Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan itu disampaikan pada Minggu (8/11/2026), dan LPSK membenarkan sudah menerimanya.
“Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026). Ia memastikan jumlah saksi yang diajukan mencapai enam orang: “Enam orang.”
Langkah ini datang di tengah penyidikan yang masih berjalan terhadap empat perwira tinggi Polri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka — dan tiga hari menjelang rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026).
Permohonan Masih Ditelaah, Identitas Dirahasiakan
LPSK belum mengungkap identitas maupun latar belakang keenam saksi, dan belum ada keputusan apakah permohonan itu dikabulkan. Penelaahan yang dilakukan mencakup tingkat ancaman yang dihadapi para saksi serta pemenuhan syarat formal dan materiil sesuai ketentuan perundang-undangan.
Yang diketahui publik sejauh ini hanya jumlahnya: enam orang. Apa yang mereka saksikan, sejauh mana keterlibatan mereka dalam perkara, dan apakah mereka menghadapi ancaman konkret — semuanya belum dibuka. LPSK merahasiakan informasi itu demi keamanan para saksi dan kelancaran asesmen.
Permohonan ini diajukan setelah penyidik Bareskrim memeriksa 13 saksi dan 5 ahli, serta menyita 11 ponsel, satu tablet, dan empat flashdisk sebagai barang bukti. Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Irjen Ahrie Sonta Nasution — salah satu dari empat tersangka — menyatakan kesediaannya mengikuti seluruh tahapan penyidikan.
Sinyal Penyidikan Melebar Menjelang Raker 12 November
Permohonan perlindungan saksi biasanya diajukan bila penyidik menilai kesaksian seseorang penting dan berpotensi membuatnya rentan — entah karena posisinya, karena apa yang ia ketahui, atau karena tekanan dari pihak lain. Polri tidak menjelaskan alasan pengajuan ini secara rinci, dan LPSK juga belum membuka hasil penelaahannya. Maka yang bisa dibaca dari langkah ini baru sebatas sinyal: penyidikan tidak berhenti pada empat tersangka, dan penyidik sedang mengamankan jalur pembuktian dari sisi saksi.
Sinyal itu sejalan dengan arah penyidikan yang sudah ditegaskan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin: selain dugaan penyadapan dan pelanggaran UU ITE, penyidik juga mendalami dugaan makar — perkembangan yang sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Sampai hari ini, pasal makar belum diterapkan kepada siapa pun; keempat tersangka masih dijerat Pasal 258 dan/atau Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Keempat tersangka itu adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga yang pertama ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok; Slamet tidak ditahan karena masih menjalani pemulihan pascastroke.
Ujian berikutnya datang Kamis (12/11/2026), saat Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ketua Komisi III Habiburokhman mengumumkan agenda itu pada Minggu (8/11/2026): meminta penjelasan resmi soal perkembangan penyidikan, termasuk soal dalang dan motif penyadapan.
Apa yang Belum Bisa Disimpulkan
Ada tiga hal yang belum bisa disimpulkan dari permohonan ke LPSK ini. Pertama, identitas dan peran keenam saksi — tanpa itu, tidak ada dasar untuk menilai apa yang mereka ketahui. Kedua, apakah ada ancaman nyata terhadap mereka — LPSK masih menelaah, dan permohonan perlindungan belum tentu dikabulkan. Ketiga, dan yang paling penting: siapa yang memerintahkan penyadapan dan apa motifnya. Pertanyaan itu tetap terbuka, dan penyidik sendiri belum mengumumkannya.
Asas praduga tak bersalah berlaku bagi keempat tersangka sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang bisa dicatat hari ini: penyidikan atas dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh institusi kepolisian sendiri kini memasuki fase pengamanan saksi — dan cara Polri menjaga proses itu tetap berbasis bukti akan ikut menentukan apakah publik percaya pada hasil akhirnya.
Daftar sumber: Detikcom — laporan Minggu (8/11/2026) tentang permohonan perlindungan enam saksi ke LPSK dan konfirmasi Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, dikutip sejumlah media (https://afu.id/hukum-kriminal/polri-minta-perlindungan-lpsk-untuk-6-saksi-kasus-penyadapan-presiden-prabowo-pendalaman-soal-unsur-makar-mulai-jadi-fokus; https://www.cirebontimes.com/polri-perlindungan-saksi-penyadapan-prabowo; https://jurnal-indonesia.com/kasus-penyadapan-prabowo-polri-ajukan-6-saksi-kunci-ke-lpsk/; https://suaragarut.id/polri-ajukan-perlindungan-saksi-penyadapan); Antara — rekap “Hukum kemarin, kasus penyadapan hingga hoaks SIM seumur hidup” (9/11/2026) (halaman Antara tidak dibuka langsung karena tidak dapat diakses); CNN Indonesia — pertemuan Presiden Prabowo dengan mantan Kapolri (konteks, halaman tidak dibuka langsung). Liputan UlasPolitik sebelumnya: “Penyadapan Prabowo: Bareskrim Dalami Dugaan Makar” (https://ulaspolitik.web.id/penyadapan-prabowo-bareskrim-dalami-dugaan-makar/) dan “Raker 12 November: Komisi III Buru Dalang Penyadapan Prabowo” (https://ulaspolitik.web.id/raker-12-november-komisi-iii-buru-dalang-penyadapan-prabowo/).