Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: tragis, tetapi bisa dijalankan bila seluruh syarat konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif penyelesaian lain. Pernyataan itu disampaikan Paloh seusai meresmikan kantor DPD NasDem Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).
“Kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir,” kata Paloh.
“Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden ada rencana pemakzulan. Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan, tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya,” ujarnya.
Apa yang dikatakan Paloh
Paloh menegaskan pemakzulan adalah mekanisme yang sudah diatur konstitusi. “Aturannya sudah tersedia, jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif ya silakan, kan sudah ada aturannya. Tapi kalau ada alternatif lain bisa dipertimbangkan, kita pikir lagi,” katanya, seperti dikutip Detikcom.
Ia juga menegaskan NasDem tidak akan menghalangi proses itu bila seluruh persyaratan terpenuhi dan pemakzulan menjadi satu-satunya jalan. Paloh juga mengatakan NasDem tidak ingin polemik soal legitimasi Gibran terus berlarut-larut diperdebatkan publik.
Latar: putusan MA dan MK soal ijazah
Wacana pemakzulan menguat setelah polemik dokumen penyetaraan ijazah Gibran. Mahkamah Agung, melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026), menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah setara SMA — tetapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Putusan MA itu menyangkut keabsahan dokumen, bukan vonis pidana, dan tidak otomatis memberhentikan Gibran. Pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti Pasal 7A–7B UUD 1945: DPR mengusulkan, MK memeriksa dan memutus, lalu MPR memberhentikan.
PDIP, melalui Sekjen Hasto Kristiyanto, sudah menyatakan akan berdialog dengan fraksi-fraksi di DPR soal proses politik terhadap Gibran — langkah yang sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya.
Analisis: sikap bersyarat yang memindahkan beban
Sikap Paloh menarik karena ia tidak mendukung dan tidak menolak pemakzulan — ia memindahkannya menjadi soal syarat. Bila syarat terpenuhi dan tidak ada alternatif, jalankan; bila ada alternatif, pikir-pikir. Beban pembuktian pun berpindah dari NasDem ke lembaga-lembaga yang berwenang: DPR, MK, dan MPR.
Kata “tragis” juga bekerja secara politik. NasDem adalah partai koalisi pemerintahan Prabowo — tujuh dari delapan partai di parlemen berada di koalisi — sehingga Paloh perlu menjaga jarak dari desakan pemakzulan tanpa menutup pintunya. Dengan menyebutnya tragis, NasDem bisa berkata bahwa pemakzulan, bila terjadi, dipaksakan oleh konstitusi, bukan dipilih oleh partai.
Tetapi syarat-syarat itu berat. Hitung-hitungan kursi di DPR membuat pemakzulan nyaris mustahil tanpa restu partai-partai utama pendukung pemerintah — dan itu yang membuat pernyataan bersyarat Paloh lebih banyak berfungsi sebagai penahan daripada pendorong.
Apa yang belum terjadi
Belum ada proses pemakzulan resmi. DPR masih reses hingga 9 November dan Masa Persidangan II baru dibuka Selasa (10/11/2026). Ketua DPR Dasco — melalui pernyataan yang sudah diberitakan UlasPolitik — mengatakan DPR belum menerima salinan lengkap putusan MA dan Fraksi Gerindra baru akan membahasnya saat sidang dibuka.
Hitungannya: PDIP memegang 110 kursi DPR; PDIP ditambah PKS berjumlah 163 kursi (28 persen). Usul pemakzulan membutuhkan kuorum sidang paripurna dua pertiga (387 dari 580 anggota) dan persetujuan dua pertiga yang hadir; tanpa Gerindra, Golkar, dan PAN, kursi di luar ketiga partai itu maksimal 344 — kuorum pun tidak tercapai.
Lima aduan etik soal pencalonan Gibran di DKPP — dua di antaranya sudah siap disidangkan — adalah jalur yang terpisah dan tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024. (Baca: Lima Aduan Etik KPU soal Gibran: Dua Siap Disidangkan)
Pernyataan Paloh penting justru karena datang dari pemimpin partai koalisi, bukan oposisi. Ia tidak memblokir dan tidak mendorong pemakzulan — dan ujian berikutnya adalah apa yang benar-benar dilakukan fraksi-fraksi saat sidang dibuka pada 10 November.
Daftar sumber: CNN Indonesia — “Pernyataan Lengkap Surya Paloh agar Pemakzulan Gibran Diproses” (9/11/2026), https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261109091255-32-1424818/pernyataan-lengkap-surya-paloh-agar-pemakzulan-gibran-diproses (halaman CNN tidak dibuka langsung karena tidak dapat diakses); Detikcom — pernyataan Paloh di Karawang, dikutip BSI News, https://bsinews.id/surya-paloh-tanggapi-pemakzulan-gibran; SoalIndonesia — “Surya Paloh Buka Suara soal Pemakzulan Gibran: Jika Syarat Terpenuhi, Jalankan Saja” (8/11/2026), https://soalindonesia.com/surya-paloh-buka-suara-soal-pemakzulan-gibran-jika-syarat-terpenuhi-jalankan-saja/; Kompas TV — “Surya Paloh soal Wacana Pemakzulan Gibran: Bagi Saya Tragis” (8/11/2026), https://www.youtube.com/watch?v=h1vLV67o8hg; Indsatu — https://www.indsatu.id/2026/11/surya-paloh-kalau-syarat-pemakzulan.html; Telegraf — https://telegraf.co.id/surya-paloh-pemakzulan-gibran-tragis-tapi-boleh-lanjut-jika-tak-ada-jalan-lain/; Rilpolitik — https://rilpolitik.com/surya-paloh-setuju-pemakzulan-gibran/. Liputan UlasPolitik sebelumnya: “Hasto: Dorongan Makzulkan Gibran Menguat Usai Kasus Penyadapan” (https://ulaspolitik.web.id/hasto-dorongan-makzulkan-gibran-menguat-usai-kasus-penyadapan/), “Dasco: DPR Tunggu Putusan Lengkap MA soal Ijazah Gibran” (https://ulaspolitik.web.id/dasco-dpr-tunggu-putusan-lengkap-ma-soal-ijazah-gibran/), dan “Lima Aduan Etik KPU soal Gibran: Dua Siap Disidangkan” (https://ulaspolitik.web.id/lima-aduan-etik-kpu-soal-gibran-dua-siap-disidangkan/).