JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR belum membahas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026), menanggapi desakan agar DPR memakai hak angket menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Dasco mengajukan dua alasan, dan keduanya prosedural, bukan substantif. Artinya, pimpinan DPR belum mengambil sikap apa pun soal isi polemiknya.
Reses dan Putusan yang Belum Lengkap
Alasan pertama: DPR masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026. “Yang pertama, DPR RI masih dalam menjalankan reses sampai dengan tanggal 8 November 2026,” kata Dasco. Menurut dia, selama reses anggota DPR berkewajiban berkegiatan di daerah pemilihan masing-masing, sehingga pembahasan surat masuk dan aspirasi yang berdatangan menjadi terbatas. Aspirasi yang masuk lewat komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) selama masa reses pun, kata Dasco, belum tentu mencerminkan sikap resmi DPR.
Alasan kedua: DPR belum menerima salinan lengkap putusan MA. “Nah, oleh karena itu, DPR juga belum melihat bahwa putusan lengkap dari Mahkamah Agung yang belum dikeluarkan,” ujar Dasco. “Oleh karena itu kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita masuki masa sidang berikut,” pungkasnya.
Apa yang Sudah Diputuskan MA dan MK
Desakan penggunaan hak angket menguat setelah MA mengabulkan kasasi dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026). Majelis kasasi yang diketuai Hakim Agung Yulius membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal. MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran, yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 6 Agustus 2019, tidak sah secara hukum.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia. MK juga menilai Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang diserahkan kepada KPU bukan bukti kelulusan, melainkan sertifikat kehadiran dalam kegiatan pembelajaran.
Perlu ditegaskan: tidak satu pun dari kedua putusan itu memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Putusan MA membatalkan sebuah dokumen administratif; putusan MK menolak permohonan karena kedudukan hukum pemohon. Bareskrim Polri sendiri menjadikan kedua putusan itu sebagai acuan dalam mengusut perkara ijazah Gibran, sebagaimana diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum menindaklanjuti putusan MA. “Belum ada proses lanjutan dan belum dibahas secara internal,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Jumat (6/11/2026).
Fraksi Bersiap, Ujian Sebenarnya 10 November
Di tingkat fraksi, sikap mulai terbentuk — tetapi belum ada yang resmi. PAN menyatakan menghormati putusan pengadilan dan masih mempelajari putusan MA secara menyeluruh, kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Partai Gerindra akan membahas persoalan ini dalam rapat fraksi saat pembukaan masa sidang pada 10 November 2026, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman. PKB, melalui Ketua Kelompok Fraksi Komisi II Muhammad Khozin, menyatakan sedang mengkaji secara serius tiga hak DPR yang dapat dipakai: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Presiden ke-7 Joko Widodo, yang menanggapi wacana pemakzulan seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026), meminta semua pihak menghormati proses hukum dan hak-hak yang diatur konstitusi.
Analisis: jawaban Dasco pada dasarnya membeli waktu. Ujian sebenarnya bukan hari ini, melainkan 10 November, ketika masa sidang dibuka dan rapat-rapat fraksi digelar — dan ketika salinan lengkap putusan MA sudah beredar. Selama teks lengkap itu belum dibaca bersama, setiap fraksi punya alasan prosedural untuk menunda. Namun penundaan ini juga menyimpan risiko: bila salinan putusan sudah terbit dan DPR tetap diam, dalih prosedural itu habis. Sebaliknya, klaim yang beredar di media sosial bahwa pemakzulan sudah di depan mata adalah spekulasi, bukan fakta — sampai hari ini tidak ada fraksi yang secara resmi mengajukan angket atau hak menyatakan pendapat, dan pemberhentian seorang wakil presiden tetap harus menempuh jalur Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui DPR dan MPR, sebuah jalan yang panjang dan membutuhkan dukungan politik yang luas.
Sumber: CNN Indonesia; afu.id; Telegraf; InvestorTrust; Kanal Sumatera; Daulat Rakyat.