Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Eko Hadi Menyesal di Sidang Etik, tapi Tetap Banding atas PTDH

Eko Hadi menyampaikan penyesalan di hadapan majelis etik, kata Kompolnas — namun ia tetap mengajukan banding atas pemecatan tidak dengan hormat dari Polri.

Oleh 17 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi ruang sidang etik dengan meja majelis, palu sidang, dan dokumen

Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf di hadapan majelis sidang etik — dan pada saat yang sama menyatakan banding atas pemecatannya dari Polri. Dua hal itu terungkap seusai sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026), yang menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Eko terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam, yang memantau langsung jalannya sidang, mengatakan Eko sempat menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf di hadapan majelis sebelum menyatakan banding. “Jadi ada juga ucapan dari terduga, itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam, seperti diberitakan InvestorTrust. Media Nasional Jurnalis memberitakan pernyataan senada: dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar, meski yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding.

Batasnya perlu ditegaskan: Anam tidak merinci apa persisnya yang disesali Eko, dan tidak ada kutipan langsung Eko yang dipublikasikan. Penyesalan di hadapan majelis etik juga bukan pengakuan bersalah dalam perkara pidana — dan tidak boleh dibaca sebagai itu.

Penyesalan di Hadapan Majelis, Banding Tetap Ditempuh

Banding Eko dikonfirmasi Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Gedung Divpropam Polri. “Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo. Proses selanjutnya mengikuti Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 — Polri akan membentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan itu, sebagaimana diatur Pasal 69 Perpol 7/2022. Seusai putusan, Eko kembali menjalani penahanan di Mako Brimob.

Penyesalan dan banding bukanlah dua hal yang bertentangan secara hukum. Banding menguji sah tidaknya sanksi PTDH; penyesalan adalah sikap yang disampaikan terduga di hadapan majelis. Tetapi publik berhak menuntut kejelasan: apa yang diakui, apa yang dibantah, dan atas dasar apa majelis tetap menjatuhkan sanksi terberat. Anam menilai mekanisme sidang berjalan kredibel dan sesuai aturan, dan menyebut dalam persidangan terungkap “kepentingannya, alur kewenangan, peristiwa, sampai fakta yang sebenarnya”. Itu adalah penilaian Anam sebagai pengawas — bukan putusan pengadilan, dan fakta pidana dalam perkara ini tetap belum diuji di pengadilan.

PTDH Bukan Vonis Pidana

Penting untuk dipisahkan: PTDH adalah sanksi etik dan administratif di internal Polri, bukan vonis pidana. Sidang Selasa itu berlangsung pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, menghadirkan sembilan saksi, dan dipimpin Komjen Hendro Pandowo. Majelis menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela dan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau huruf f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Perkara pidananya terpisah dan masih disidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku untuk perkara pidana tersebut. Dugaan penyadapan disebut telah berlangsung sejak 2025 — itu pun masih klaim penyidik, bukan fakta pengadilan.

Ujian Berikutnya: Konsistensi ke Atas

Dengan putusan ini, dua dari empat tersangka sudah menjalani sidang etik dan sama-sama berakhir PTDH — Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026), yang juga mengajukan banding, lalu Eko. Sidang etik Listyo Sigit Prabowo sudah dijadwalkan pekan depan, sementara sidang etik Slamet Uliandi belum terjadwal karena kondisi kesehatannya masih memerlukan perawatan.

Pola sejauh ini jelas: Propam bergerak cepat pada jajaran di bawah mantan Kapolri. Uji kredibilitasnya ada di dua sidang yang tersisa — dan pada Komisi Banding yang akan memeriksa keberatan Eko dan Ahrie. Jika standar yang sama berlaku untuk semua, tanpa pandang pangkat dan jabatan, barulah klaim “equality before the law” yang disampaikan Trunoyudo itu teruji. Jika tidak, penyesalan Eko hanya akan dikenang sebagai jeda emosional di tengah proses yang setengah jalan.

Sumber: InvestorTrust, “Hasil Sidang Etik: Irjen Eko Hadi Dipecat sebagai Anggota Polri”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Anam soal penyesalan dan permohonan maaf; konfirmasi banding oleh Trunoyudo; dasar pasal yang dilanggar secara rinci); Media Nasional Jurnalis, “Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam”, 17 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan penyesalan menurut Anam; sidang sesuai ketentuan; sembilan saksi termasuk satu saksi meringankan); Lensahukum, “Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso dan Siapkan Komisi Banding”, 17 November 2026 (dibaca langsung — mekanisme Komisi Banding, Pasal 69 Perpol 7/2022, Eko kembali ke Mako Brimob; mengutip Detikcom); Indsatu, “Penampakan Irjen Eko Hadi Santoso Pakai Baju Tahanan dan Tangan Terikat Kabel Ties”, 17 November 2026 (kutipan Anam soal yang terungkap di sidang; “equality before the law” — terverifikasi via pencarian); Blitznews, “Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat, Terbukti Terlibat Pemufakatan Penyadapan Ilegal”, 17 November 2026 (banding; Perpol 4/2026 — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 1740 (putusan PTDH, sidang 09.00–18.00, sembilan saksi, susunan panel, pasal yang dilanggar).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik