah. Nusantara Post meminta konfirmasi kepadanya melalui pesan Instagram pada Jumat (13/11/2026); hingga berita itu diturunkan, pesan itu tidak dijawab, dan tim redaksi yang berupaya melakukan konfirmasi justru diblokir.

Ujian Berikutnya: Dari Pernyataan ke Mekanisme

Dengan pernyataan Doli, bola kini berada di tangan publik: Komisi II mempersilakan gugatan, tetapi tidak menawarkan mekanisme audit dari dalam DPR sendiri. Jika ada warga yang benar-benar menggugat, forumnya adalah pengadilan atau lembaga pengawas pemilu — bukan Senayan. Dan jika gugatan itu menyangkut dokumen pencalonan, KPU-lah yang memegang arsipnya. Di sisi lain, pernyataan “tidak usah diperpanjang” dari Doli menunjukkan DPR memilih posisi bertahan: menganggap prosedur pencalonan sudah cukup sebagai jawaban. Posisi itu akan diuji oleh dua hal: apakah petisi terus membesar, dan apakah ada pihak yang benar-benar menempuh jalur hukum seperti yang dipersilakan Doli. Sampai salah satu dari keduanya terjadi, polemik ijazah DPR akan tetap hidup sebagai tekanan politik — bukan sebagai perkara hukum. Yang jelas, polemik ini tidak lagi semata-mata tentang Gibran. Ia telah berubah menjadi pertanyaan yang lebih luas tentang standar transparansi bagi seluruh pejabat hasil pemilu — dan DPR, sebagai lembaga yang mengawasi KPU, kini diminta menerapkan standar itu kepada dirinya sendiri.

Sumber: Holopis, “Petisi Buka Ijazah DPR Bergulir, Ahmad Doli: Semua Sudah Lewati Verifikasi”, 18 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Doli, 580 anggota, proses administratif dan verifikasi, data di KPU, ‘silakan’); LimaPagi, “Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Dihentikan”, 18 November 2026 (dibaca langsung — ‘nggak usah diperpanjang’, kutipan ‘motif’, prosedur pencalonan, Dasco 17/11); Gardapublik, “Petisi Buka Ijazah Seluruh Anggota DPR Tembus 24 Ribu Tanda Tangan, KPU Beri Penjelasan”, 18 November 2026 (dibaca langsung — 24.088 tanda tangan Selasa 23.01 WIB, tiga desakan Farida, Dasco, Lalu Hadrian, Idham Kholik, Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017, data PAW Desember 2025); Validnews, “Anggota DPR Minta Desakan Buka Ijazah Tidak Diperpanjang”, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — 25 ribu lebih tanda tangan Rabu sore, kutipan Doli); JournalArta, “Gugatan Ijazah Anggota DPR: Doli Buka Suara Soal”, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — ‘silakan’, hak warga negara); LensaHukum, “Doli Sebut Data Ijazah Anggota DPR Terbuka di KPU”, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian, mengutip Detikcom — kutipan Doli, ‘motif’, lulusan SMA, Dasco); Gebrak.id, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — 24.608 tanda tangan Rabu 07.55 WIB, data PAW: 191 SMA, 1 D3, 146 S1, 168 S2, 74 S3); TheDaily.id, Jawawa, Viv.co.id, Setajampena, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — 24.088 tanda tangan Selasa 23.01 WIB, data PAW); Nusantara Post, “Warganet Ungkit Dugaan Pemalsuan Ijazah Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda” dan “Ditanya soal Ijazah, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Enggan Berkomentar”, November 2026 (melalui hasil pencarian — PPI Malaysia 2016, dokumen UKM 16 Juni 2016, MKD 16 Juli 2025 nomor 36, surat UKM 3 Maret 2022, kritik Kep KPU 731/2025, konfirmasi diblokir); Intelnews, 13 November 2026 (melalui hasil pencarian — Nasir, bantahan Rifqinizamy 2016); Lidea Feed (melalui hasil pencarian — Doli mempertanyakan Kep KPU 731/2025, 16 September 2025, ditandatangani Afifuddin 21 Agustus 2025). Rujukan internal: UlasPolitik post 1681 (petisi 21.477, Dasco, Saan Mustopa), post 1849 (DKPP 23/11).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik