Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Bupati Bogor Tak Khawatir Anggaran 9.687 PPPK, Ini Alasannya

Bupati Bogor Rudy Susmanto tak khawatir beban anggaran pengangkatan 9.687 PPPK. Keyakinannya bertumpu pada pengangkatan bertahap sesuai kuota BKN 2026.

Oleh 09 NOV 2026 3 menit baca
Stadion Pakansari, Cibinong, lokasi pelantikan 9.687 PPPK paruh waktu

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan tidak khawatir terhadap beban anggaran dari pengangkatan 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bogor. Antara melaporkan pernyataan itu pada Senin (9/11/2026). Pernyataan tersebut adalah klaim Bupati — dan seperti semua klaim pejabat soal anggaran, nilainya ditentukan oleh angka APBD, bukan oleh keyakinan.

9.687 PPPK: angka yang sudah terverifikasi

Angka 9.687 itu sendiri bukan angka baru. Pada Jumat, 14 November 2025, Rudy melantik 9.687 PPPK paruh waktu di Lapangan Panahan Stadion Pakansari, Cibinong. Pemerintah Kabupaten Bogor menyebutnya pelantikan PPPK paruh waktu terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. Pelantikan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.

Sejak Rudy dan Wakil Bupati Ade Ruhandi memimpin Kabupaten Bogor pada 20 Februari 2025, sekitar 13.000 pegawai telah dilantik menjadi PPPK — baik penuh waktu maupun paruh waktu — menurut siaran pers Diskominfo Kabupaten Bogor pada 20 Oktober 2026. Artinya, 9.687 PPPK paruh waktu itu adalah bagian terbesar dari total tersebut, dan nasib mereka selanjutnya — apakah naik menjadi PPPK penuh waktu, dan kapan — bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi kuota 4.500 pegawai untuk tahap pertama pada 2026. Pernyataan kesiapan menganggarkan itu disampaikan Rudy saat pelantikan 14 November 2025: Pemkab Bogor sudah menyampaikan kepada BKN bahwa apabila ada instruksi untuk mengangkat seluruh pegawai paruh waktu, dari sisi penganggaran Pemkab siap melaksanakannya. Di sinilah pernyataan “tidak khawatir” Rudy hari ini berpijak: bukan pada anggaran yang sudah ada, melainkan pada kesiapan menganggarkan bila instruksi pusat turun.

Mengapa anggaran dipersoalkan

Pertanyaan soal beban anggaran bukan pertanyaan yang mengada-ada. PPPK, begitu diangkat, menjadi belanja pegawai tetap dalam APBD — gaji, tunjangan, dan iuran jaminan. Bagi daerah, belanja pegawai yang membengkak tanpa diimbangi pendapatan adalah risiko fiskal yang nyata, dan itu sebabnya pengangkatan PPPK paruh waktu di banyak daerah dilakukan bertahap.

Kabupaten Bogor setidaknya sudah menyiapkan payung anggarannya. Pada 14 Agustus 2026, Rudy bersama DPRD Kabupaten Bogor menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS 2026. Dalam kesepakatan itu, perubahan belanja daerah diarahkan antara lain untuk menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai ASN — baik PNS maupun PPPK. Dengan kata lain, klaim “tidak khawatir” itu disertai dokumen anggaran yang sudah disepakati bersama DPRD, bukan sekadar pernyataan lisan.

Yang perlu diawasi ke depan

Tetap ada tiga hal yang perlu diawasi. Pertama, kuota BKN: bila pusat hanya memberi kuota 4.500 pada 2026, sisanya menunggu giliran — dan janji peningkatan status pada 2027, yang disampaikan Rudy pada Oktober 2026, masih bergantung pada terobosan kebijakan pusat yang bentuknya belum dirinci. Kedua, realisasi APBD: KUA-PPAS adalah rencana, dan rencana baru terbukti bila belanja pegawai benar-benar terbayar tanpa mengorbankan belanja pembangunan. Ketiga, transparansi angka: sampai hari ini belum ada angka rupiah resmi yang dipublikasikan soal tambahan beban gaji dari 9.687 PPPK tersebut — publik berhak tahu berapa biayanya, bukan hanya mendengar bahwa biayanya “tidak mengkhawatirkan”.

Pengangkatan ribuan PPPK adalah kabar baik bagi tenaga honorer yang sudah lama menunggu kepastian status. Tetapi kabar baik itu harus dibayar dengan APBD yang sehat. Pernyataan Bupati hari ini layak dicatat — dan layak ditagih pada APBD 2027.

Daftar sumber: Antara, “Bupati Bogor tak khawatir beban anggaran pengangkatan 9.687 PPPK”, 9 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; pernyataan Bupati diparafrase dan diatribusikan, bukan dikutip verbatim); Pemkab Bogor (Setda), “Pertama dalam Sejarah Pemkab Bogor Lantik 9.687 PPPK Paruh Waktu”, 14 November 2025; Pemprov Jawa Barat, “Rudy Susmanto Lantik 9.687 PPPK Paruh Waktu, Terbesar Se-Indonesia”, 14 November 2025; Bakesbangpol Kabupaten Bogor, “Bupati Bogor Bersama DPRD Sepakati KUA-PPAS 2027”, 14 Agustus 2026; Indonesia News Channel (siaran pers Diskominfo Kabupaten Bogor, 20 Oktober 2026), “Rudy Susmanto Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo: Sekitar 13 Ribu Pegawai Pemkab Bogor Telah Dilantik Menjadi PPPK”.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik