Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KemenHAM Kawal Pidie, Penyebab Kematian Masih Dicari

KemenHAM mengawal penegakan hukum dan pemulihan korban insiden Pidie, 13 hari setelah bentrokan 4 November. Penyebab kematian korban masih belum dipastikan.

Oleh 17 NOV 2026 5 menit baca
Foto pemandangan desa persawahan di Pidie, Aceh

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengawal proses penegakan hukum dan memfasilitasi pemulihan medis bagi warga yang menjadi korban insiden di Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). KemenHAM telah menyampaikan kecaman terhadap insiden itu sejak 5 November 2026. “Kementerian HAM sudah mengecam, ya mengecam secara tegas, karena itu tidak hanya sekadar hubungan antara aparat dengan warga masyarakat, tapi akan mengganggu proses integrasi perdamaian yang sudah terbangun lama,” kata Pigai. Latar belakangnya yang berasal dari Papua, ujarnya, membuat ia menaruh perhatian pada dinamika keamanan dan upaya menjaga perdamaian di daerah yang memiliki pengalaman konflik.

Berdasarkan pemantauan tim KemenHAM di lapangan, tujuh orang menjadi korban dan mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Abdullah Syafi’i. Tiga korban — Meutia, Darul Kamal, dan Martunis — masih menjalani rawat inap secara intensif. KemenHAM memfasilitasi kebutuhan perawatan medis, pemulihan korban, serta pendampingan hukum independen, dan mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. “Memang satu yang agak konsisten di kami adalah meminta proses penegakan hukum secara serius. Terutama para pelaku harus bisa dihukum di dalam peradilan, karena itu kami temukan excessive use of power, penggunaan kekuatan secara berlebihan menghadapi masyarakat kecil,” ujar Pigai. KemenHAM memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara, termasuk laporan lanjutan dari lapangan, hingga proses peradilan berjalan dan hak-hak korban terpenuhi.

Fakta yang Sudah Terverifikasi

Insiden itu terjadi saat kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 16.00 hingga 17.05 WIB. Ketegangan bermula ketika sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi kenduri; personel TNI mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera itu, warga menolak, dan terjadilah kericuhan. Satu warga, Abzalul Riza (20), tewas; 13 warga lainnya luka-luka dan enam personel TNI juga terluka. Jenazah Abzalul Riza dimakamkan dini hari Kamis (5/11/2026) tanpa autopsi. Perlu dibedakan: KemenHAM adalah kementerian — yang mengawal dan memfasilitasi — sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga independen yang memegang mandat penyelidikan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada 6 November menyatakan pemerintah menyerahkan penyelidikan kepada Komnas HAM dan menilai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) belum perlu.

Dua Versi yang Belum Bertemu

Komnas HAM, melalui ketuanya Anis Hidayah pada Senin (9/11/2026), menyampaikan dugaan kuat bahwa luka fatal korban akibat proyektil, berdasarkan bekas luka di badan korban — meski informasi awal dari rumah sakit menyebut trauma akibat benda tajam. Anis menegaskan penyebab pasti kematian belum dapat dipastikan, jenazah belum diautopsi hingga hari keenam, dan pihaknya belum dapat memastikan pemilik proyektil itu. Temuan awal itu akan ditindaklanjuti dengan meminta keterangan Panglima TNI dan Pangdam Iskandar Muda, serta mendesak scientific crime investigation, autopsi forensik, penindakan terhadap terduga pelaku, dan akses keadilan bagi korban. Komisioner Komnas HAM Amiruddin al-Rahab mendesak Panglima TNI menegur keras komandan satuan di Aceh, mengamankan semua senjata untuk uji balistik, dan meminta polisi segera melakukan autopsi forensik.

Versi TNI berbeda. Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi pada Jumat (6/11/2026) menegaskan tidak satu pun peluru tajam ditembakkan — hanya tembakan peringatan dengan munisi hampa, lalu peluru karet, yang seluruhnya diklaim diarahkan ke udara. Sebanyak 272 personel dikerahkan; senjata yang digunakan telah dipisahkan untuk diperiksa dan investigasi internal berjalan. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Donny Pramono menyebut aparat sebelumnya sudah mengedepankan pendekatan persuasif, tetapi panitia tetap mempertahankan bendera; situasi memanas saat massa melempari aparat dengan batu dan kayu, dan sebagian membawa senjata tajam.

Yang Masih Ditunggu: Autopsi, Balistik, Pemulihan

Tiga hal masih menggantung: autopsi atas jenazah Abzalul Riza, uji balistik atas senjata yang diamankan, dan hasil investigasi internal TNI. Komnas Perempuan dalam pernyataan sikapnya pada 7 November 2026 (Nomor 78/HM.02.03/XI/2026) mencatat 14 warga menjadi korban — satu meninggal dan 13 luka-luka, di antaranya perempuan, dan seorang korban perempuan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Lembaga itu menerima informasi dugaan kekerasan di lapangan, antara lain warga diinjak-injak hingga sesak dada, penyisiran hingga ke dalam rumah, perusakan meunasah dan rumah-rumah, serta penghancuran makanan yang dibuat untuk kegiatan Maulid. Komnas Perempuan mendesak Panglima TNI memastikan penghentian pelibatan prajurit dalam pengamanan warga sipil, penegakan hukum yang serius, serta pemulihan korban dan keluarganya, termasuk dukungan psikososial yang responsif gender.

Akar persoalannya lebih dalam dari satu bentrokan: kepastian hukum bendera Aceh. Bendera Bulan Bintang adalah salah satu hasil MoU Helsinki 15 Agustus 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata sejak 1976, tetapi sampai sekarang masih menjadi perselisihan — Jakarta menganggapnya identik dengan GAM dan harus dilarang, sementara Aceh menilainya sebagai kehormatan rakyat Aceh, dengan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun 3/2013 sebagai rujukan yang diperebutkan. Pengawalan KemenHAM hanya akan berarti bila tiga hal itu benar-benar berjalan: autopsi, uji balistik, dan pemulihan korban — dan bila polemik bendera akhirnya diselesaikan lewat dialog politik, bukan lewat pendekatan keamanan berikutnya.

Sumber: Antara, “Kementerian HAM kawal penegakan hukum dan pemulihan korban insiden Pidie”, 17 November 2026 (dibaca langsung — pengawalan KemenHAM, RDP Komisi XIII, kutipan Pigai, tujuh korban di RS Abdullah Syafi’i, tiga masih rawat inap); BBC News Indonesia, “Aceh: Korban tewas dalam insiden kekerasan di Pidie diduga ‘akibat proyektil peluru’, Komnas HAM tuntut autopsi”, 6 November 2026, diperbarui 9 November 2026 (dibaca langsung — dugaan proyektil Anis Hidayah, belum diautopsi, kronologi, pemakaman dini hari 5/11, MoU Helsinki); Komnas Perempuan, Pernyataan Sikap Nomor 78/HM.02.03/XI/2026, 7 November 2026 (dibaca langsung — 14 korban, dugaan kekerasan di lapangan, desakan penegakan hukum dan pemulihan); Lapor.co.id, “Kasus Penembakan di Aceh Diserahkan ke Komnas HAM, TGPF Tak Dibentuk”, 7 November 2026 (TGPF belum perlu — terverifikasi via pencarian); Medialiterasi.id, “Komnas HAM Duga Korban Pidie Tewas Akibat Proyektil, TNI Tegaskan Tidak Ada Peluru Tajam”, 10 November 2026 (desakan Amiruddin al-Rahab — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 499 (bantahan Pangdam 6/11), post 676 (desakan Komnas HAM 8/11).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik