Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Dasco Bongkar Isi Pertemuan Hambalang: Sadap Ikut Dibahas

Dasco membenarkan dugaan penyadapan sempat dibahas saat Prabowo bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang, meski ia sendiri tak hadir dalam pertemuan itu.

Oleh 09 NOV 2026 6 menit baca
Foto arsip: Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI

Sehari setelah Istana menyebut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang hanya sebagai silaturahmi tanpa merinci isinya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membuka sebagian isi pembicaraan itu. Menurut Dasco, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden sempat dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut.

“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pengakuan itu penting karena satu hal: sampai Senin pagi, belum ada satu pun peserta pertemuan yang berbicara soal isi pembicaraan. Keterangan resmi Istana pada Minggu malam hanya menyebut pertemuan sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan. Dasco adalah pejabat pertama yang mengonfirmasi bahwa perkara penyadapan masuk ke meja Hambalang.

Dasco tak hadir, keterangannya sebatas “yang saya dengar”

Dasco sendiri menegaskan ia tidak menghadiri pertemuan di Hambalang. Keterangannya soal penyadapan disampaikan dengan frasa “yang saya dengar” — artinya, informasi itu ia peroleh dari pihak lain, bukan dari mendengar langsung pembicaraan di ruangan itu. Batasan ini penting dicatat: Dasco tidak tahu apakah Presiden memberi perhatian atau arahan khusus soal penyadapan, karena ia tidak ada di sana.

Selain penyadapan, Dasco menyebut Presiden memaparkan visi-misi pemerintahan dan meminta dukungan para purnawirawan. “Di situ kemudian selain silaturahmi, presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin,” kata Dasco.

Dasco juga menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mungkin berkembang pada masa sidang berikutnya. Menurut Dasco, beberapa fraksi telah menyampaikan secara informal usulan agar pembahasan rancangan undang-undang tersebut dipercepat, tetapi kepastiannya masih bergantung pada dinamika antarfraksi.

Versi Tito: kebocoran negara, bukan penyadapan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian — salah satu dari 10 mantan Kapolri yang hadir — memberi versi berbeda soal isi pertemuan. Berbicara di Istana Kepresidenan pada Senin (9/11/2026), Tito menyebut pertemuan membahas kebocoran kekayaan negara dan dukungan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri terhadap program-program prorakyat Presiden.

“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain,” kata Tito.

Namun saat ditanya apakah pertemuan turut membahas penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Tito tidak memberi jawaban spesifik. Ia juga irit bicara soal absennya mantan Kapolri Idham Azis, dan menyebut Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri lebih kompeten menjawab isi keseluruhan pertemuan.

Dua versi ini tidak bertentangan secara langsung — Dasco bicara soal penyadapan, Tito soal kebocoran negara — tetapi keduanya sama-sama parsial. Tidak ada satu pun peserta yang memaparkan isi pertemuan secara utuh.

Fakta, klaim, dan rumor — dipisah

Fakta yang terverifikasi: pertemuan berlangsung Minggu (8/11/2026) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. Hadir 10 mantan Kapolri periode 1998–2019 — Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian — serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN Muhammad Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Idham Azis (Kapolri 2019–2021) tidak hadir.

Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik: Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso — ditetapkan 3 November 2026 dan ditahan di Rutan Mako Brimob — serta Irjen Slamet Uliandi, ditetapkan 5 November 2026 dan belum ditahan karena pemulihan pascastroke. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan keempatnya kini dijerat pasal makar (Pasal 191–193 KUHP), sebagaimana diberitakan UlasPolitik sebelumnya.

Klaim yang diatribusikan, bukan fakta yang terverifikasi: Dasco mengklaim penyadapan sempat dibahas di Hambalang — tetapi ia tidak hadir, sehingga klaim ini bersumber dari informasi yang ia dengar, bukan pengamatan langsung. Tito mengklaim pertemuan membahas kebocoran negara dan dukungan PP Polri — ini versinya sebagai peserta, tetapi ia tidak memerinci kebocoran yang dimaksud. Sekretariat Kabinet menyebut pertemuan sebagai kesempatan bertukar pandangan soal berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan internal institusi Polri — pernyataan resmi yang tetap tidak merinci isi.

Rumor media sosial yang tidak dijadikan fakta: beredar kabar bahwa Tito dan Idham Azis ditangkap terkait kasus penyadapan — kabar itu sudah dibantah Kabareskrim Komjen Asep Safrudin (“Tidak benar”). Berbagai spekulasi soal siapa yang memerintahkan penyadapan dan motif di baliknya masih beredar luas, tetapi sampai hari ini penyidik belum mengumumkan siapa yang memerintahkan, dan motif penyadapan masih diselidiki. Asas praduga tak bersalah berlaku bagi keempat tersangka.

Di media sosial, rekaman pertemuan Hambalang beredar luas dan perdebatan soal apakah penyadapan terhadap presiden memenuhi unsur makar masih ramai, antara lain dipicu pernyataan pakar hukum tata negara Feri Amsari yang menilai kesimpulan makar saat ini terlalu terburu-buru. Perdebatan itu adalah opini, bukan putusan hukum. Yusril sendiri menegaskan penegak hukum tidak boleh mengandalkan opini publik atau asumsi media sosial, melainkan bukti yang kuat.

Apa arti pengakuan Dasco ini (Analisis)

Bagian ini adalah analisis, bukan fakta. Sampai Senin pagi, isi pertemuan Hambalang adalah kotak hitam. Istana sengaja tidak merinci, dan tidak ada peserta yang bicara. Pengakuan Dasco — meski sebatas “yang saya dengar” — adalah retakan pertama pada kotak itu: perkara yang paling sensitif, penyadapan terhadap Presiden sendiri, ternyata masuk dalam pembicaraan para mantan Kapolri dengan Presiden.

Ada dua bacaan yang sama-sama masuk akal, dan keduanya belum bisa dipastikan. Pertama, pertemuan itu memang dimaksudkan sebagai penegasan kendali: Presiden mengumpulkan para pendahulu Kapolri lima hari setelah tiga tersangka pertama diumumkan, di tengah institusi yang diguncang dari dalam. Kedua, pertemuan itu juga menjadi ruang konsolidasi internal — Tito bicara soal dukungan PP Polri, Dasco bicara soal visi ekonomi — dengan penyadapan hanya sebagai satu bagian kecil dari agenda.

Yang harus dijaga: tidak satu pun pernyataan hari ini membuktikan bahwa Presiden memberi arahan soal perkara, atau bahwa pertemuan itu membahas nasib Listyo Sigit secara khusus. Dasco tidak hadir, Tito tidak menjawab spesifik soal penyadapan, dan keterangan resmi Istana tetap umum. Pertemuan Hambalang adalah sinyal politik, bukan putusan hukum — dan keduanya tidak boleh dicampur.

Ujian berikutnya datang Kamis (12/11/2026), saat Komisi III DPR memanggil Kapolri. Di sanalah, bukan di Hambalang, pertanyaan soal dalang penyadapan diharapkan mendapat jawaban resmi.

Daftar sumber: 1. Investor.id, “Dasco Buka-bukaan Isi Pertemuan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri”, 9 November 2026, 16:11 WIB — https://investor.id/national/461288/dasco-bukabukaan-isi-pertemuan-prabowo-dengan-10-mantan-kapolri 2. Investor.id, “Giliran Tito Bongkar Isi Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri”, 9 November 2026, 16:21 WIB — https://investor.id/national/461290/giliran-tito-bongkar-isi-pertemuan-prabowo-dan-10-eks-kapolri 3. Suarkabar, “Dasco Dengar Ada Sedikit Pembahasan Penyadapan Saat Prabowo Bertemu 10 Eks Kapolri”, 9 November 2026 — https://suarkabar.id/dasco-penyadapan-pertemuan-prabowo-eks-kapolri 4. Owrite, “Prabowo Kumpulkan 10 Eks Kapolri di Hambalang, Dasco Sebut Bahas Skandal Penyadapan”, 9 November 2026 — https://www.owrite.id/politik/2026/11/09/prabowo-kumpulkan-10-eks-kapolri-di-hambalang-dasco-sebut-bahas-skandal-penyadapan/ 5. Kompas TV, “Listyo Sigit Cs Bisa Dijerat Pasal Makar? Feri Amsari Sebut Kesimpulan Itu Terlalu Terburu-buru!”, 7 November 2026 — https://www.youtube.com/watch?v=1OSaxiIj92s 6. UlasPolitik, post 682, “Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang” (liputan sebelumnya soal pertemuan itu sendiri) — https://ulaspolitik.web.id/prabowo-kumpulkan-10-mantan-kapolri-di-hambalang

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik