Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

DPR: Juknis Perlindungan Santri Jangan Berhenti di Kertas

Komisi VIII DPR mengapresiasi Juknis perlindungan santri Kemenag, namun mengingatkan regulasi itu tidak boleh berhenti di atas kertas tanpa pelaksanaan nyata.

Oleh 20 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi pondok pesantren pada senja hari, dengan kubah hijau, menara, dan halaman dengan air mancur

Kementerian Agama menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri — yang disebut juga Himayatu Thalabah — melalui Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026. Juknis itu ditetapkan pada 2 November 2026 dan diumumkan di Jakarta, Kamis (05/11/2026). Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah itu, dengan catatan tegas: juknis harus diikuti pengawasan ketat, pelaksanaan nyata, dan dukungan anggaran yang memadai.

“Terbitnya juknis melalui Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 merupakan langkah positif dan patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada para santri. Namun, Kemenag harus memastikan pengawasan berjalan maksimal hingga tingkat kantor wilayah dan kabupaten/kota. Jangan sampai regulasi hanya berhenti di atas kertas tanpa pelaksanaan yang nyata,” kata Mahdalena, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan NTB I, Jumat (20/11/2026). “Santri harus pulang dari pesantren membawa ilmu, akhlak dan masa depan, bukan membawa luka. Karena itu, perlindungan santri harus menjadi tanggung jawab bersama dan negara harus benar-benar hadir,” ujarnya.

Juknis ini lahir dari rangkaian kasus

Dorongan memperkuat perlindungan santri menguat setelah dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap santri mencuat di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pangandaran, Jawa Barat. Anggota Komisi VIII DPR, KH Maman Imanulhaq, mendesak pemerintah memberikan perlindungan maksimal dan meminta TNI dan Polri memeriksa dugaan pelanggaran itu secara objektif, transparan, dan profesional, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (14/11/2026). Ia juga mendorong Kemenag memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait untuk membangun sistem perlindungan santri dan pesantren yang komprehensif.

Di Sukoharjo, penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB — bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung pada September 2026 — menuai keluhan dan sorotan masyarakat. Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyoroti penggeledahan itu dan meminta penegakan hukum tetap profesional, proporsional, serta memperhatikan perlindungan anak. Polri menyatakan akan mendalami keluhan masyarakat melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk Propam; Kapolres Sukoharjo beserta tiga personel dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan. Terpisah dari soal prosedur, Kemenag menyatakan lembaga Hamalatul Qur’an di Sukoharjo dan Karanganyar belum memiliki izin operasional sebagai pondok pesantren.

Di Pangandaran, dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah santri dan santriwati sudah ditangani TNI AD — perkaranya pernah diberitakan UlasPolitik (post 1498 dan 1330). Perlu ditegaskan: semua peristiwa itu masih berstatus dugaan, dan tidak ada pihak yang disebut sebagai tersangka dalam konteks perlindungan santri ini; para santriwati di Sukoharjo berstatus saksi, bukan tersangka. Praduga tak bersalah tetap berlaku. Namun rangkaian itu menjelaskan mengapa juknis ini terbit sekarang — dan mengapa DPR menuntut lebih dari sekadar dokumen.

Lima mekanisme dan empat pilar

Juknis itu memuat lima mekanisme perlindungan: SafeNorma, SafeKader, SafeLapor, SafeMitra, dan SafeIndeks. SafeLapor mengatur penyediaan saluran pengaduan bagi santri — pesantren diwajibkan memiliki sedikitnya tiga kanal pelaporan internal, yaitu Telepontren, web, dan AMAN, ditambah kanal eksternal seperti layanan SAPA 129. Menurut Mahdalena, kelimanya harus didukung pelatihan pengasuh, pendampingan teknis, serta saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses santri. Sistem perlindungan itu berdiri di atas empat pilar, yaitu kebijakan, sumber daya manusia, prosedur, dan akuntabilitas. “Juknis ini menjadi panduan untuk pengasuh sampai pengurus pesantren dalam proses penguatan tata kelola sistem perlindungan santri. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai Himayatu Thalabah melalui model safeguarding,” terang Dirjen Pesantren Kemenag Basnang Said, di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Basnang juga menyampaikan bahwa juknis itu menjadi acuan nasional bagi pesantren untuk membangun sistem perlindungan santri yang melekat pada tata kelola lembaga, bukan sekadar bergerak ketika kasus terjadi.

Landasan kebijakannya sudah berlapis: UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, PMA Nomor 73 Tahun 2022, KMA Nomor 91 Tahun 2025, Kepdirjen Pendis Nomor 1262 Tahun 2024, dan kini Kepdirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026. Juknis ini sekaligus menjadi komponen penegak dari dua kebijakan besar Kementerian Agama, yakni Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak dan Kurikulum Berbasis Cinta. Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Kemenag, Mastuki, juga menyatakan perlindungan santri tidak boleh berhenti pada tata tertib atau dokumen kebijakan; ia membutuhkan kapasitas pengasuh, mekanisme pelaporan, akses pertolongan, dan evaluasi praktik kepengasuhan. “Regulasi harus menjadi pedoman yang hidup, bukan sekadar dokumen administratif yang tersimpan tanpa berdampak langsung terhadap kehidupan santri,” katanya.

Tiga ujian setelah juknis terbit

Pertama, pengawasan. Mahdalena meminta pengawasan berkala yang menyentuh langsung kondisi lapangan hingga kantor wilayah dan kabupaten/kota — bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Ia menilai penerapan sistem perlindungan santri perlu didukung pengawasan berkala yang menyentuh langsung kondisi pesantren di lapangan, untuk memastikan pencegahan kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual berjalan efektif. Kedua, anggaran dan kapasitas. Tanpa alokasi yang tepat sasaran, pesantren di daerah yang serba terbatas akan menerima juknis sebagai beban baru, bukan perlindungan baru. Mahdalena meminta Kemenag memperhatikan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia di sejumlah pesantren daerah, agar anggaran pembinaan dan pendampingan dialokasikan tepat sasaran dan sistem perlindungan tidak menjadi beban administratif bagi pengelola pesantren. Ketiga, saluran pengaduan. SafeLapor hanya bekerja bila santri berani melapor — dan keberanian itu membutuhkan jaminan keamanan pelapor serta pendampingan, termasuk pemulihan psikologis bila ada korban.

Mahdalena menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini melalui fungsi pengawasan Komisi VIII bersama Kemenag. Itu adalah janji yang bisa ditagih publik: dalam beberapa bulan ke depan, yang perlu diperiksa bukan lagi apakah juknisnya sudah terbit — melainkan apakah ada laporan pengawasan, alokasi anggaran, dan saluran pengaduan yang benar-benar bisa diakses santri.

Sumber: Antara (berita 5867043, dibaca langsung) untuk pernyataan Mahdalena dan kutipan; Fraksi PKB DPR RI (20/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk kutipan lengkap Mahdalena; siaran pers Kemenag (5/11/2026, dikutip dari hasil pencarian, melalui Kemenag Ngawi, Kemenag Barsel, dan UIN) untuk isi juknis, empat pilar, lima mekanisme, dan pernyataan Basnang Said serta Yusi Damayanti; BeritaNasional dan Pojok (Antara, dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Mastuki dan landasan regulasi; JDIH DPR / Parlementaria (14/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Maman Imanulhaq; PKS.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Adang Daradjatun; Ngopi Senja, Kareba Nusantara, dan KPAI (dikutip dari hasil pencarian) untuk latar kasus Sukoharjo; UlasPolitik post 1498 dan 1330 untuk kasus Pangandaran. Catatan: foto Pondok Pesantren Ibnul Amin yang diusulkan worker sudah dipakai sebagai hero post 451 (media 450) — ditolak, ilustrasi hasil generate dipakai sebagai hero. Lisensi foto itu sendiri adalah CC BY-SA 4.0 (terverifikasi via API Commons), sehingga ketidakpastian worker soal lisensi sudah terjawab — tetapi foto tetap tidak dipakai karena sudah menjadi hero post lain.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik