Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Sahroni Desak Polri Ungkap Dalang Sadap Presiden

Ahmad Sahroni mendesak tim khusus Polri menemukan dalang dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Desakan senada datang dari anggota Komisi III lain.

Oleh 06 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi Gedung DPR dilihat melalui kaca pembesar dengan tanda tanya

Tekanan dari Senayan kepada Polri menguat pada Jumat (6/11/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak berhenti pada empat perwira yang sudah berstatus tersangka, melainkan menemukan dalang di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Di mata hukum, semua setara dan tidak pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, tim khusus ini juga jangan main-main, ini harus ketemu dalang dari sadapan yang dilakukan para jenderal-jenderal tersebut,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (6/11/2026). Ia juga meminta Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengusut perkara itu secara serius dan dibuka secara transparan.

Tim khusus itu dipimpin Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tim tersebut dibentuk untuk mengembangkan berbagai informasi seputar kasus penyadapan, termasuk mengungkap motif dan dalang di baliknya. Sahroni menyampaikan apresiasi atas pembentukan tim itu — tetapi apresiasi itu disertai tuntutan: tim harus benar-benar bekerja, bukan sekadar formalitas.

Empat Tersangka, Satu Pertanyaan Besar

Bareskrim mengumumkan tiga tersangka awal pada Selasa malam (3/11/2026): LSP atau Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri; ASN atau Irjen Ahrie Sonta Nasution; dan EH atau Irjen Eko Hadi Santoso. Perkara ini bermula dari laporan seorang anggota polisi pada 30 Oktober 2026 tentang dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Tersangka keempat, SU atau Irjen Slamet Uliandi, diumumkan pada Kamis (5/11/2026) oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto. Slamet diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center dan menyetujui penyadapan serta penghapusan berkas hasil sadapan pada awal Oktober 2026.

Penyidik menduga penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa mengikuti prosedur penyadapan Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sasaran yang disebut penyidik meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Ancaman pidana dalam perkara ini disebut mencapai 10 tahun penjara.

Namun satu pertanyaan besar belum dijawab penyidik: siapa yang memerintahkan penyadapan, kepada siapa hasilnya dilaporkan, dan untuk kepentingan apa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Istana belum mengetahui motif dan tujuan penyadapan itu. Presiden Prabowo sendiri telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas.

Suara dari Senayan: Jangan Berhenti di Eksekutor

Sahroni bukan satu-satunya suara dari Komisi III. Pada hari yang sama, Benny K Harman, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan desakan lewat akun X @BennyHarmanID: Mabes Polri harus menjaga independensi dan tidak boleh ada intervensi dalam proses hukum kasus penyadapan terhadap kepala negara. Ia meminta penyidik mengumumkan secara terbuka nama pejabat, politikus, aktivis masyarakat sipil, dan pimpinan partai yang diduga disadap. “Rakyat punya hak utk tahu,” tulisnya, sebagaimana dikutip Tabloid Senayan, Jumat (6/11/2026).

Dua hari sebelumnya, Rabu (4/11/2026), di Kompleks Parlemen, Benny menduga penyadapan itu bermotif politik dan perebutan kekuasaan. Ia menyebutnya “penyadapan politik”, bukan penyadapan biasa — tetapi itu adalah penilaian Benny, bukan kesimpulan penyidik. “Dilakukan secara inkonstitusional karena pertama, Kapolri menyadap Presiden dan Istana itu harus diselidiki lebih lanjut, atas perintah siapa? Tidak mungkin ini inisiatif pribadi Listyo Sigit,” ujarnya.

Abdullah, anggota Komisi III dari Fraksi PKB, pada Jumat (6/11/2026) mendesak Polri tidak ragu menetapkan tersangka apabila ditemukan bukti keterlibatan, sekalipun pihak itu ketua umum partai politik, menteri, atau pejabat tinggi lainnya. “Jangan pandang bulu. Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas,” katanya.

Sehari sebelumnya, Kamis (5/11/2026), Sarifuddin Sudding dari Fraksi PAN meminta penyidik mengidentifikasi aktor intelektual atau intellectual dader dalam perkara ini: siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, kepada siapa hasilnya diberikan, dan untuk kepentingan apa informasi itu digunakan.

Dari kubu pemerintah, juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso — yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR — pada Rabu (4/11/2026) menyebut penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar kejahatan siber atau pelanggaran etik, melainkan “sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara”. Ia mendesak Polri membongkar otak penggerak, pemberi perintah, hingga penyandang dana.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian dan menugaskan Komisi III untuk mengawal perkembangan kasus tersebut.

Fakta, Klaim, dan Rumor: Mana yang Sudah Pasti?

Fakta yang terverifikasi: empat perwira Polri berstatus tersangka; dugaan penyadapan 2025–2026 tanpa prosedur; pembentukan tim khusus Polri; serta desakan dari sejumlah anggota DPR agar Polri mengungkap pemberi perintah, motif, dan penerima hasil sadapan.

Klaim yang masih harus dibuktikan: motif politik atau perebutan kekuasaan di balik penyadapan adalah dugaan yang disampaikan Benny Harman dan Sugiat Santoso — bukan temuan penyidik. Dugaan keterlibatan elite politik atau ketua umum partai juga belum terkonfirmasi: Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo menyatakan informasi soal kemungkinan keterlibatan pihak lain masih didalami penyidik dan belum ada konfirmasi resmi.

Rumor yang beredar: mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, “dari bocoran sumber, produk final hasil penyadapan ini diduga sampai ke Solo.” Mahfud sendiri menegaskan hal itu masih analisis yang harus dibuktikan lewat proses hukum, dan penyidik belum mengonfirmasinya. Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mempertanyakan kemungkinan keterlibatan Presiden ke-7 Joko Widodo — itu pertanyaan dan spekulasi, bukan temuan penyidikan. Jokowi pada Kamis (5/11/2026) menyatakan, “Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada.” Penyidik belum menyatakan Jokowi mengetahui atau terlibat dalam perkara ini.

Perlu ditegaskan: penetapan seseorang sebagai tersangka bukan putusan bersalah. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan langsung dari para tersangka maupun kuasa hukum mereka yang tercatat dalam pemberitaan yang dirujuk.

Analisis: Ujian Kredibilitas Kapolri Baru

Kasus ini adalah ujian pertama yang sesungguhnya bagi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tim khusus yang ia bentuk — dan apresiasi yang datang dari DPR — memberinya ruang, tetapi juga memasang standar: publik dan parlemen kini menunggu hasil, bukan sekadar pembentukan tim.

Di sinilah posisi Komisi III menjadi penting sekaligus rawan. Penugasan dari Dasco untuk mengawal kasus memberi DPR peran pengawasan yang sah. Namun garis antara mengawal dan mengintervensi itu tipis, dan peringatan Benny Harman soal independensi penyidikan justru menunjukkan DPR sendiri menyadari risikonya.

Pertanyaan “siapa yang memerintahkan” adalah inti dari perkara ini. Jika penyidikan berhenti pada para eksekutor, publik akan membacanya sebagai pekerjaan yang tidak tuntas. Sebaliknya, jika jaring penyidikan melebar tanpa bukti yang kuat, perkara ini justru berisiko menjadi ajang politisasi. Kredibilitas penyidikan akan ditentukan oleh transparansi soal dua hal: siapa saja sasarannya, dan ke mana hasil sadapan itu dilaporkan — persis dua hal yang dituntut Benny Harman untuk dibuka ke publik.

Yang patut ditunggu berikutnya: hasil kerja tim khusus Polri, kemungkinan penetapan tersangka baru, dan apakah Polri membuka daftar sasaran serta penerima hasil sadapan. Di Senayan, Komisi III hampir pasti akan memanggil Kapolri atau Kabareskrim untuk penjelasan resmi. Hingga Jumat sore, penyidik belum mengumumkan motif maupun pihak yang diduga memerintahkan penyadapan — dan publik kini menunggu apakah tim khusus itu menjawab pertanyaan yang sama dari Senayan, atau justru membiarkannya menggantung.

Sumber: Antara; Jurnal Patroli News; Tabloid Senayan; Owrite; BeritaKota; Bloomberg Technoz; Olenka; Forensik Narasi.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik