Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengajak seluruh elemen bangsa mendukung Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Seruan itu ia sampaikan di Jakarta, Kamis (5/11/2026) malam.
“Mari semua elemen bangsa mendukung Presiden dan jajaran kepolisian dalam upaya menindak tegas dan menjaga ketertiban masyarakat,” kata Syahganda, seperti dikutip Antara dan sejumlah media. Ia menekankan penegakan hukum yang adil, transparan, dan objektif sebagai fondasi penanganan perkara ini.
“Makar” Adalah Klaim Politik, Bukan Vonis
Syahganda tidak berhenti pada ajakan mendukung Polri. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden sebagai persoalan serius yang “sudah mengarah ke tindakan makar” dan menegaskan pemerintah akan melawan segala bentuk makar.
Pernyataan itu perlu dibaca sebagai klaim dan sikap politik pemerintah, bukan sebagai kesimpulan hukum. Hingga kini, para tersangka dalam perkara ini berstatus tersangka — belum terpidana — dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan mereka sebagai makar, dan motif maupun pihak pemesan penyadapan, bila ada, belum terbukti dalam proses penyidikan.
Framing “makar” dari pejabat pemerintah memang menaikkan taruhan politik perkara ini. Tetapi justru karena itu, beban pembuktiannya menjadi lebih berat: publik berhak menuntut bukti, bukan sekadar retorika.
Yang Sudah Terjadi di Lapangan
Fakta yang sudah terverifikasi sejauh ini: Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026) — berinisial LSP, ASN, dan EH — atas dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Belakangan, jumlah tersangka bertambah menjadi empat dengan penetapan Irjen Slamet Uliandi.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami perkara ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga meminta publik memercayai Polri. “Jangan ada keragu-raguan Polri menyidik Polri,” kata Yusril, Selasa (3/11/2026).
Presiden Prabowo sendiri, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, telah menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penyadapan ini pada Rabu (4/11/2026). Listyo Sigit Prabowo, yang menjadi salah satu tersangka, juga telah dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Ujian Sesungguhnya: Transparansi
Ajakan Bakom agar masyarakat mendukung Polri mudah diucapkan, tetapi sulit diwujudkan bila prosesnya tertutup. Perkara ini menyangkut institusi yang menyidik dirinya sendiri — mantan Kapolri menjadi tersangka di institusi yang pernah dipimpinnya. Karena itu, transparansi bukan sekadar jargon: siapa saja yang disadap, sejak kapan, dengan alat apa, dan atas perintah siapa adalah pertanyaan yang jawabannya harus muncul di persidangan, bukan di pernyataan pers.
Dukungan publik yang diminta Bakom sebaiknya dibaca sebagai dukungan terhadap proses hukum yang terbuka — termasuk hak publik mengawal dan mengkritiknya. Bila penyidikan berhenti pada empat tersangka tanpa pernah menjawab siapa pemesan dan seberapa luas penyadapan itu, maka pernyataan keras pemerintah akan terdengar lebih nyaring daripada hasilnya.
Sumber: Antara; beritahoki.com; jawawa.id; NTVNews; astakom.com.