Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Bongkar 3 Modus Korupsi Dana Bencana BNPB

KPK membeberkan tiga modus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB: pinjam bendera, perusahaan yang diplot dengan komitmen fee, dan markup harga untuk kickback.

Oleh 17 NOV 2026 5 menit baca
Foto Kepala BNPB saat itu Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan sembako di Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Maret 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan tiga modus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibiayai Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan temuan itu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Perkara ini bukan perkara baru — KPK sudah menetapkan lima tersangka sejak Oktober — tetapi penjelasan rinci soal cara kerja dugaan penyimpangannya baru dibuka penyidik sekarang. Dan polanya, kalau benar, menunjukkan bagaimana celah darurat bisa diubah menjadi jalur rente.

Tiga Modus yang Didalami Penyidik

Modus pertama, menurut Budi, adalah pinjam bendera: perusahaan tertentu tampil sebagai pihak formal dalam proyek, padahal pekerjaan sebenarnya dikerjakan perusahaan lain yang terafiliasi dengan tersangka. “Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan),” ujar Budi.

Modus kedua adalah perusahaan yang sejak awal sudah diplot atau diarahkan untuk memperoleh paket pekerjaan tertentu — dengan komitmen memberikan sejumlah imbalan kepada oknum di lingkungan BNPB. “Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang, red.) kepada oknum di BNPB,” katanya. Modus ketiga adalah penggelembungan harga. “Modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap, red.) kepada oknum-oknum di BNPB termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja semuanya didalami,” kata Budi.

Ketiga modus itu, penting dicatat, masih berstatus dugaan yang didalami penyidik. Belum ada putusan pengadilan atas perkara ini, dan seluruh tersangka tetap berstatus terduga sampai terbukti sebaliknya.

Eks Kepala BNPB Diperiksa, Aliran Uang Masih Ditelusuri

KPK juga memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis (12/11/2026), bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI — mengingat Suharyanto adalah prajurit aktif. “Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, sehingga keterangan-keterangannya dibutuhkan berkaitan dengan penyidikan atas 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Budi, Selasa malam. Pada hari yang sama KPK juga memeriksa seorang anggota TNI aktif yang sedang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi. Penyidik mendalami proses pengadaan dan mekanisme penunjukan langsung kepada vendor, termasuk dugaan benturan kepentingan dalam penentuan perusahaan pelaksana proyek. Suharyanto berstatus saksi, bukan tersangka — dan sampai sekarang KPK belum mengumumkan tersangka baru dari pemeriksaan itu.

Latar perkaranya: KPK mengungkap kasus ini lewat operasi tangkap tangan pada Selasa (13/10/2026), mengamankan 15 orang, lalu menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto; Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan (GER) dan Syifa Nrika Ghifarian (SNJ). KPK membagi perkara ke dalam dua klaster: dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan periode 2024–2026 dengan nilai sekitar Rp148 miliar (Rp45,76 miliar pada 2024; Rp52,27 miliar pada 2025; dan Rp50 miliar pada 2026), dan dugaan suap terkait penunjukan penyedia. Pada klaster suap, RIC diduga menerima sekitar Rp2,38 miliar dari GER pada 2026, dan GPS diduga menerima Rp140 juta. Barang bukti yang disita pada 16 Oktober 2026 bernilai sekitar Rp5,47 miliar: 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar tunai, 56 keping emas (133 gram, Rp315,8 juta), tabungan emas 192 gram (Rp452 juta), dan aset kripto Rp1,10 miliar. Para tersangka ditahan 20 hari pertama, 14 Oktober hingga 2 November 2026. KPK juga menduga uang proyek dialihkan untuk kepentingan pribadi, antara lain pembelian 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia melalui PT Alfa Veritas Energizer dengan estimasi transaksi Rp30,98 miliar.

Mengapa Ini Penting

Dana Siap Pakai memang dirancang untuk bergerak cepat. Dalam keadaan darurat, pengadaan boleh dilakukan dengan penunjukan langsung — tanpa lelang. Itu bukan pelanggaran; itu fitur dari sistemnya. Masalahnya, fitur itu pula yang diduga dimanfaatkan. Ketika penunjukan langsung dipadukan dengan kedekatan keluarga — Bima adalah adik kepala BNPB saat itu, sekaligus tenaga ahlinya — benturan kepentingan bukan lagi risiko teoretis, melainkan dugaan yang kini diuji penyidik lewat jejak perusahaan dan aliran uang.

Yang masih menggantung: ke mana sebenarnya uang yang dikelola Bima dan Richard itu mengalir, dan untuk siapa. KPK menyatakan masih mendalami hal itu. Sampai penyidik mengumumkan temuannya, setiap nama di luar lima tersangka — termasuk Suharyanto yang diperiksa sebagai saksi — tidak bisa disimpulkan terlibat. Pelajaran kebijakannya lebih besar dari satu perkara: dana darurat yang besar dan cepat butuh pengawasan yang sama cepatnya. Kalau pengawasan baru datang setelah OTT, kerugian sudah terjadi — dan yang dirugikan adalah warga yang seharusnya menerima bantuan bencana.

Sumber: Antara, “KPK ungkap modus-modus dugaan korupsi dana penanganan bencana BNPB”, 17 November 2026 (dibaca langsung — tiga modus dan kutipan Budi; OTT 13/10; lima tersangka; barang bukti Rp5,47 miliar; surat KPK ke Panglima TNI 20/10; pemeriksaan S dan Deputi BNPB 12/11); Antara, “KPK periksa eks kepala BNPB Suharyanto terkait korupsi dana bencana”, 17 November 2026 (dibaca langsung — Suharyanto diperiksa sebagai saksi Kamis pekan lalu); Twaslnews (mengutip Detikcom), “KPK Ungkap Modus Penyimpangan Proyek Pengadaan BNPB”, 17 November 2026 (tiga modus dan kutipan — terverifikasi via pencarian); Tutur.co.id, “Gandeng Puspom TNI, KPK Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto Kasus Korupsi Dana Bencana”, 17 November 2026 (kerja sama KPK-Puspom — terverifikasi via pencarian); JurnalPatrolinews, “KPK Bongkar Dugaan Permainan Proyek BNPB, Eks Kepala BNPB Suharyanto Dicecar soal Penunjukan Vendor”, 17 November 2026 (pemeriksaan 12/11, lima tersangka, dua klaster — terverifikasi via pencarian); IDNFinancials, 19 Oktober 2026 (klaster Rp148 miliar, RIC Rp2,38 miliar, GPS Rp140 juta, penahanan 14 Okt–2 Nov — terverifikasi via pencarian); SeanteroNews, 13 November 2026 (rincian tahunan Rp148 miliar, pembelian saham PT Medela Potentia — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 1175 (pernyataan Budi 12/11 soal kickback berulang), post 1193 (Puspom mulai periksa prajurit aktif).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik