Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengungkit penilaiannya bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah waktunya diganti dari jabatan Kapolri. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026) — beberapa hari setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Buktinya, saya sekarang kepengin ngomong, tahun berapa kan saya sudah ngomong bahwa itu Pak Sigit sudah waktunya, aduh, diganti, benar kan?” kata Megawati dalam pidato tersebut.
Perlu diluruskan: Megawati tidak sedang menuntut pergantian saat ini. Listyo sudah tidak lagi menjabat Kapolri sejak 1 Oktober 2026. Yang ia lakukan adalah mengungkit kembali penilaian yang menurutnya sudah ia sampaikan bertahun-tahun lalu — dan menampilkannya sebagai peringatan yang terbukti benar setelah kasus penyadapan mencuat.
Bukan soal benci, kata Megawati
Megawati menegaskan penilaiannya bukan didasari rasa iri atau kebencian terhadap Listyo. “Loh, saya tidak sirik, tidak benci,” katanya. Ia mengaitkan penilaiannya dengan aturan yang dibuat pada masa pemerintahannya, tanpa merinci aturan mana yang ia maksud. Sebagai konteks, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memang disahkan saat Megawati menjabat Presiden ke-5 RI — tetapi kaitan antara aturan itu dan penilaian Megawati soal pergantian Kapolri adalah tafsir, bukan sesuatu yang ia jelaskan sendiri.
Mengaku pernah disadap
Dalam pidato yang sama, Megawati mengungkit bahwa dirinya pernah menjadi korban penyadapan, dan mengaitkannya dengan kebiasaannya tidak membawa telepon seluler. “Saya memang nggak punya HP, kenapa? Karena saya orang yang disadap,” ujarnya.
Klaim itu sejauh ini adalah pernyataan Megawati sendiri; belum ada konfirmasi dari penyidik bahwa ia termasuk target penyadapan dalam perkara yang menjerat Listyo. Nama Megawati disebut-sebut masuk dalam daftar 43 tokoh yang beredar di media sosial sejak 4 November 2026 dan dikaitkan dengan kasus ini. Daftar itu beredar tanpa verifikasi resmi, sehingga statusnya tetap sebatas klaim yang beredar — bukan fakta perkara yang sudah terkonfirmasi.
Dari Kapolri ke tersangka
Listyo dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 dan memimpin Polri hingga 1 Oktober 2026, ketika ia digantikan Komjen Suyudi Ario Seto. Pada hari yang sama, Listyo dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Bareskrim Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka pada Selasa (3/11), bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso; belakangan Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka, sehingga total empat perwira tinggi. Sehari setelah penetapan tersangka pertama, 4 November, Presiden Prabowo memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, keempat tersangka juga dijerat pasal makar (Pasal 191–193 KUHP). Perlu dicatat: pernyataan soal pasal makar itu disampaikan Yusril, bukan Bareskrim sebagai penyidik perkara. Hingga kini, Listyo dan para tersangka lain tetap berstatus tersangka — asas praduga tak bersalah berlaku, dan motif serta pihak yang memerintahkan penyadapan belum dapat disimpulkan tanpa bukti penyidik.
Analisis: pernyataan lama, momentum baru
Secara politik, pidato Megawati bukan tuntutan, melainkan klaim “sudah saya bilang”. PDIP menempatkan ketuanya sebagai pihak yang sejak awal memberi peringatan — sebuah posisi yang menguntungkan secara politik di tengah kasus yang mengguncang hubungan Istana dan Polri, dan di saat PDIP berada di luar pemerintahan Prabowo.
Ada dua hal yang patut dicatat. Pertama, Megawati berbicara sebagai mantan presiden yang mengaku pernah disadap — klaim personal yang memperkuat narasi bahwa penyadapan menyasar elite lintas kubu, bukan hanya lingkaran Istana. Kedua, pernyataan ini menjaga PDIP tetap relevan dalam pusaran kasus penyadapan tanpa harus mengambil posisi hukum apa pun: Megawati tidak menuduh, tidak pula membela — ia mengingatkan.
Yang belum terjawab: apakah Megawati akan membawa klaim penyadapan terhadap dirinya ke ranah hukum, dan apakah daftar 43 nama yang beredar itu akan dikonfirmasi penyidik. Sampai ada bukti resmi, keduanya tetap berada di wilayah klaim — bukan fakta perkara.
Daftar sumber: 1. Antara, “Megawati Sebut LSP Sudah Waktunya Diganti”, 9 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat laporan Newshive atas Antara — https://www.newshive.id/read/politik/megawati-sebut-lsp-sudah-waktunya-diganti) 2. Detik, dikutip Literatif, “Singgung Kasus Listyo Sigit, Megawati Ungkit Pengakuan Pernah Disadap”, 9 November 2026 — https://literatif.com/singgung-kasus-listyo-sigit-megawati-ungkit-pengakuan-pernah-disadap/ 3. Detik, dikutip Lensa Hukum, “Megawati Singgung Penyadapan Prabowo dan Desak Pergantian Listyo Sigit”, 9 November 2026 — https://lensahukum.co.id/megawati-singgung-penyadapan-prabowo 4. Liputan6, dikutip TwaslNews, “Megawati: Saya Pernah Ngomong, Pak Listyo Sigit Sudah Waktunya Diganti”, 9 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7363994/ 5. AFU.id, “Setelah Listyo Jadi Tersangka, Megawati Kembali Ungkit Perseteruan Lama: Sudah Saya Bilang Harus Diganti”, 9 November 2026 — https://afu.id/nasional/setelah-listyo-jadi-tersangka-megawati-kembali-ungkit-perseteruan-lama-sudah-saya-bilang-harus-diganti 6. Owrite, “Singgung Penyadapan Prabowo, Megawati: Saya Sudah Ngomong, Pak Sigit Sudah Waktunya Aduh Diganti!”, 9 November 2026 — https://www.owrite.id/politik/2026/11/09/singgung-penyadapan-prabowo-megawati-saya-sudah-ngomong-pak-sigit-sudah-waktunya-aduh-diganti/