Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Komisi I Usul RUU AI Masuk Prolegnas Jangka Menengah

Komisi I DPR mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial masuk Prolegnas jangka menengah. Belum ada draf yang dibahas; nasibnya bergantung pada Prolegnas 2027.

Oleh 18 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang sidang legislatif dengan motif rangkaian elektronik

Komisi I DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial (AI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). “Dan satu lagi, yang bisa masuk di usulan jangka menengah, yaitu RUU tentang Kecerdasan Artifisial,” kata Dave dalam rapat.

Dave mengusulkan penempatan RUU AI dalam Prolegnas jangka menengah sebagai pilihan apabila rancangan tersebut belum dapat masuk dalam jangka pendek. Artinya, RUU AI belum menjadi prioritas pembahasan tahun depan — tetapi namanya kini resmi masuk radar legislasi DPR. Menurut Dave, perkembangan teknologi memunculkan kebutuhan pengaturan kecerdasan artifisial, dan ia mendorong pembentukan kerangka pengaturan khusus. Dave merujuk Malaysia dan Singapura sebagai contoh negara tetangga yang menurutnya telah memiliki pengaturan AI, serta menyebut pengaturan di Eropa dan Amerika Serikat lebih mendalam. “Contohnya seperti Malaysia, Singapura, itu kalau untuk negara-negara dekat. Kalau untuk negara-negara yang jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat, itu sudah lebih jauh lebih dalam pengaturannya,” kata Dave. Perbandingan itu adalah penilaian Dave; belum ada naskah RUU yang bisa diuji publik. Dave juga membuka peluang RUU AI masuk prioritas apabila naskah akademiknya sudah disusun — sementara prioritas Komisi I tahun 2026 adalah RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) dan RUU Penyiaran yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR, serta RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Baru Usulan, Belum Ada Draf

Perlu ditegaskan statusnya: yang terjadi Selasa kemarin adalah usulan ke Baleg dalam rangka penyusunan Prolegnas, bukan pembahasan pasal. RUU AI belum dibahas, belum disahkan, dan belum menimbulkan kewajiban baru apa pun bagi warga maupun pelaku industri. Aturan yang berlaku hari ini masih tersebar di UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, dan pedoman etika AI dari Komdigi.

Usulan Komisi I ini bukan yang pertama. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria sudah mengusulkan pembentukan RUU AI kepada DPR dan DPD pada 3 November 2026, dalam acara SPARC 2026 di Universitas Negeri Jakarta. Arif menilai regulasi setingkat undang-undang semakin mendesak karena AI telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan ia mendorong aturan yang menentukan batas penggunaan teknologi sekaligus menjaga peran manusia dalam proses berpikir. “Tapi jangan sampai undang-undang AI dibuat pakai AI. Jangan sampai para mahasiswa mengkritik undang-undang itu kritiknya pakai AI. Jadi pertarungan antar agen-agen AI yang itu membuat pikiran manusia semakin dorman,” kata Arif. Dorongan itu kini berlanjut dari lembaga riset ke meja legislasi.

AI juga sudah masuk lewat jalur lain: RUU Hak Cipta memuat aturan tentang ciptaan berbasis kecerdasan artifisial — karya yang sepenuhnya dibuat AI tidak mendapat perlindungan hak cipta, sementara karya berbasis AI yang punya kontribusi kreatif manusia dilindungi, dengan kewajiban transparansi penggunaan AI — dan sedang dalam Pembahasan Tingkat I bersama pemerintah. Pemerintah sudah menyerahkan 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 6 Oktober 2026, dan DPR menargetkan pengesahan lewat rapat paripurna sebelum masa sidang ditutup pada Desember. Artinya, DPR sebenarnya sudah bersinggungan dengan soal AI — hanya saja belum lewat undang-undang khusus.

Yang Perlu Diperhatikan

Pertama, cakupan. Tanpa draf, belum jelas apa yang akan diatur: perlindungan data, konten sintetis dan deepfake, tanggung jawab pengembang dan platform, penggunaan AI oleh pemerintah, atau sekadar prinsip-prinsip umum. Pilihan cakupan inilah yang akan menentukan apakah RUU ini melindungi warga atau sekadar menambah lapisan aturan. Kedua, tumpang tindih. UU ITE, UU PDP, RUU Ketahanan dan Keamanan Siber, dan RUU Hak Cipta sudah mengatur sebagian wilayah yang sama. DPR perlu memastikan RUU AI tidak berbenturan dengan aturan-aturan itu — atau justru memperjelasnya. Ketiga, partisipasi publik. RUU teknologi rawan ditulis tanpa masukan pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Masukan publik perlu dibuka sejak Pembahasan Tingkat I, bukan setelah naskah hampir jadi. Keempat, jangan salah membaca sinyal. Prolegnas jangka menengah adalah daftar tunggu, bukan jadwal. RUU yang masuk ke sana bisa naik ke prioritas tahunan — atau mengendap bertahun-tahun. Yang pasti untuk sekarang hanya satu: Komisi I sudah mengajukan namanya. Isinya, dan apakah ia benar-benar dibahas, masih harus ditunggu dan dikawal.

Sumber: CNN Indonesia, “Komisi I Usul RUU AI Masuk Prolegnas di DPR”, 18 November 2026, 00.50 WIB (dibaca langsung — usulan Dave Laksono, kutipan, perbandingan Malaysia/Singapura dan Eropa/AS, prioritas Komisi I 2026); Newshive, “Komisi I Usulkan RUU Kecerdasan Artifisial” (dibaca langsung — usulan yang sama, rapat Baleg 17/11, peluang prioritas bila naskah akademik siap); Lensa Hukum, “BRIN Usulkan UU AI untuk Atur Pengembangan Kecerdasan Buatan”, 3 November 2026 (dibaca langsung — usulan Arif Satria di SPARC 2026, UNJ; tiga tingkatan kemampuan AI; infrastruktur, energi, tata kelola); Majalah ICT, “RUU Hak Cipta Mulai Dibahas: Aturan AI, Royalti Digital, dan Masa Depan Kreator Indonesia”; Nusapat, “Indonesia’s Copyright Bill Puts Human Input at the Centre of AI Rules”, 7 November 2026; Mughu, “RUU Hak Cipta AI Dibahas DPR, Apa Dampaknya bagi Kreator?” (aturan AI dalam RUU Hak Cipta, Pembahasan Tingkat I, 1.117 DIM, target paripurna Desember — terverifikasi via pencarian). Literasi Hukum mengembalikan HTTP 403 (Cloudflare) dan tidak dapat dibaca; rujukan Detik/Liputan6 di dalamnya tidak terverifikasi langsung dan tidak dikutip.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik