Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan menilai pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuktikan hukum berlaku untuk siapa pun — termasuk terhadap mantan Kapolri. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu (8/11/2026) dan dilaporkan Antara pada Senin (9/11/2026) pagi.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda. Menurut dia, Presiden Prabowo berkomitmen membuktikan “hukum tegak untuk siapa pun” dan mendobrak paradigma “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.
Pernyataan ini datang lima hari setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP (ancaman 10 tahun), Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP (ancaman 6 tahun), dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE (ancaman 8 tahun).
Apa yang sudah terbukti — dan apa yang belum
Yang sudah diumumkan penyidik dan didukung barang bukti adalah penyadapan itu sendiri: Bareskrim menyebut nomor-nomor target dimasukkan ke sistem LIMS tanpa dasar hukum, praktik itu berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026, dan jejak penyadapan diduga dihapus pada Oktober 2026. Penyidik sudah memeriksa 13 saksi dan 5 ahli serta menyita 11 ponsel, satu tablet, dan empat flashdisk.
Yang belum terbukti adalah sebutan “makar” itu sendiri. Syahganda sendiri memakai kata “terindikasi” — sebuah penilaian politik pemerintah, bukan putusan penyidik atau pengadilan. Sampai hari ini pasal makar belum diterapkan kepada siapa pun, dan motif serta pihak yang memerintahkan penyadapan belum diumumkan penyidik.
Polri juga baru saja mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK bagi enam saksi dalam perkara ini — langkah yang sudah diberitakan UlasPolitik. Identitas keenam saksi dirahasiakan, dan LPSK masih menelaah permohonan itu.
Mengapa pernyataan ini penting
Pernyataan Syahganda penting karena ia datang dari juru bicara resmi pemerintah — bukan dari pengamat atau politisi oposisi. Ia membingkai kasus ini bukan sebagai aib institusi, melainkan sebagai bukti bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan seorang mantan Kapolri yang baru sebulan sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Ini adalah pernyataan kedua Syahganda soal kasus ini. Pada 5–6 November lalu, ia menegaskan pemerintah akan “melawan segala bentuk makar” — pernyataan yang sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Pernyataan Minggu ini menggeser penekanan: dari melawan makar, ke membuktikan hukum tidak pandang bulu.
Penilaian hukumnya sendiri tetap harus diuji di pengadilan. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, yang menilai unsur makar “bisa masuk”, menegaskan hal itu baru indikasi, bukan kesimpulan — dan harus dibuktikan di pengadilan, tempat motifnya akan terungkap. (Baca: Jimly: Penyadapan Prabowo Bisa Masuk Unsur Makar)
Yang akan menguji klaim itu
Ada tiga ujian yang akan menentukan apakah klaim “tak pandang bulu” itu terbukti. Pertama, rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026), yang dijadwalkan membahas dalang dan motif penyadapan. Kedua, kelanjutan penyidikan — termasuk apakah perlindungan saksi dikabulkan dan apakah penyidik berani menelusuri sampai ke pihak pemesan. Ketiga, pembuktian di pengadilan, tempat keempat tersangka — yang tetap berlaku asas praduga tak bersalah — akan diadili.
Sampai ketiga ujian itu terjawab, pernyataan Syahganda tetaplah sebuah klaim — klaim yang kuat karena didukung penangkapan empat jenderal, tetapi klaim yang baru akan terbukti bila proses hukumnya berjalan sampai tuntas.
Daftar sumber: Antara — laporan Senin (9/11/2026) tentang pernyataan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan (halaman Antara tidak dibuka langsung karena tidak dapat diakses); InvestorTrust — “Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom Sebut Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu” (8/11/2026) (https://investortrust.id/national/121911/dugaan-makar-diusut-kepala-bakom-sebut-prabowo-tegakkan-hukum-tanpa-pandang-bulu; dibuka langsung, kutipan Syahganda diverifikasi kata demi kata); Ketik.com — “Tiga Tersangka Kasus Sadap Presiden Prabowo Terancam 10 Tahun Penjara”, ancaman pasal mengutip konferensi pers Kabareskrim 3/11/2026 (https://ketik.com/jakarta/hukum-kriminal/tiga-tersangka-kasus-sadap-presiden-prabowo-terancam-10-tahun-penjara); Afu.id — pasal yang disangkakan, mengutip penjelasan Menko Yusril Ihza Mahendra (https://afu.id/hukum-kriminal/ini-pasal-yang-dikenakan-listyo-cs-setelah-jadi-tersangka-penyadapan-presiden-prabowo). Liputan UlasPolitik sebelumnya: “Bakom: Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Prabowo” (https://ulaspolitik.web.id/bakom-dukung-polri-usut-tuntas-kasus-penyadapan-prabowo/), “Jimly: Penyadapan Prabowo Bisa Masuk Unsur Makar” (https://ulaspolitik.web.id/jimly-penyadapan-prabowo-bisa-masuk-unsur-makar/), “Polri Minta LPSK Lindungi 6 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo” (https://ulaspolitik.web.id/polri-minta-lpsk-lindungi-6-saksi-kasus-penyadapan-prabowo/), dan “Raker 12 November: Komisi III Buru Dalang Penyadapan Prabowo” (https://ulaspolitik.web.id/raker-12-november-komisi-iii-buru-dalang-penyadapan-prabowo/).