Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

DPR Tunggu Berkas MA, Aspirasi Makzulkan Gibran Belum Diputuskan

DPR belum mengambil sikap atas aspirasi pemakzulan Wapres Gibran. Pembahasan menunggu masa sidang Selasa, 10 November 2026, dan salinan lengkap putusan MA.

Oleh 09 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang sidang paripurna DPR yang kosong

Dewan Perwakilan Rakyat belum mengambil sikap atas aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, hingga Senin, 9 November 2026, pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang melibatkan fraksi-fraksi untuk membahas persoalan tersebut.

Dasco mengakui aspirasi itu memang sudah masuk. Menurut dia, keinginan menyampaikan aspirasi soal wakil presiden melalui mekanisme yang ada di DPR datang dari berbagai organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi. “Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Namun, aspirasi yang masuk belum sama dengan keputusan lembaga. Dasco menyebut pembahasan sejauh ini baru berjalan secara informal antarfaksi, karena DPR masih berada dalam masa reses. Masa sidang baru dibuka pada Selasa, 10 November 2026, dan di sanalah proses formal baru bisa berjalan. Dasco menegaskan proses formal baru bisa berjalan setelah masa sidang dibuka.

Alasan kedua yang disampaikan Dasco bersifat prosedural: DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung. Dokumen itu diperlukan agar DPR dapat mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim sebelum menentukan langkah. “Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.

(Baca: Dasco: DPR Tunggu Putusan Lengkap MA soal Ijazah Gibran)

Yang Sudah Pasti, yang Masih Menunggu

Fakta hukum yang menjadi pangkal persoalan ini sudah jelas garis besarnya. Mahkamah Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan itu, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA Gibran dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan pada Selasa, 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA. Dua putusan itu — dari MK lalu MA — yang kemudian memicu desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.

Yang perlu ditegaskan: putusan MA soal surat keterangan penyetaraan itu tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Pemakzulan adalah proses politik-konstitusional yang terpisah, bukan konsekuensi otomatis dari batalnya sebuah surat keterangan. Sampai proses itu berjalan dan diputuskan melalui mekanisme yang berlaku, Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden.

Di titik inilah pernyataan Dasco penting dibaca secara harfiah. DPR belum menolak aspirasi pemakzulan, tetapi juga belum menyetujuinya. Yang ada baru pengakuan bahwa aspirasi itu datang dari banyak pihak, dan penegasan bahwa sikap resmi belum bisa disampaikan sebelum masa sidang dibuka dan salinan lengkap putusan MA dipelajari.

Jalur Konstitusionalnya Tidak Pendek

Aspirasi pemakzulan, betapapun keras suaranya di luar gedung parlemen, harus melewati jalur kelembagaan DPR. Aspirasi dari organisasi masyarakat dan anggota lintas fraksi perlu diterjemahkan menjadi agenda resmi, dibahas dalam forum yang diatur tata tertib, dan memperoleh dukungan politik yang cukup di antara fraksi-fraksi. Tanpa itu, aspirasi tetap menjadi desakan, bukan keputusan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan setiap fraksi berhak mengusulkan pemakzulan, tetapi sikap resmi Partai Gerindra masih menunggu rapat fraksi yang dijadwalkan pada 10 atau 11 November. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong para pimpinan partai politik segera bertemu untuk membahas putusan MA soal surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

Proses pemakzulan sendiri berlapis: DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap tahap membutuhkan dukungan politik yang luas dan tidak bisa diputuskan oleh satu pimpinan DPR saja. Karena itu, pernyataan Dasco yang menahan langkah sampai masa sidang dan salinan putusan MA tersedia bukanlah sekadar penundaan teknis — itu adalah pengakuan bahwa DPR belum memiliki bahan dan forum yang cukup untuk mengambil keputusan sebesar itu.

Menunggu salinan lengkap putusan MA juga masuk akal secara hukum. Yang selama ini beredar adalah pokok putusan: kasasi dikabulkan dan surat keterangan dinyatakan tidak sah. Pertimbangan hukum lengkap majelis hakim — alasan, dasar, dan batas putusan itu — baru bisa dicermati setelah salinan resminya diterima. DPR yang melangkah tanpa membaca pertimbangan itu berisiko mengambil sikap politik atas dasar yang belum utuh.

Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai Besok

Pembukaan masa sidang pada Selasa, 10 November 2026, adalah ujian pertama yang sesungguhnya. Di sanalah akan terlihat apakah aspirasi lintas fraksi itu berubah menjadi agenda resmi, apakah salinan lengkap putusan MA sudah di tangan pimpinan DPR, dan seberapa solid dukungan politik di antara fraksi-fraksi terhadap langkah apa pun yang diusulkan. (Baca: Paloh: Pemakzulan Gibran Tragis, tapi Bisa Jalan)

Yang patut diperhatikan publik bukan lagi pernyataan informal atau sinyal dari satu-dua fraksi, melainkan keputusan formal: apakah persoalan ini masuk pembahasan resmi, melalui mekanisme apa, dan dengan dukungan siapa. Sampai keputusan formal itu ada, segala spekulasi soal nasib Gibran — termasuk yang beredar di media sosial — tetap spekulasi, bukan fakta.

Bagi pembaca, pelajaran dari hari ini sederhana: DPR tidak menutup pintu, tetapi juga tidak membuka jalan pintas. Aspirasi pemakzulan Gibran kini berada di ambang pintu parlemen — dan besok, ketika masa sidang dibuka, pintu itu akan diuji apakah benar-benar dibuka atau tetap ditahan.

Daftar sumber: Antara, 9 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; pernyataan Dasco terkoroborasi lewat NTV News, RCTI+, AFU.id, InvestorTrust, Bloomberg Technoz, One News, dan Jawawa); NTV News, “Dasco Tunggu Masa Sidang DPR untuk Bahas Usulan Pemakzulan Gibran”, 9 November 2026; RCTI+, “Besok DPR Bahas Putusan MA soal Batalnya Suket Ijazah Gibran”, 9 November 2026; AFU.id, “DPR Dibanjiri Aspirasi Pemakzulan Gibran, Dasco Belum Tentukan Langkah”, 9 November 2026; Jawawa, “Dasco Acknowledges Cross-Party Proposals to Address Gibran Controversy”, 9 November 2026; One News, “DPR Tunggu Masa Sidang Bahas Usulan Pemakzulan Wapres Gibran”, 9 November 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik