Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Yusril Dorong Usut Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

Yusril menyebut keterkaitan penyadapan Presiden dengan dugaan makar semakin nyata; gelar perkara Kamis (19/11) memetakan peran pelaku dan aktor intelektual.

Oleh 18 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi gedung pemerintahan pada malam hari dengan gagang telepon dan kabel

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Dalam keterangannya kepada wartawan di Trinity Tower, Jakarta, Rabu (18/11/2026), Yusril menyebut keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar kini semakin terlihat, ditandai terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan gelar perkara dijadwalkan Kamis (19/11) untuk memperjelas hubungan antar pelaku serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana itu.

Gelar Perkara Kamis, SPDP Sudah Terbit

SPDP perkara dugaan makar itu bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum, tertanggal 12 November 2026, dan mencantumkan antara lain Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yusril menegaskan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang ditetapkan sebagai tersangka; penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Hasil gelar perkara dapat menjadi dasar menambah pasal makar terhadap tersangka yang telah ada ataupun menetapkan tersangka baru. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi gelar perkara awal itu digelar Kamis (19/11) bersama tim internal dan para saksi ahli, dan menegaskan gelar perkara tersebut bukan untuk penetapan tersangka. Hingga Selasa (17/11), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Susatyo juga mengungkapkan penyidik telah menggeledah beberapa lokasi, salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam, yang diduga menjadi posko makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Eko Hadi Santoso. Soal barang bukti, Yusril mengungkapkan ada upaya penghapusan sebagian data dari komputer, namun sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak terkait sudah disita dan masih didalami.

Aktor Intelektual dan End User Masih Didalami

Soal dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Yusril menyampaikan temuan terbaru mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan, dan penyidikan perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual. Pemeriksaan yang masih berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan berkembang ke pihak lain, termasuk elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ada bukti yang mendukung. Dalam kerangka KUHP Nasional, makar mencakup pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan; kemungkinan yang perlu didalami menurut Yusril: niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas-tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan sebagian wilayah NKRI — itu kemungkinan yang disebut perlu didalami, bukan temuan terbukti. Yusril menyebut peristiwa ini luar biasa karena sejak 1945 Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.

Yang Sudah Pasti dan Yang Belum

Yang sudah pasti: empat tersangka perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal — Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi — dengan dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa tahapan verifikasi; perkara dugaan makar sebagai pengembangannya sudah masuk tahap penyidikan sejak 17 November, dan SPDP sudah dikirim ke Kejaksaan. Yang masih klaim atau dugaan: keterkaitan penyadapan dengan makar, motif dan tujuan penyadapan, siapa end user sebenarnya, serta ada-tidaknya aktor intelektual, aktor politik di luar Polri, atau pihak asing — semua masih harus dibuka penyidikan, dan tidak satu pun nama itu sejauh ini diumumkan sebagai tersangka makar. Pergeseran bahasanya patut dicatat: pada 9 November Yusril menyebut makar sebagai kategorinya; pada 17 November ia mengatakan penyidik menemukan titik terang keterkaitan itu; pada 18 November ia menyebut keterkaitan itu semakin nyata. Ujian sesungguhnya pada gelar perkara Kamis (19/11) — apakah menghasilkan konstruksi perkara yang bisa diuji atau menunjukkan benang penyadapan-makar masih sebatas dugaan. Soal regulasi, pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR untuk memperkuat pengaturan kewenangan penyadapan, namun tidak dapat menerbitkan Perppu yang diberlakukan surut; evaluasi dan pengetatan pengawasan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga berwenang (Polri, KPK, BNN) akan dilakukan.

Sumber: Antara, “Menko Yusril dorong usut aktor intelektual dugaan penyadapan Presiden” (18/11/2026, dibaca langsung — pernyataan Yusril Rabu 18/11, aktor intelektual, melumpuhkan pemerintahan, sejak 1945 Polri tidak pernah terlibat makar, Perppu tidak bisa berlaku surut, pengawasan penyadapan diperketat) dan “Polri laksanakan gelar perkara awal kasus makar pada Kamis” (18/11/2026, dibaca langsung — gelar perkara Kamis 19/11, bukan untuk penetapan tersangka, penggeledahan rumah Cipete, pasal-pasal makar); rilis resmi Yusril Ihza Mahendra, “Menko Yusril: Keterkaitan Penyadapan dan Dugaan Makar Semakin Nyata, Penanganan Kasus Berjalan Profesional” (18/11/2026, dibaca langsung — SPDP, gelar perkara Kamis 19/11, kemungkinan tidak di Mabes Polri, penghapusan data, rekaman ponsel disita, kerangka KUHP Nasional, aktor intelektual); IndoWarta, IndonesiaLink, BulatanTimes, dan Cakrawala.media (18/11/2026, melalui hasil pencarian — nomor SPDP, pernyataan Kapolri 17/11, gelar perkara Kamis 19/11); pernyataan Kapolri dan Kadiv Humas Polri, 17/11/2026 (per post 1695).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik