Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Panja Kebut RUU Perampasan Aset, DPR Diingatkan Soal Batas Norma

Panja Komisi III lanjutkan bahas DIM RUU Perampasan Aset dengan target sah November, saat Benny Utama ingatkan perluasan harus dibatasi norma yang jelas.

Oleh 09 NOV 2026 4 menit baca
Benny Utama dalam RDPU Komisi III DPR RI tentang RUU Perampasan Aset, 9 November 2026

Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada Senin, 9 November 2026, di tengah masa reses. Pembahasan yang digelar Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah itu berfokus pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) substansi, dengan target pengesahan yang lebih cepat dari tenggat semula.

Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, mengatakan sekitar sepertiga DIM substansi sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dan sisanya — sekitar tiga perempat, termasuk DIM substansi baru — ditargetkan dibahas pada 9 November. “Kemarin DIM itu ’kan sebagian DIM substansi sudah dibahas mungkin sepertiganya. Tiga perempatnya lagi akan kita bahas hari ini, kalau bisa, termasuk DIM substansi baru,” kata Habiburokhman, politisi Gerindra, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menegaskan seluruh pembahasan dilakukan di Gedung Parlemen, tanpa mekanisme konsinyering di hotel atau di luar kompleks parlemen. Untuk mengejar target, Komisi III mempertimbangkan penambahan waktu pembahasan selama beberapa hari.

Target pengesahan November, bukan 15 Desember

Pada Kamis, 5 November 2026, Komisi III dan pemerintah sudah menyepakati perubahan judul RUU menjadi “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”. Pemerintah menyerahkan 397 DIM: 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. DPR sebelumnya menargetkan RUU ini diputuskan paling lambat 15 Desember 2026, tetapi Habiburokhman berharap pengesahan bisa dimajukan ke November 2026. Perlu dicatat: target itu adalah harapan pimpinan Komisi III, bukan keputusan pengesahan — RUU ini masih berstatus rancangan dan belum menjadi undang-undang. (Baca: Panja RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Bahas Substansi Hari Ini)

Peringatan Benny Utama: perluasan harus dibatasi norma

Pada hari yang sama, 9 November, Komisi III juga menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan akademisi di Gedung Nusantara II. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, mengingatkan agar perluasan jenis tindak pidana yang bisa menjadi dasar perampasan aset disertai batasan normatif yang jelas.

“Perluasan jenis tindak pidana dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini harus disertai batasan normatif yang jelas,” ujar Benny, seperti dikutip situs resmi DPR RI.

Benny menyoroti sejumlah aspek substansial yang menurutnya harus dirumuskan hati-hati: ketentuan perampasan tanpa putusan pemidanaan (non-conviction based/NCB), hubungan antara aset dan tindak pidana yang mendasarinya (asset-crime nexus), pembuktian terbalik, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties). “Efektivitas itu juga harus berjalan bersama kepastian dan keadilan. Jadi tidak hanya kita merampas, ini yang menjadi catatan betul bagi kita, tetapi harus ada kepastian dan keadilan,” katanya.

Peringatan itu penting karena cakupan RUU ini luas. Selain korupsi, tindak pidana lain yang dimaksud meliputi antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang. Tanpa batasan yang tegas, kewenangan menelusuri, membekukan, hingga merampas aset berpotensi menyentuh hak kepemilikan pihak yang tidak terlibat kejahatan.

Setelah ini: RUU Penyadapan, UU Hakim, dan UU Advokat

Habiburokhman pada 9 November juga menyatakan Komisi III akan mempercepat pembahasan RUU Penyadapan begitu RUU Perampasan Aset rampung, disusul Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dan Undang-Undang Advokat. “Insyaallah selesai undang-undang perampasan aset ini, setelah itu kita gas undang-undang jabatan hakim, undang-undang advokat, dan undang-undang penyadapan,” ujarnya.

Ia menilai penyadapan tanpa payung hukum resmi merupakan ancaman nyata yang melanggar hak dasar warga negara, dan draf RUU Penyadapan saat ini masih berada pada tahap penyusunan awal. Pernyataan itu patut dicatat: agenda pengawasan penyadapan — isu yang selama ini membayangi DPR — kini secara terbuka dikaitkan dengan penyelesaian RUU Perampasan Aset terlebih dahulu.

Analisis: Kecepatan pembahasan RUU Perampasan Aset menunjukkan keseriusan politik DPR dan pemerintah, tetapi kecepatan itu sendiri yang menjadi ujian. Peringatan Benny Utama dari dalam Komisi III — bukan dari luar — menandakan perdebatan substansial belum selesai: soal NCB, pembuktian terbalik, dan perlindungan pihak ketiga. Jika DIM substansi yang tersisa dibahas terburu-buru demi target November, risiko terbesarnya bukan RUU gagal disahkan, melainkan RUU disahkan dengan rumusan yang kelak dipersoalkan di pengadilan. Pengesahan cepat hanya bernilai bila norma pembatasnya ikut cepat dirumuskan dengan jelas.

Daftar sumber: Antara, 9 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; fakta terkoroborasi lewat E-Media DPR RI, Investor.id, dan InvestorTrust); E-Media DPR RI, “Benny Utama Minta Perluasan Perampasan Aset Dibatasi Norma yang Jelas”, 9 November 2026; Investor.id, “Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset”, 9 November 2026; InvestorTrust, “DPR Siap Tancap Gas Bahas RUU Penyadapan setelah Rampungkan RUU Perampasan Aset”, 9 November 2026; Punca (mengutip Kompas.com), “DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Perampasan Aset”, 6 November 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik