Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, yang menjerat Bupati nonaktif Sirajudin Lasena. Pemeriksaan dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin. Para saksi itu terdiri atas YK selaku aparatur sipil negara (ASN), serta FAT, PP, dan RB selaku pihak swasta. Hingga pukul 11.39 WIB, menurut data KPK yang dikutip Antara, baru RB yang memenuhi panggilan.
OTT September dan Dugaan Fee Proyek
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 21 September 2026, ketika KPK mengamankan 14 orang di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Sehari kemudian, KPK menetapkan Lasena sebagai tersangka tunggal dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya, serta menyita uang tunai Rp200 juta.
KPK menduga Lasena memeras pihak swasta terkait proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV dan meraih Rp130 juta, serta menerima gratifikasi Rp11,14 miliar selama 2023–2026 — sejak ia menjabat Penjabat Bupati (2023–2024) hingga menjadi Bupati periode 2025–2030. Total dugaan penerimaan mencapai Rp11,27 miliar. Ia dijerat Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam konferensi pers 22 September 2026, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut Lasena diduga menetapkan fee 10 persen untuk setiap paket pekerjaan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut, dengan pembagian 4 persen untuk Kepala Dinas PUPR dan 1 persen untuk kelompok kerja pengadaan. Uang tunai yang disita terdiri atas Rp130 juta di kamar hotel di Jakarta, Rp50 juta dalam koper di kediaman bupati, dan Rp20 juta di kediaman Kepala Dinas PUPR.
Mengapa Pemanggilan Saksi Ini Penting
Pemanggilan saksi menandai masuknya penyidikan ke fase pembuktian pasca-OTT. Keterangan dari ASN dan pihak swasta menjadi kunci untuk membuktikan ada tidaknya pola fee yang dituduhkan KPK — bukan sekadar uang yang ditemukan saat penangkapan. Kepala Dinas PUPR sendiri sejauh ini masih berstatus saksi, meski uang ditemukan di kediamannya; KPK menyatakan status hukum seseorang dapat berubah bergantung pada alat bukti yang didalami penyidik.
Perlu ditegaskan: Lasena berstatus tersangka, bukan terpidana. Dugaan fee dan gratifikasi yang disampaikan KPK adalah konstruksi penyidikan yang masih harus diuji di pengadilan, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku baginya.
Yang patut dicatat adalah waktunya. Pada hari yang sama, KPK juga memanggil anggota DPR RI Anwar Sadad sebagai tersangka kasus hibah Jatim. (Baca: KPK Panggil Anwar Sadad dan Stafnya sebagai Tersangka Hibah Jatim) Dua perkara — satu menyeret kepala daerah, satu menyeret legislator — berjalan paralel dan sama-sama menguji satu hal: apakah OTT dan penetapan tersangka diikuti dengan pembuktian yang tuntas di persidangan, atau berhenti sebagai kabar penindakan tanpa ujung vonis.
Daftar sumber: Antara, “KPK Mulai Panggil Saksi Kasus Bupati Bolaang Mongondow Utara Nonaktif”, 9 November 2026; Infonasional, “KPK Tetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara Tersangka Pemerasan Proyek”, 22 September 2026; Jawawa, “KPK Uncovers Alleged Extortion and Gratification Involving Bolmut Regent Worth Rp11 Billion”, 22 September 2026. (Halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; fakta pemanggilan dikutip dari Antara, latarnya terkoroborasi Infonasional dan Jawawa.)