Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Djarot Kenang Panda Nababan dan Putusan MK soal Gibran

Panda Nababan berpulang Senin pagi di usia 82 tahun. Di rumah duka, Djarot Saiful Hidayat mengenang almarhum yang sempat membahas putusan MK soal Gibran.

Oleh 09 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi meja kerja wartawan dan Gedung Mahkamah Konstitusi

Politikus senior PDIP Panda Nababan berpulang Senin (9/11/2026) pukul 09.37 WIB di rumahnya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada usia 82 tahun, setelah berjuang melawan leukemia. Kematian itu dikonfirmasi Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Damai Nomor 9, Kelurahan Jombang, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sejumlah pelayat datang pada Senin itu, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan anggota Komisi VII DPR dari PDIP Adian Napitupulu. Putri almarhum, Juanita, mengatakan jenazah akan disemayamkan selama beberapa hari sebelum dimakamkan.

(Baca: Panda Nababan Wafat: Wartawan, Petarung, dan Kader PDIP)

Kenangan Djarot di rumah duka

Menurut Djarot, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia pada Senin (9/11/2026), Panda sempat membahas putusan Mahkamah Konstitusi soal Gibran — disampaikan sebagai kenangan personal dari percakapan terakhir mereka, bukan sebagai bukti hukum.

Kenangan itu menautkan dua hal yang selama ini melekat pada Panda: wartawan yang menjadi politikus, dan perdebatan konstitusional yang belum selesai tentang syarat pendidikan seorang wakil presiden. Apa persisnya yang dibahas Panda dengan Djarot tidak dirinci dalam laporan itu — dan artikel ini tidak menambahkan apa pun di luar laporan tersebut.

Putusan yang masih menggantung di DPR

Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dibacakan Selasa (6/10/2026), menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA — tetapi permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah. Kedua putusan itu tidak serta-merta memberhentikan Gibran; pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tetap harus melalui mekanisme konstitusional Pasal 7A–7B UUD 1945.

Djarot sendiri sudah lama mendorong DPR bertindak. Pada Senin (19/10/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, ia mendesak DPR menggunakan hak konstitusionalnya — termasuk hak menyatakan pendapat — karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan, menurutnya, ijazah SMA Gibran tidak ditemukan. “Sekalian saja dorong hak menyatakan pendapat. Dan itu hak konstitusional DPR,” ujar Djarot.

Reuters pada 5 November 2026 melaporkan sejumlah partai politik tengah mempertimbangkan penyelidikan parlemen terkait persyaratan pendidikan Gibran. Bareskrim Polri masih mendalami laporan terkait dokumen pendidikan Gibran dan menjadikan putusan MK dan MA sebagai bahan referensi penyidik. (Baca: Paloh: Pemakzulan Gibran Tragis, tapi Bisa Jalan)

Apa yang ditunggu dari DPR

Masa Persidangan II DPR dibuka Selasa (10/11/2026). Sejauh ini DPR belum membahas polemik ijazah Gibran: DPR masih reses dan belum menerima salinan lengkap putusan MA. Fraksi Gerindra akan membahasnya saat sidang dibuka, sementara PKB mempelajari opsi interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Apakah kenangan Panda — dan desakan Djarot — akan menggerakkan DPR, baru akan terlihat setelah masa sidang dibuka.

Daftar sumber: CNN Indonesia, 9 November 2026 (laporan soal pernyataan Djarot di rumah duka; halaman CNN tidak dapat dibuka langsung, klaim tersebut semata-mata mengutip pemberitaan CNN dan artikel ini tidak memuat kutipan langsung Djarot); Liputan6, “Suasana Rumah Duka Panda Nababan”, 9 November 2026 (sebagaimana diberitakan ulang TwaslNews); AFU.id, “Saling Silang di DPR Soal Polemik Ijazah Gibran: PDIP Dorong Hak Menyatakan Pendapat, Golkar Sebut Elektabilitas Justru Melonjak”, 19 Oktober 2026; Jawawa, “Djarot Urges DPR to Use Right to Express an Opinion over Gibran Diploma Controversy”, 19 Oktober 2026; Langit7, “Memprediksi Nasib Gibran: Bertahan, Mundur Atau Dimakzulkan?”, 8 November 2026 (mengutip Reuters, 5 November 2026); Jurnal Lugas, “Bareskrim Dalami Aduan Ijazah Gibran, Putusan MK dan MA Jadi Referensi Penyidik”, 7 November 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik