Jakarta — Ketua DPR Puan Maharani meminta Polri mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan dan profesional. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” kata Puan. Ia didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal saat memimpin rapat paripurna tersebut.
“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” lanjut Puan, disambut tepuk tangan anggota DPR.
Dukungan Sekaligus Peringatan
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan. “Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.”
Dua kalimat itu adalah inti pidato Puan: DPR berdiri di dua sisi sekaligus — mendukung Polri mengusut, dan mengingatkan agar pengusutan itu tidak berubah menjadi alat. Peringatan tersebut relevan karena kasus ini menyentuh langsung alat kekuasaan negara: sistem penyadapan milik kepolisian sendiri.
Konteks: Empat Tersangka dan Raker 12 November
Kasus dugaan penyadapan ini telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan pada 9 November bahwa keempatnya juga dijerat pasal makar (Pasal 191–193 KUHP), namun Bareskrim sendiri belum mengumumkan penerapan pasal itu.
Angka “6.000 objek penyadapan” yang kerap disebut dalam perdebatan publik adalah klaim Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, bukan pernyataan resmi Bareskrim. Bareskrim sendiri belum pernah mengonfirmasi daftar maupun jumlah pasti nomor yang disadap.
Puan menempatkan penanganan kasus penyadapan Presiden sebagai urutan pertama dari 12 isu pengawasan DPR pada masa sidang ini. Forum berikutnya adalah rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).
Daftar sumber: 1. Channel9.id, “Singgung Penyadapan Presiden di Rapat Paripurna, Puan Minta Aparat Transparan dan Profesional”, 10 November 2026 — https://channel9.id/singgung-penyadapan-presiden-di-rapat-paripurna-puan-minta-aparat-transparan-dan-profesional/ 2. TheIconomics, “Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden di Sidang DPR, Ingatkan Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan”, 10 November 2026 — https://www.theiconomics.com/politics/puan-singgung-kasus-penyadapan-presiden-di-sidang-dpr-ingatkan-aparat-penegak-hukum-tak-boleh-jadi-alat-kekuasaan/ 3. Holopis, “DPR Apresiasi Polri Usut Kasus Penyadapan Presiden, Puan Minta Proses Transparan”, 10 November 2026 — https://holopis.com/2026/11/10/dpr-apresiasi-polri-usut-kasus-penyadapan-presiden-puan-minta-proses-transparan/ 4. AFU.id, “Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden di Sidang DPR: Aparat Jangan Jadi Alat Kekuasaan”, 10 November 2026 — https://afu.id/nasional/puan-singgung-kasus-penyadapan-presiden-di-sidang-dpr-aparat-jangan-jadi-alat-kekuasaan 5. Kompas TV, “Riuh Tepuk Tangan DPR! Puan Singgung Kasus Penyadapan di Sidang Paripurna: Pengusutan Transparan”, 10 November 2026 — https://www.youtube.com/watch?v=fpyIMjrUUms 6. Jurnalekbis, “Puan Buka Masa Sidang II DPR, 12 Isu Ini Bakal Diawasi”, 10 November 2026 — https://jurnalekbis.com/2026/11/10/puan-buka-masa-sidang-ii-dpr-12-isu-ini-bakal-diawasi/