Siti Hediati Hariyadi, yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, menyampaikan kesedihan atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. CNN Indonesia melaporkan pada Senin (9/11/2026) bahwa Titiek — Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra dan mantan istri Prabowo — juga menyampaikan kecurigaan bahwa ada sosok di balik mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam perkara tersebut.
Perlu ditegaskan sejak awal: kecurigaan itu adalah pernyataan Titiek, bukan temuan penyidik. Sampai artikel ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Bareskrim Polri yang menyebut siapa pihak yang diduga menjadi pengguna akhir atau pemesan penyadapan tersebut. Para tersangka juga tetap berstatus tersangka — asas praduga tak bersalah berlaku, dan motif maupun dalang di balik perkara ini hanya bisa ditetapkan melalui proses penyidikan dan pengadilan.
Apa yang disampaikan Titiek — dan apa yang belum terbukti
Yang bisa dicatat dari laporan CNN Indonesia adalah dua hal: kesedihan Titiek sebagai orang yang dekat dengan Prabowo, dan kecurigaannya bahwa Listyo tidak bergerak sendiri. Keduanya adalah sikap dan dugaan pribadi seorang politisi, bukan bukti.
Titiek bukan pengamat dari luar. Ia anggota DPR RI periode 2024–2029, Ketua Komisi IV, politisi Gerindra, dan pernah menikah dengan Prabowo pada 1983 hingga berpisah pada 1998. Kedekatan personal dan posisi politiknya membuat pernyataannya berbobot secara politik — tetapi bobot politik bukan bukti hukum. Kecurigaan tentang “sosok di balik Listyo” baru akan berarti bila penyidik menemukan aliran perintah, aliran dana, atau aliran hasil sadapan yang mengarah ke pihak tertentu.
Dua suara dalam satu hari
Yang menarik, pada hari yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan dugaan yang searah. Di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11/2026), ia berkata: “Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini.” Pernyataan itu dikutip Detik dan diberitakan sejumlah media.
Habiburokhman juga mendesak penyidik tidak hanya menjerat pelaku dengan pasal-pasal UU ITE, melainkan mengusut aktor yang diduga mengambil keuntungan — termasuk dari kalangan politik. Ia sendiri menegaskan belum menunjuk individu tertentu tanpa pengungkapan fakta oleh penyidik.
Dua suara dari dua komisi DPR dalam satu hari itu menunjukkan satu hal: di Senayan, perkara ini sudah dibaca bukan sekadar sebagai pelanggaran prosedur di internal Polri, melainkan sebagai perkara dengan dimensi politik. Tetapi membaca politik dan membuktikan hukum adalah dua pekerjaan yang berbeda.
Fakta yang sudah terverifikasi — dan yang belum
Fakta yang sudah terverifikasi: Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026 — mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso — lalu Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026. Para tersangka disangkakan antara lain Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026, dengan sejumlah nomor diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang semestinya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan keempatnya kini juga dijerat pasal makar (Pasal 191–193 KUHP), sebagaimana diberitakan pada 9 November. Pernyataan itu adalah pernyataan Yusril, bukan pernyataan resmi Bareskrim, dan perlu dicatat demikian.
Yang belum terverifikasi: siapa pengguna akhir hasil sadapan, apa motifnya, dan apakah ada pihak di luar keempat tersangka yang memerintahkan atau memanfaatkan penyadapan itu. Bareskrim juga sudah membantah kabar penetapan dua mantan Kapolri lain, Tito Karnavian dan Idham Azis, sebagai tersangka — bantahan itu disampaikan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin pada 8 November 2026.
Desakan untuk menelusuri pengguna akhir juga datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, yang meminta Polri mengungkap tuntas siapa end-user dalam perkara ini. (Baca: Amnesty: Telusuri End-User Sadap, Periksa Jokowi) Desakan itu wajar — tanpa pengguna akhir, perkara ini hanya akan berhenti pada operator, bukan pada otak perkaranya. Tetapi desakan publik, betapa pun kerasnya, tidak boleh menggantikan pembuktian.
Ujian bagi Polri dan pemerintah sekarang sederhana: buktikan rantai perintahnya, atau akui bila rantainya tidak ada. Selama itu belum terjadi, pernyataan Titiek dan Habiburokhman tetaplah dugaan politik — penting untuk dicatat, tetapi belum boleh ditulis sebagai fakta.
Daftar sumber: CNN Indonesia, “Titiek Soeharto Sedih Prabowo Disadap, Curiga Sosok di Balik Listyo”, 9 November 2026 (halaman CNN Indonesia tidak dapat dibuka langsung; pernyataan Titiek diparafrase dan diatribusikan, bukan dikutip verbatim); IDN Times, “Habiburokhman Duga Ada Sosok Besar di Balik Penyadapan Presiden: Harus Dibuka”, 9 November 2026; Media Delegasi, “Komisi III DPR Duga Ada Sosok Besar Ambil Keuntungan Penyadapan Presiden Prabowo”, 9 November 2026; Ifakta, “Kasus Penyadapan Prabowo: Status Tito dan Idham Dibantah”, 9 November 2026; OWRITE, “Skandal Penyadapan Prabowo Makin Panas, Amnesty International Desak Jokowi Diperiksa”, 9 November 2026.