Mabes Polri menyatakan Brigjen TK masih menjalani penempatan khusus (patsus) terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeriksaan terhadap perwira tinggi itu masih terus berjalan dan Divisi Propam Polri terus mendalaminya. “Itu tentu masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan masih secara kesinambungan dilakukan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11/2026). Selama menjalani pemeriksaan, TK diberhentikan dari jabatannya.
Pernyataan itu disampaikan Selasa (17/11/2026), di hari yang sama Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso — tersangka lain dalam perkara yang sama — yang kemudian menyatakan banding. Dua jalur itu berjalan paralel: sidang etik untuk Eko sudah sampai pada putusan, sementara untuk TK prosesnya masih pada tahap pemeriksaan.
Patsus Bukan Vonis, tapi Bukan Sekadar Status
Patsus adalah penempatan khusus selama pemeriksaan internal berjalan. Ia bukan sanksi dan bukan vonis — tetapi ia juga bukan status netral. Seorang perwira yang dipatsus dan diberhentikan dari jabatannya sedang diperiksa atas dugaan pelanggaran profesi, dan keterangannya ikut didalami penyidik pidana.
Hal itu ditegaskan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada Jumat (13/11/2026): TK diperiksa Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi, dan keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak. Sampai malam ini, Polri belum mengumumkan TK sebagai tersangka. Empat tersangka dalam perkara ini tetap: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Perlu dicatat: nama lengkap TK belum diumumkan resmi oleh Polri. Sejumlah media, berdasarkan informasi yang dihimpun, menyebut sosok itu sebagai Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo, mantan Kasatgaswil Jawa Tengah Densus 88 Antiteror Polri — ia juga sempat menjabat Direktur Penindakan dan Direktur Intelijen Densus 88. Itu adalah informasi dari pemberitaan, bukan konfirmasi resmi kepolisian — dan harus tetap ditulis sebagai itu sampai Polri mengumumkannya sendiri.
Jejak TK dalam Konstruksi Perkara — Menurut Kapolri di DPR
Nama TK pertama kali mencuat dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparan itu, Kapolri menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta — yang saat itu menjabat Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 — diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, melaporkan hasilnya kepada LSP, dan memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Semua itu masih berstatus dugaan penyidik, bukan fakta yang sudah diuji di pengadilan. Rangkaian perintah itu — siapa memerintah siapa, lewat jalur apa, dan apa yang benar-benar dilakukan TK setelahnya — adalah inti yang harus dibuktikan penyidik, bukan disimpulkan dari satu pemaparan di DPR.
Yang Belum Terjawab
Tiga hal masih terbuka. Pertama, apa persisnya yang dilakukan TK: apakah pengawasan itu benar-benar berjalan, terhadap siapa, dan atas dasar perintah siapa. Kedua, apakah status TK akan naik menjadi tersangka pidana atau terduga pelanggar dalam sidang etik — atau tetap berhenti sebagai saksi yang diperiksa Propam. Ketiga, kapan Propam dan Bareskrim mengumumkan hasil pemeriksaan ini secara terbuka.
Ujian bagi Polri bukan pada lamanya patsus, melainkan pada kejelasan akhirnya. Publik sudah melihat sidang etik bergerak cepat untuk Ahrie Sonta (PTDH 10 November) dan Eko Hadi (PTDH 17 November). Untuk TK, yang dibutuhkan sekarang bukan spekulasi nama atau jabatan, melainkan pengumuman resmi: apa perannya, apa buktinya, dan apa tindak lanjutnya.
Sumber: CNN Indonesia, “Brigjen TK Masih Jalani Patsus Terkait Kasus Penyadapan Prabowo”, 17 November 2026 21:04 WIB (dibaca langsung — kutipan Trunoyudo soal pendalaman dan patsus; nama Tedjo Kusumo menurut informasi yang dihimpun; jabatan Densus 88); Viv.co.id, “Brigjen TK Jalani Patsus Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo”, 17 November 2026 (dibaca langsung — konfirmasi patsus dan pemberhentian dari jabatan; nama dan jabatan Densus 88); Investor.id, “Polri Ungkap Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal, Ternyata Brigjen”, 13 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Isir soal pemeriksaan Wabprof dan pendalaman pidana; kutipan Suyudi soal perintah surveillance). Latar: UlasPolitik post 1178 (sosok TK Brigjen; pemaparan Kapolri di DPR 12/11), post 1740 (PTDH Eko Hadi), post 1747 (Eko menyatakan banding).