Komnas HAM menaikkan tekanan atas penembakan maut di Pidie, Aceh. Lembaga itu mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertanggung jawab dan, bila perlu, mencopot komandan satuan yang anggotanya terlibat dalam insiden berdarah itu. Desakan ini disampaikan pada Minggu (8/11/2026), empat hari setelah insiden di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang menewaskan seorang warga berusia 20 tahun dan melukai sejumlah warga lainnya saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
Apa yang didesak Komnas HAM
Anggota Komnas HAM Amiruddin al-Rahab meminta komandan lapangan dan anggota yang melepaskan tembakan diperiksa serta diproses hukum secara terbuka. Menurutnya, Panglima TNI perlu menegur keras komandan satuan di Aceh dan, bila perlu, mencopotnya dari jabatan. Amiruddin juga mengusulkan agar Panglima TNI atau Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat Aceh. Desakan ini sejalan dengan sikap Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, yang pada Jumat (6/11/2026) menyatakan lembaganya menyesalkan kekerasan tersebut dan akan mengirim tim pemantau ke lokasi untuk merekonstruksi kronologi peristiwa secara utuh dan objektif. Pemerintah pusat sendiri, melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menyatakan sepakat membuka penyelidikan untuk mengusut pihak yang terlibat dan bertanggung jawab, serta mempersilakan Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan.
Dua versi yang masih bertabrakan
Fakta yang sudah disepakati semua pihak: pada Rabu (4/11/2026), aparat TNI menertibkan pengibaran bendera Bulan Bintang oleh sebagian warga di tengah acara Maulid Nabi, lalu terjadi bentrokan yang menewaskan satu warga dan melukai sejumlah warga lainnya. Jumlah korban luka yang dilaporkan berbeda-beda antar media, dan ada laporan lokal yang menyebut dua korban meninggal — klaim itu belum terverifikasi oleh sumber resmi, sehingga artikel ini tidak menjadikannya fakta. Versi TNI, disampaikan Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, membantah prajurit TNI AD menggunakan peluru tajam. Menurutnya, 272 personel dikerahkan dan senjata hanya dipakai untuk tembakan peringatan berupa peluru hampa dan peluru karet ke udara. TNI menyatakan tetap menjalankan investigasi internal, dan para personel yang terlibat masih dikonsolidasikan di Kodim Pidie untuk pemeriksaan.
Di sisi lain, warga dan mahasiswa di Aceh meyakini pelaku penembakan adalah anggota TNI. Itu keyakinan mereka, bukan kesimpulan penyelidikan — dan sampai hari ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Identitas penembak dan jenis amunisi yang menyebabkan korban meninggal masih harus dibuktikan lewat penyelidikan, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi siapa pun yang diduga terlibat.
Ujian berikutnya: penyelidikan terbuka atau internal
Di sinilah desakan Komnas HAM menjadi penting. Komnas HAM tidak punya kewenangan penuntutan; kekuatannya ada pada pemantauan, rekomendasi, dan tekanan publik. Desakan "copot komandan" bukan sekadar soal hukuman, melainkan soal tanggung jawab komando: siapa yang memerintahkan pengerahan, siapa yang mengendalikan penggunaan senjata, dan siapa yang harus menjawab ketika seorang warga tewas di acara keagamaan. Tekanan publik juga sudah muncul dari Aceh sendiri. Mahasiswa Aceh menuntut Pangdam Iskandar Muda dicopot, dan sejumlah elemen masyarakat mendesak pelaku diseret ke pengadilan umum, bukan hanya diproses secara internal. Yang ditunggu publik sekarang bukan lagi pernyataan, melainkan hasil: apakah tim investigasi gabungan benar-benar dibentuk, apakah Komnas HAM diberi akses penuh ke lokasi dan saksi, dan apakah hasilnya dibuka ke publik. Selama jawabannya masih berupa investigasi internal yang hasilnya diumumkan sepihak, kepercayaan akan tetap menjadi soal.
Di balik itu, ada soal politik yang lebih panjang: polemik bendera Bulan Bintang di Aceh sudah berulang kali memicu gesekan. Selama soal simbol ini hanya ditangani dengan pengerahan aparat dan tidak diselesaikan secara politik, insiden seperti di Tiro berisiko terulang — dengan korban yang selalu warga sipil.
Daftar sumber: CNN Indonesia, "Komnas HAM Desak TNI Copot Komandan saat Penembakan Maut di Pidie", 8 November 2026 (halaman aslinya tidak dibuka langsung; isinya dikonfirmasi lewat pemberitaan koroborasi); News Hive, "Komnas HAM Desak TNI Copot Komandan di Pidie", 8 November 2026; BBC News Indonesia, "Kasus penembakan di Pidie setelah pengibaran bendera bulan bintang", 6 November 2026; Viva.co.id, "Pangdam soal Insiden Pidie Aceh: Tak Ada Satu Butir pun Amunisi Tajam", 7 November 2026; Jawawa, "Pidie Incident: No Live Ammunition Was Fired, Says Iskandar Muda Military Commander", 6 November 2026.