Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Sultan Kumpulkan 13 Kampus, Jamin Demokrasi Tetap Damai

Sultan HB X mengumpulkan pimpinan 13 kampus di DIY pasca-demo 10 November, menjamin demokrasi tetap terbuka dan meminta aksi strategis dikoordinasikan polisi.

Oleh 18 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi aula kampus bergaya Jawa dengan deretan kursi kosong menghadap podium

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengumpulkan pimpinan 13 perguruan tinggi di DIY pada Senin (16/11/2026) malam di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Pertemuan tertutup yang dikemas sebagai silaturahmi itu digelar menyusul dinamika aksi demonstrasi 10 November yang berujung kericuhan, sebagai ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan kampus untuk menjaga kondusivitas Yogyakarta tanpa membungkam ruang demokrasi.

Demo Boleh, tapi Beri Tahu Polisi

“Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silakan, tetapi karena statusnya di situ kawasan strategis pertokoan, ada Istana Negara dan sebagainya, mohon kalau mau demonstrasi tetap memberitahu polisi,” kata Sultan. Sultan juga menyatakan kesiapan Pemda membantu menjembatani komunikasi apabila pimpinan kampus menghadapi kendala berkoordinasi (“Jika pihak kampus menemui jalan buntu dalam berkoordinasi, kami menyatakan kesiapannya untuk turun tangan secara langsung menjadi mediator”). Hadir perwakilan dan rektor 13 kampus: UGM, UMY, UPN “Veteran” Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UNY, Universitas Sanata Dharma, STPMD “APMD”, Universitas Widya Mataram, ISI Yogyakarta, UII, UAD, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Kampus Diminta Jadi Penjaga Dialog

Wakil Rektor UGM Arie Sujito sepakat kampus memiliki tanggung jawab moral merespons situasi terkini — “Demokrasi harus jalan, tetapi kekerasan harus dicegah. Kita punya kepentingan yang sama untuk menjaga Yogyakarta, kampus kita, masyarakat sipil” — dan persoalan diselesaikan melalui dialog, tanpa kekerasan, saling melindungi. Wakil Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Hendro Widjanarko menyampaikan pesan senada: menjaga suasana Jogja aman jangan sampai mencederai demokrasi dengan benturan maupun pelibatan instrumen kekerasan dari pihak mana pun, dan kampus siap memfasilitasi sekaligus menjembatani tuntutan mahasiswa agar bisa langsung diterima oleh pemangku kebijakan tanpa memicu kericuhan.

Konteks: 10 November yang Ricuh

Selasa (10/11) massa Aliansi Jogja Memanggil berunjuk rasa; siang hari aksi kondusif — Sultan menemui langsung massa di depan Kantor Gubernur DIY, duduk lesehan dan berdialog, dan menanggapi satu per satu lima tuntutan yang disampaikan: mencabut Pergub tentang Jaga Warga yang dinilai berpotensi memicu konflik horizontal; mencabut aturan pelarangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi; menetapkan upah buruh di DIY sesuai komponen kebutuhan hidup layak; menindaklanjuti pembangunan Stadion Mandala Krida; serta menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat, mahasiswa, dan pengemudi ojek online. Sultan menyatakan siap meninjau ulang kedua Pergub itu bila terbukti menghambat demokratisasi. Namun malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, aksi berkembang ricuh di depan Gedung DPRD DIY hingga meluas ke kawasan Stasiun Tugu dan Bundaran UGM; 157 orang sempat diamankan, 154 di antaranya telah dipulangkan secara bertahap. UGM bersama LBH Yogyakarta dan Tim Hukum Bara Adil mendampingi massa aksi, dan Dekan Fisipol UGM Gabriel Lele memastikan pendampingan hukum penuh bagi delapan mahasiswa UGM yang sempat diamankan dan diduga mengalami salah tangkap. Langkah Sultan memadukan dua peran — gubernur sekaligus raja — ia tidak melarang, tidak pula membiarkan, melainkan menawarkan diri sebagai mediator. Pesan “beri tahu polisi” patut dibaca apa adanya: permintaan koordinasi, bukan izin. Ujian sesungguhnya bukan pertemuan Senin malam itu, melainkan aksi berikutnya: apakah pemberitahuan ke polisi tetap sekadar pemberitahuan, atau perlahan berubah menjadi syarat yang bisa dipakai menahan aksi.

Sumber: Espos (Harianjogja), “Tak Larang Demo di Malioboro, Sultan Minta Massa Koordinasi dengan Kepolisian” (17/11/2026, dibaca langsung — pertemuan Senin 16/11, kutipan Sultan, tawaran mediator, Arie Sujito, Hendro Widjanarko); Redaksi17, “Sri Sultan Kumpulkan Pimpinan 13 Perguruan Tinggi di DIY” (17/11/2026, dibaca langsung — pertemuan Senin 16/11, kutipan Sultan, tawaran mediator, Arie Sujito); Warta-Jogja, “Pascakericuhan Demo 10 November, Sultan HB X Panggil Para Petinggi Kampus: Pemda Siap Bantu” (17/11/2026, dibaca langsung — pertemuan Senin 16/11, 13 kampus, tawaran mediator, Arie Sujito, Hendro Widjanarko); Lapor.co.id dan Jawawa (11/11/2026, melalui hasil pencarian — lima tuntutan, Sultan duduk lesehan dan berdialog, Sultan siap meninjau ulang kedua Pergub); Pijar-Rakyat (12/11/2026, melalui hasil pencarian — sembilan tuntutan, eskalasi malam ~20.00 WIB, 154 dari 157 orang dipulangkan, delapan mahasiswa UGM didampingi hukum). Artikel CNN Indonesia (18/11/2026) yang dikutip dalam draf awal tidak ditemukan melalui pencarian atau RSS CNN saat verifikasi, sehingga tidak dijadikan sumber artikel ini.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik