Jakarta — Istana Negara akhirnya mengonfirmasi kabar yang selama berminggu-minggu hanya beredar sebagai desakan dan spekulasi: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Konfirmasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut Prasetyo, Gibran bertemu Prabowo pada Selasa pagi dan pertemuan tertutup itu berlangsung kurang lebih dua setengah jam.
“Beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo, seperti dikutip RMTV News dan sejumlah media.
Ini penting untuk ditegaskan: yang disampaikan Gibran adalah niat, bukan pengunduran diri resmi. Hingga artikel ini ditulis, belum ada surat pengunduran diri yang diserahkan dan belum ada pernyataan langsung dari Gibran sendiri. Konfirmasi sejauh ini datang dari Mensesneg Prasetyo Hadi.
Pernyataan ini sekaligus membedakan kabar hari ini dari kabar-kabar viral sebelumnya. Pada Oktober 2026, sejumlah unggahan yang mengklaim Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR terbukti hoaks — foto yang dipakai adalah momen Gibran mundur sebagai Wali Kota Solo ke DPRD Surakarta pada Juli 2024. Kali ini, sumbernya adalah pernyataan resmi pemerintah di Istana.
Niat mundur, bukan surat pengunduran diri
Prasetyo juga meluruskan satu hal yang sempat beredar: Presiden Prabowo tidak menolak niat Gibran.
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.
Namun “tidak menolak” bukan berarti “menyetujui”. Prasetyo menyebut Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan itu, dan Presiden belum menyetujui rencana pengunduran diri tersebut.
Gibran sendiri, menurut Prasetyo, meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat jalur hukum.
“Bapak Wakil Presiden juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” kata Prasetyo.
Dengan kata lain, belum ada keputusan final. Ada niat yang disampaikan, ada Presiden yang menahan jawaban, dan ada permintaan waktu untuk menempuh proses di PTUN.
Akar polemik: putusan MA dan MK
Niat mundur Gibran tidak muncul dari ruang kosong. Akarnya adalah polemik dokumen pendidikan yang dipakainya saat dicalonkan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Mahkamah Agung, dalam putusan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Subhan Palal. Majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius, dengan anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi, menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran — yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 — tidak sah secara hukum, dan memerintahkan dokumen itu ditarik untuk dimusnahkan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden. Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang diserahkan pihak Gibran kepada KPU dinilai bukan bukti kelulusan atau ijazah, melainkan sertifikat kehadiran dalam kegiatan pembelajaran.
Dua hal perlu dicatat agar tidak terjadi salah baca. Pertama, MK menyatakan permohonan dalam perkara itu tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum — dan MK tidak membatalkan jabatan Gibran maupun mendiskualifikasinya. Gibran tetap Wakil Presiden sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Kedua, putusan MA menyoal keabsahan surat keterangan penyetaraan, bukan menjatuhkan vonis pidana terhadap Gibran. Polemik ini adalah soal syarat administratif pencalonan, dan tuduhan apa pun di luar putusan pengadilan tetap harus diperlakukan sebagai tuduhan, bukan fakta.
DPR dan partai: desakan mundur menguat
Pernyataan Istana hari ini datang di hari yang sama dengan dibukanya Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026). Tekanan dari Senayan sudah menguat sebelum pertemuan di Istana itu terungkap.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf secara terbuka meminta Gibran mengundurkan diri setelah putusan MK dan MA. “Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan,” kata Almuzzammil.
PKB, melalui Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin, menyatakan sedang memfinalisasi opsi penggunaan HMP untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden. Puluhan anggota DPR sebelumnya sudah menandatangani dukungan HMP terkait Gibran, seperti diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut lebih dari 10 anggota Fraksi PKS telah menandatangani pengajuan HMP dan rapat lintas fraksi digelar sejak malam sebelumnya hingga Selasa pagi.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K. Harman menilai pengunduran diri adalah jalan yang bermartabat bagi Gibran demi kepastian hukum dan stabilitas politik. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella berpendapat serupa: mundur “jauh lebih terhormat dan bermartabat daripada pemakzulan” yang akan menguras energi bangsa.
Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berspekulasi. “Selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/11/2026). Puan menegaskan setiap aspirasi yang masuk akan diproses sesuai tata tertib, lewat rapat pimpinan dan Badan Musyawarah, bukan diputuskan sepihak dalam satu forum paripurna.
Analisis: Prabowo menahan keputusan, Gibran membeli waktu
Secara politik, yang terjadi di Istana hari ini adalah penundaan keputusan — dan penundaan itu menguntungkan kedua pihak, untuk sementara.
Bagi Prabowo, menolak niat Gibran berarti menutup pintu keluar yang mungkin justru ia butuhkan: polemik ijazah sudah menyeret desakan pemakzulan ke Senayan dan aksi massa ke jalan. Tetapi menyetujui pengunduran diri itu juga berarti membuka krisis suksesi di tengah jalan: berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, bila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam 60 hari. Prabowo tidak bisa menunjuk pengganti sendiri; calonnya harus melewati MPR, tempat tarik-menarik koalisi dan oposisi akan bermain. Menahan jawaban membuat semua opsi tetap terbuka.
Bagi Gibran, jalur PTUN adalah pembelian waktu sekaligus ruang pembelaan. Jika proses peradilan tata usaha negara itu menghasilkan putusan yang menguatkan dokumennya, ia punya dasar untuk bertahan. Jika tidak, niat mundur yang sudah disampaikan hari ini membuatnya tampak mengundurkan diri atas kesadaran sendiri, bukan dijatuhkan.
Yang patut diwaspadai adalah tafsir liar di media sosial. Beredar teori bahwa mundurnya Gibran otomatis menyeret Prabowo, atau sebaliknya bahwa Presiden bisa memberhentikan Wakil Presiden sepihak. Keduanya keliru secara konstitusi: pengunduran diri Wakil Presiden adalah hak personal yang tidak memerlukan persetujuan DPR, dan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden hanya bisa lewat mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945 — pendapat DPR, pemeriksaan MK, lalu putusan MPR. Prabowo tidak punya kewenangan memberhentikan Gibran sepihak, seperti ditegaskan Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti pada 25 Oktober 2026.
Yang belum terjawab
Tiga hal masih terbuka. Pertama, apakah niat ini akan berujung pada surat pengunduran diri resmi — dan kapan. Kedua, jalur PTUN seperti apa yang dimaksud Gibran, mengingat putusan kasasi MA sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang ada. Ketiga, bagaimana DPR merespons setelah masa sidang dibuka: apakah HMP tetap berjalan, atau niat mundur Gibran meredakan desakan itu.
Sampai ketiganya terjawab, satu hal yang sudah pasti: polemik ijazah Gibran bukan lagi sekadar desakan dari luar. Ia sudah masuk ke ruang pertemuan tertutup di Istana — dan keluar sebagai niat mundur yang disampaikan langsung kepada Presiden.
Daftar sumber: 1. RMTV News, “Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres”, 10 November 2026 — https://rmtvnews.com/elite/bertemu-prabowo-25-jam-gibran-sampaikan-niat-mundur-sebagai-wapres/ 2. VoiceSulsel, “Mensesneg Ungkap Pertemuan Prabowo dan Wapres, Ada Pembicaraan Soal Pengunduran Diri”, 10 November 2026 — https://voicesulsel.com/2026/11/mensesneg-ungkap-pertemuan-prabowo-dan-wapres-ada-pembicaraan-soal-pengunduran-diri/ 3. Reuters (via Devdiscourse), “Indonesia vice president expresses intention to resign, presidential official says”, 10 November 2026 — https://www.devdiscourse.com/article/international/4004377-indonesia-vice-president-expresses-intention-to-resign-presidential-official-says 4. Kompas TV, “BREAKING! Istana: Wapres Gibran Sampaikan Niatan Mundur ke Presiden Prabowo”, 10 November 2026 — https://www.youtube.com/watch?v=04SDtir5I5E 5. BeritaSatu, “Wapres Gibran Bertemu Presiden Prabowo, Ungkapkan Niat Pengunduran Diri”, 10 November 2026 — https://www.youtube.com/watch?v=B6TWsYQipQE 6. Telegraf, “Gibran Disebut Akan Mundur, Begini Aturan Mainnya”, 10 November 2026 — https://telegraf.co.id/gibran-disebut-akan-mundur-begini-aturan-mainnya/ 7. Maklumat.id, “PKS Desak Gibran Mundur, PKB Siapkan Hak Menyatakan Pendapat Di DPR”, 10 November 2026 — https://maklumat.id/pks-desak-gibran-mundur-pkb-siapkan-hak-menyatakan-pendapat-di-dpr/ 8. jawawa.id, “Benny Harman: The Dignified Course for Gibran Is to Resign as Vice-President”, 10 November 2026 — https://jawawa.id/newsitem/benny-harman-the-dignified-course-for-gibran-is-to-resign-as-vice-president-1794275496 9. jawawa.id, “Hanura Urges Gibran to Resign, Saying It Would Be More Dignified Than Impeachment”, 10 November 2026 — https://jawawa.id/newsitem/hanura-urges-gibran-to-resign-saying-it-would-be-more-dignified-than-impeachment-1794293444 10. Tribratanews Polda Jabar (Mafindo/TurnBackHoax), “[SALAH] Dokumentasi Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke DPR RI atas Perintah Prabowo”, 21 Oktober 2026 — https://tribratanews.jabar.polri.go.id/salah-dokumentasi-gibran-serahkan-surat-pengunduran-diri-ke-dpr-ri-atas-perintah-prabowo/ (halaman CNN Indonesia tidak dapat dibuka langsung karena kebijakan domain; kabar yang sama terkonfirmasi lewat Reuters, RMTV News, Kompas TV, BeritaSatu, dan VoiceSulsel)