Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

377 Dugaan Curang TKA, DPR Desak Investigasi Dibuka ke Publik

Kemendikdasmen mencatat 377 dugaan pelanggaran TKA 2026, 14 di antaranya berat. DPR mendesak hasil investigasi dibuka ke publik secara transparan dan tuntas.

Oleh 09 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi suasana pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik di ruang ujian

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat 2026 — 308 pada gelombang pertama dan 69 pada gelombang kedua — dari 3,73 juta peserta. Sebanyak 14 di antaranya masuk kategori pelanggaran berat dan kini didalami Inspektorat Jenderal. Data itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin dalam Taklimat Media TKA di Gedung E Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni.

Perlu ditegaskan: angka itu baru berstatus dugaan. Kemendikdasmen belum menyatakan semuanya terbukti sebagai pelanggaran; klarifikasi satu per satu akan menentukan mana yang benar-benar pelanggaran dan seberapa berat tingkatnya. TKA adalah Tes Kemampuan Akademik, ujian terstandar nasional — bukan Tenaga Kerja Asing.

Sebagian besar soal foto dan siaran langsung

Sebagian besar temuan berkaitan dengan dokumentasi aktivitas di ruang ujian — memotret dan menyiarkan langsung (live streaming) dari dalam ruang tes — termasuk oleh pengawas, proktor, dan teknisi. Toni menegaskan hal itu tetap melanggar prosedur operasional standar (SOP) meski foto atau siaran tersebut tidak menampilkan substansi soal.

“Dilakukan oleh proktor yang sedang mengawasi, sedang melaksanakan ujian di setiap ruang kelas, kemudian diekspos di media sosial itu kami catat juga sebagai pelanggaran,” ujar Toni.

Temuan awal itu sempat beredar sebagai surat edaran soal dugaan pelanggaran di 308 satuan pendidikan. Toni membenarkan surat edaran itu disebarkan, tetapi isinya tidak langsung dianggap final — Kemendikdasmen tetap melakukan klarifikasi untuk memastikan bentuk pelanggaran yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Kapusmendik) Rahmawati membenarkan dugaan pelanggaran melibatkan peserta didik maupun petugas penyelenggara di sekolah. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul menyebut pemeriksaan masih berjalan, dan penetapan sanksi masih menunggu konfirmasi Inspektorat Jenderal. Ketentuan sanksi merujuk Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepmendikdasmen) Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional.

DPR: buka hasil investigasi ke publik

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief, mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik. “Temuan 377 dugaan pelanggaran, termasuk 14 kasus yang masuk kategori berat, harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik,” ujar Habib Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Habib Syarief juga menyoroti aksi pengawas ujian yang merekam serta menyiarkan langsung ruang tes ke media sosial, dan menilai Surat Edaran BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 tidak boleh berhenti sebagai formalitas di atas kertas tanpa penegakan sanksi riil bagi penyeleweng. Ia memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal penanganan 377 kasus itu hingga pengumuman sanksi resmi disampaikan ke publik.

Komisi X juga meminta klarifikasi lapangan TKA melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI.

Pencegahan harus sejak awal

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, menilai kunci mencegah kecurangan adalah pelibatan pemangku kepentingan, sosialisasi secara masif, dan pengawasan bersama sejak awal hingga akhir pelaksanaan. Pernyataan itu disampaikan kepada Parlementaria pada Kamis (5/11/2026), menanggapi dugaan pelanggaran di 308 satuan pendidikan yang tersebar di 33 provinsi.

“Pelibatan pada pelaksanaan tahun ini kami anggap masih kurang, begitu juga informasi yang disampaikan. Karena itu, untuk mengurangi indikasi kecurangan di 308 satuan jenjang SMA tersebut, kuncinya adalah pelibatan, sosialisasi, dan pengawasan bersama sejak awal hingga akhir pelaksanaan,” kata Ferdiansyah.

Sebelumnya, anggota Komisi X dari Fraksi PKB Hilman Mufidi juga mendesak evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan TKA setelah 308 satuan pendidikan diduga melanggar — disampaikan di Jakarta, Rabu (4/11/2026), setelah Kemendikdasmen menyurati kepala dinas pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama di 33 provinsi untuk menindaklanjuti ratusan laporan kecurangan dari masyarakat.

Daftar sumber: Detikcom, sebagaimana diberitakan MediaKompeten, SuaraGarut, LensaHukum, dan Journalarta, 9 November 2026; Fraksi PKB DPR RI, “Skandal 377 Pelanggaran TKA, Habib Syarief PKB Desak Hasil Investigasi Dibuka ke Publik”, 9 November 2026; emedia.dpr.go.id, “Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA”, 6 November 2026; Fraksi PKB DPR RI, “308 Sekolah Terindikasi Curangi TKA, Gus Hilman Minta Kemendikdasmen Evaluasi Total”, 4 November 2026; Antara, 9 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; angka dan keterangan Kemendikdasmen terkoroborasi lewat pemberitaan Detikcom).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik