Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Majelis Sidang Etik Listyo: Polri Beber Aturan Pangkatnya

Polri: majelis sidang etik Listyo mengacu Pasal 42 Perpol 4/2026, yang membolehkan anggota hingga dua tingkat di bawah terduga. DPR minta ketua setara.

Oleh 18 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang sidang etik dengan meja majelis, mikrofon, dan palu sidang

Polri akhirnya menjelaskan aturan penentuan majelis sidang etik untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pekan depan. Penjelasan itu penting karena Listyo masih berstatus anggota Polri aktif dengan pangkat jenderal bintang empat — dan siapa yang berhak mengadilinya secara etik menjadi soal legitimasi, bukan sekadar soal administratif. Listyo adalah mantan Kapolri (hingga 1 Oktober 2026) dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (1 Oktober–4 November 2026); ia diberhentikan dari jabatan KSP oleh Presiden Prabowo pada Rabu, 4 November 2026. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan penjelasan itu di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurut Trunoyudo, susunan majelis diatur dalam Pasal 42 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Aturan yang Dibeberkan Polri

Pasal 42 Perpol 4/2026 mengatur susunan organisasi KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Pada ayat (3), keanggotaan KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar. Artinya, menurut aturan yang dibeberkan Polri itu, anggota majelis sidang etik Listyo boleh berasal dari perwira yang pangkatnya hingga dua tingkat di bawah jenderal bintang empat — secara formal, perwira berpangkat Komisaris Jenderal maupun Inspektur Jenderal dapat memenuhi ketentuan untuk menjadi anggota majelis. Divisi Propam masih menyiapkan mekanisme serta susunan personel majelis, dan hingga penjelasan itu disampaikan Polri belum mengumumkan nama-nama perwira yang akan menjadi ketua maupun anggota majelis. Jadwal sidang sendiri sudah dipastikan: Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan pada Selasa (17/11) di Kantor Kemenko Polkam bahwa sidang etik Listyo dijadwalkan pekan depan, tanpa tanggal pasti. “Memang benar, hari ini diagendakan sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS (Eko Hadi Santoso), kemudian untuk tadi yang ditanyakan (Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” kata Isir.

DPR Minta Ketua Majelis Setara atau Lebih Tinggi

Penjelasan Polri itu berbenturan dengan posisi Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan sejak Senin (16/11) bahwa ketua majelis harus memiliki pangkat dan jabatan yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan terduga pelanggar. “Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya. Kalau yang memimpin sidang justru berpangkat lebih rendah, ini berpotensi menjadi pembalikan hierarki dan menimbulkan persoalan legitimasi,” ujar Jazilul di Jakarta, Senin (16/11/2026). Jazilul merujuk pada Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Menurutnya, jumlah jenderal bintang empat aktif sangat terbatas, sehingga pilihan yang tersedia adalah Kapolri sendiri memimpin sidang atau menunjuk pejabat lain yang berpangkat setara dan memenuhi prinsip independensi. Dalam wawancara di Apa Kabar Indonesia Malam, Selasa (17/11), Jazilul menyebut dua nama yang berpeluang memimpin: Kapolri Suyudi Ario Seto dan mantan Wakapolri Dedi Prasetyo. Ia juga menilai Kapolri berwenang menyesuaikan aturan bila ketentuan yang ada belum mengakomodasi penanganan perkara Listyo, dan menyebut masa penahanan Listyo berakhir sekitar 23 November. Jazilul juga menyampaikan tiga tuntutan: proses pidana harus tetap berjalan dan tidak boleh dihentikan oleh sidang etik; negara harus melindungi pelapor internal yang melaporkan dugaan penyimpangan itu ke Bareskrim pada 30 Oktober 2026; dan pemerintah harus membenahi sistem penyadapan lewat undang-undang yang terpadu, termasuk izin melalui penetapan pengadilan dan pengawasan independen. Di sisi lain, Isir sebelumnya menegaskan penentuan susunan majelis sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kapolri, dan Polri tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada Listyo. “Polri punya sistem, prosedur yang ada. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Isir, Rabu (11/11).

Mengapa Susunan Majelis Ini Menentukan Kredibilitas Sidang

Perbedaan rujukan aturan inilah yang membuat susunan majelis menjadi krusial. Jazilul bersandar pada Perpol 7/2022 dengan syarat kesetaraan pangkat, sementara Polri bersandar pada Perpol 4/2026 yang membolehkan anggota majelis hingga dua tingkat lebih rendah. Kedua posisi itu disampaikan sebagai klaim masing-masing pihak; yang akan menentukan adalah susunan majelis yang akhirnya diumumkan Propam dan apakah ia dipandang memenuhi aturan yang berlaku. Konteksnya memperbesar taruhan: dua dari empat tersangka penyadapan sudah dipecat lewat sidang etik — Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi Santoso pada 17 November — sementara Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih menjalani perawatan kesehatan. Sidang Listyo adalah sidang etik paling sensitif dalam rangkaian ini, karena yang disidang adalah mantan Kapolri. Jika majelisnya dipandang sah dan independen, putusannya — apa pun itu — akan sulit digugat dari sisi prosedur. Jika sebaliknya, putusan itu berisiko dibingkai sebagai proses yang diatur untuk melindungi atau justru menjatuhkan seseorang, dan kredibilitas Polri yang sedang diuji dalam kasus penyadapan ini akan makin tergerus. Karena itu, transparansi Polri soal nama-nama majelis, begitu diumumkan, sama pentingnya dengan sidang itu sendiri.

Sumber: Jawawa, “Wiretapping Case: Two Police Generals Dismissed; Listyo’s Ethics Hearing Set for Next Week”, 18 November 2026 (dibaca langsung — penjelasan Trunoyudo soal Pasal 42, teks Pasal 42, konfirmasi Isir soal jadwal pekan depan); Cobisnis, “Pekan Depan Jadi Penentu, Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik”, 18 November 2026 (dibaca langsung — substansi yang sama, Slamet belum disidang karena pemulihan kesehatan); Fraksi PKB DPR RI, “PKB Gus Jazil: Sidang Etik Listyo Harus Dipimpin Pejabat Setara”, 16 November 2026 (dibaca langsung — posisi Jazilul, kutipan verbatim, tiga tuntutan); SeanteroNews, “Komisi III DPR Soroti Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo”, 16 November 2026 (dibaca langsung — substansi yang sama, Pasal 42 ayat (3) Perpol 7/2022 dan Pasal 43); Journalarta, “Sidang Etik Listyo Sigit: Dua Nama Bisa Memimpin”, 17 November 2026 (dua nama dari wawancara Apa Kabar Indonesia Malam — terverifikasi via pencarian); Lapor.co.id, “Sidang Etik Listyo dkk di Kasus Penyadapan Bakal Dilanjut Pekan Depan”, 11 November 2026 (pernyataan Isir soal majelis ditentukan Kapolri dan tanpa perlakuan istimewa — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 1639 (pertanyaan terbuka soal kapan dan siapa, dibaca langsung), post 1747 (PTDH Eko + banding), post 1726 (sidang Listyo pekan depan).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik