Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 18 pejabat Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (17/11/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan Bupati, baik yang diduga terkait pengadaan barang dan jasa maupun yang diduga terkait pungutan yang dilakukan dinas terkait.
Jumlahnya perlu ditegaskan: Antara menyebut 18 pejabat — seorang camat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan 16 kepala dinas. Versi berbahasa Inggris dari berita yang sama sempat menulis angka 17 pada ringkasannya, tetapi daftar nama yang dienumerasi berisi 18 orang — artikel ini memakai angka 18. Budi menegaskan status mereka: “They are witnesses in an alleged criminal corruption case within the Klaten regency administration.” Sehari sebelumnya, Senin (16/11/2026), KPK juga memeriksa Inspektur Daerah Klaten Agus Suprapto dan lima saksi lain — dua pejabat Inspektorat dan tiga saksi swasta — di KPPN yang sama. Kepada Agus, penyidik membedah tata kelola pelaporan keuangan Pemkab Klaten secara menyeluruh, yang berkaitan dengan salah satu klaster perkara: dugaan suap untuk melakukan dropping temuan audit BPK.
Siapa yang Diperiksa
Antara lain yang diperiksa pada Selasa itu: Suryanto (Dinas Lingkungan Hidup), Muh. Anwar Shodiq (PUPR), Agus Setyawan Prasetyoko (Pendidikan), Much. Nasir (Pertanian), Anggit Budiarto (Kesehatan), Supriyono (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Srihadi (Satpol PP dan Damkar), Moh Prihadi (Camat Polanharjo), dan Amin Mustofa (Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Semuanya berstatus saksi, bukan tersangka. Daftar lengkapnya juga mencakup kepala dinas kebudayaan, sosial, koperasi, perindustrian, perumahan, komunikasi dan informatika, serta penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Lima Klaster dari OTT 15 Oktober
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. KPK menetapkan tiga tersangka: Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative. KPK mengungkap sedikitnya lima klaster dugaan korupsi: pengadaan barang dan jasa; perizinan, termasuk galian C; upah pungut; setoran dari OPD/SKPD; dan pemberian kepada oknum BPK untuk mengondisikan temuan audit laporan keuangan Pemkab Klaten tahun anggaran 2025 — Hamenang diduga meminta BPK menghapus temuan soal kelebihan bayar honorarium. Dalam OTT itu KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,2 miliar, Rp934 juta di antaranya ditemukan dalam tong plastik biru di kediaman Hanaku Agni Sadewo, adik Hamenang. Para tersangka ditahan 20 hari pertama, 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Mengapa Pemeriksaan Massal Ini Penting
Pemeriksaan 18 pejabat sekaligus menandai penyidikan yang melebar dari bupati ke birokrasi pengelola anggaran di bawahnya. KPK juga mendalami apakah pola dugaan penerimaan itu terjadi sebelum Hamenang menjabat — Plt Bupati Mahanni Yulindha Pratiwi sudah diperiksa sebagai saksi pada 5 November 2026 di Yogyakarta. Di antara lima klaster itu, klaster audit BPK-lah yang paling merusak secara kelembagaan: bila temuan audit bisa dinegosiasikan, maka pengawasan atas uang daerah kehilangan giginya. Semua yang disebut dalam perkara ini masih berstatus dugaan — asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber: Antara, “KPK periksa 18 pejabat pemerintahan Klaten terkait kasus Hamenang”, 17 November 2026 (dibaca langsung — 18 pejabat: camat, Kasatpol PP dan Damkar, 16 kadis; KPPN Surakarta); Jawawa (Antara English), “KPK Summons Department Heads and a Sub-district Head in Klaten Regent Corruption Case”, 17 November 2026 (dibaca langsung — status saksi, daftar 18 nama, venue, penyelidikan era sebelum Hamenang); Jawawa (Antara English), “KPK Identifies Five Alleged Corruption Clusters in Klaten Regent’s OTT Case”, 16 Oktober 2026 (dibaca langsung — lima klaster, OTT 15/10, tiga tersangka, Rp1 miliar awal); Berita898, “Kasus Korupsi Bupati Klaten: KPK Usut Aliran Dana Proyek Melalui Pemeriksaan Pejabat Dinas”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Budi soal pengadaan dan pungutan, pemeriksaan Inspektur 16/11, daftar nama); Infoklaten.com, “KPK Periksa Inspektur Klaten Agus Suprapto, Saksi Kasus Hamenang”, 16 November 2026 (enam saksi 16/11 — terverifikasi via pencarian); Solopos/Espos, “KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Klaten, Dokumen hingga Uang Tunai Disita”, 29 Oktober 2026 (Rp1,2 miliar, Rp934 juta dalam tong biru, penahanan 16 Okt–4 Nov — terverifikasi via pencarian); JurnalPatrolinews, “KPK Telusuri Dugaan Setoran Era Sebelumnya, Plt Bupati Klaten Diperiksa soal Kasus Hamenang” (galian C, LKPD 2025 — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 515 (pemeriksaan Plt Bupati Mahanni 5/11), post 1071 (dugaan pengondisian audit BPK Pemalang).