Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Gubernur Jabar Siapkan Asuransi bagi Pekerja Genteng Rakyat

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyiapkan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja industri genteng rakyat di tengah peluncuran Gentengisasi di Majalengka.

Oleh 08 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi perajin membentuk genteng tanah liat di sentra industri genteng rakyat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan perlindungan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja industri genteng rakyat. Kabar itu disampaikan Antara pada Minggu (8/11/2026), di hari yang sama saat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Gentengisasi di Majalengka. Ini bukan janji yang berdiri sendiri. Ia datang bersamaan dengan sorotan nasional terhadap industri genteng — dan bersamaan pula dengan program perlindungan pekerja informal yang sudah berjalan di Jawa Barat.

Gentengisasi dan asuransi, satu paket

Program Gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo menargetkan genteng produksi rakyat dipakai secara massal untuk pembangunan rumah. Pada Sabtu (7/11/2026), Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memantau langsung persiapan pengiriman 2,4 juta keping genteng Jatiwangi dengan 600 truk ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari agenda peluncuran di Lapangan Pasar Lama, Kelurahan Majalengka Wetan, sekaligus target pemecahan rekor MURI. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Majalengka, dan Koperasi Pengrajin Genteng Jatiwangi. Sebelumnya, pada 2 Oktober 2026, pengiriman perdana 500.000 genteng dari Plered, Purwakarta — sentra genteng tanah liat yang melibatkan 12 perajin — sudah dilepas dengan dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur Dedi Mulyadi. Di Plered pula BPJS Ketenagakerjaan bergerak lebih dulu: cabangnya menyiapkan pendataan para perajin genteng sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran Rp16.800 per bulan. Langkah Gubernur Jabar hari ini memperluas logika yang sama ke para pekerja industri genteng rakyat secara lebih luas.

Cara kerja perlindungannya

Skema yang dipakai adalah Asuransi Aing, program Pemprov Jawa Barat yang mendaftarkan pekerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Preminya sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan ditanggung bersama oleh Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Sasarannya adalah pekerja informal dari desil 1–4, berusia 18–64 tahun, dan pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi Sapawarga. Pemprov menargetkan 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal mendapat perlindungan ini pada 2027, dan menyebut sekitar 1 juta pekerja informal sudah terlindungi. Manfaatnya mengikuti ketentuan BPJS Ketenagakerjaan: biaya perawatan bila terjadi kecelakaan kerja, santunan bagi ahli waris bila peserta meninggal dunia — menurut laporan Grid.ID, santunan yang disebut mencapai Rp72 juta bila kematian disebabkan kecelakaan kerja. Sasaran program ini luas: petani, nelayan, buruh bangunan, sopir, pengemudi ojek, pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, hingga buruh angkut. Perajin genteng — yang bekerja tanpa pemberi kerja tetap dan tanpa upah bulanan — masuk dalam kelompok yang sama.

Yang harus dibuktikan setelah pengumuman

Di sinilah janji ini diuji. Pekerja genteng rakyat bekerja secara borongan, berpindah-pindah, dan banyak yang tidak tercatat dalam data formal apa pun. Pendataan adalah titik tersulit: nama perajin harus benar-benar masuk sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, bukan sekadar tercantum dalam daftar undangan acara. Ujian kedua adalah kesinambungan anggaran. Premi Rp16.800 per orang per bulan terdengar kecil, tetapi untuk 5,4 juta pekerja, kebutuhan anggarannya besar — pemberitaan RRI yang dikutip AyoBandung menyebut angka sekitar Rp500 miliar. Angka itu masih perlu dikonfirmasi dalam APBD, dan yang lebih penting lagi: premi harus dibayar setiap bulan, tahun demi tahun, bukan hanya pada tahun peluncuran. Ujian ketiga adalah risiko yang nyata di lapangan. Gentengisasi menaikkan permintaan, dan kenaikan produksi berarti kenaikan risiko: tungku pembakaran tradisional yang menyala berjam-jam, debu tanah liat, dan beban angkut yang berat. Asuransi tidak mencegah kecelakaan — tetapi ia menentukan apakah seorang perajin yang celaka masih bisa berobat tanpa menjual asetnya, dan apakah keluarganya tetap punya pegangan bila yang terburuk terjadi. Karena itu, kabar dari Majalengka ini layak dicatat sebagai kabar baik — dengan satu catatan yang harus terus ditagih: berapa perajin genteng yang benar-benar terdaftar sebagai peserta aktif, dan kapan. Jawaban atas dua pertanyaan itu yang akan menentukan apakah asuransi bagi pekerja genteng rakyat ini kebijakan, atau sekadar sambutan.

Daftar sumber: Antara, "Gubernur Jabar siapkan asuransi bagi pekerja industri genteng rakyat", 8 November 2026 (halaman aslinya tidak dibuka langsung; isinya dikonfirmasi lewat pemberitaan koroborasi); Fokus Jabar, "2,4 Juta Genteng Jatiwangi Siap Dikirim ke Puluhan Daerah, Majalengka Bidik Rekor MURI", 7 November 2026; Headline Jabar, "Gentengisasi Nasional Sukses Terwujud dari Plered, BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta Gerak Cepat Data Perajin", 9 Oktober 2026; Grid.ID, "Angin Segar Sektor Informal! Pemprov Jabar Targetkan 5,4 Juta KK Dapat Asuransi, Ini Kata Dedi Mulyadi", 22 September 2026; AyoBandung.id, "Asuransi Aing KDM: Seberapa Jauh Negara Hadir Melindungi Pekerja Informal Jabar?", 3 November 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik