Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Bupati nonaktif Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, Selasa (10/11/2026). Selain pidana penjara, majelis hakim juga mencabut hak politiknya.
Fikri dinyatakan terbukti menerima suap dari kontraktor dalam perkara dugaan korupsi fee proyek — yang dikenal sebagai fee “ijon” — di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Vonis ini dibacakan delapan bulan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Maret 2026.
Yang perlu dicatat: vonis lima tahun ini sama persis dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang dibacakan 13 Oktober 2026. Namun kesamaan angka itu tidak berarti seluruh tuntutan dikabulkan. Rincian amar putusan selengkapnya — termasuk besaran denda dan durasi pencabutan hak politik — belum tercantum dalam laporan yang terverifikasi hingga artikel ini ditulis. Dalam tuntutannya, jaksa meminta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan dan pencabutan hak memilih dan dipilih selama lima tahun setelah pidana pokok dijalani. Angka-angka itu adalah tuntutan, bukan vonis, dan tidak boleh dibaca sebagai isi putusan.
Putusan ini juga masih putusan tingkat pertama: belum berkekuatan hukum tetap dan masih terbuka upaya banding sesuai hukum acara. Hingga artikel ini ditulis, belum ada laporan terverifikasi mengenai vonis terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama.
Dari OTT Maret hingga vonis November
Perkara ini bermula dari OTT KPK terhadap sejumlah pihak di Kabupaten Rejang Lebong pada 9 Maret 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Fikri dan mantan Kepala Dinas PUPR-PKP Rejang Lebong, Harry Eko Purnomo, serta tiga pihak swasta. Dugaan konstruksinya: pemungutan komitmen fee sebesar 10–15 persen dari nilai proyek yang bersumber dari kontraktor pelaksana di lingkungan Dinas PUPR-PKP, untuk tahun anggaran 2025–2026. Proyek-proyek yang dimaksud bernilai total sekitar Rp91,13 miliar.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Fikri menerima sekitar Rp2,52 miliar dari sejumlah kontraktor dan pihak lain terkait pengaturan proyek, ditambah satu unit iPhone 17 Pro Max dan satu unit iPad dengan nilai keseluruhan lebih dari Rp31 juta. Jaksa juga menyebut uang sebesar Rp313 juta sudah dikembalikan selama proses penanganan perkara. Pengembalian uang itu menjadi pertimbangan yang meringankan tuntutan, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. “Yang kami pidanakan adalah perbuatannya. Terkait uang yang dinikmati sudah dikembalikan,” kata JPU KPK Bagus Dwi Aryanto. Jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada 27 Oktober 2026, Fikri membacakan nota pembelaan sambil menangis dan memohon keringanan hukuman. “Perbuatan yang disangkakan kepada saya bukan hanya terjadi pada pemerintahan yang saya pimpin saja, melainkan jauh sebelum itu,” katanya di hadapan majelis hakim. Kuasa hukumnya meminta majelis hakim menerapkan pasal yang dinilai lebih tepat — Pasal 606, bukan Pasal 12 — serta meminta pengembalian kelebihan pembayaran uang pengganti yang disebut lebih dari Rp100 juta. Kuasa hukum Harry Eko, Wiwit Pratiwi, juga meminta uang sitaan lebih dari Rp911 juta dikembalikan karena dinilai perolehan yang sah.
Vonis sama dengan tuntutan, perkara belum selesai
Vonis yang sama dengan tuntutan jaksa memberi sinyal bahwa majelis hakim sejalan dengan konstruksi KPK atas perkara ini. Bagi publik Bengkulu, ini penutup satu babak: kepala daerah yang ditangkap KPK pada Maret lalu kini resmi terpidana di tingkat pertama. Namun ini bukan penutup perkara.
Pengembangan penyidikan masih berjalan. Pada 20 Oktober 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru — Eko Yusanto, Direktur Utama PT Cahaya Mas Cemerlang, dan B. Daditama, mantan Wakil Ketua I DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong — dalam pengembangan perkara yang sama. Pemeriksaan terhadap Daditama sempat ditunda karena yang bersangkutan tidak didampingi penasihat hukum. Pada 5 November 2026, KPK juga memeriksa Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, sebagai saksi untuk mendalami asal uang Rp4 miliar yang ditemukan di rumahnya. Statusnya masih saksi, bukan tersangka, dan belum ada keterangan bahwa uang itu berasal dari tindak pidana korupsi.
Pesan yang layak dibaca dari vonis ini sederhana: fee proyek bukan biaya siluman yang bisa dinormalisasi, dan pengembalian uang tidak membatalkan pidananya. Tetapi keadilan atas perkara ini baru lengkap bila pengembangan penyidikannya ikut tuntas — termasuk menjawab ke mana aliran fee itu bermuara dan siapa saja yang menikmatinya.
Daftar sumber: 1. Antara, “Bupati nonaktif Rejang Lebong divonis lima tahun penjara”, 10 November 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5844119/bupati-nonaktif-rejang-lebong-divonis-lima-tahun-penjara (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; hanya judul berita yang diketahui, isi dikutip sebagaimana dilaporkan Antara dan dikuatkan laporan kedua yang terindeks dengan judul yang sama) 2. NTV News, “Bupati Rejang Lebong Dituntut 5 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik”, 13 Oktober 2026 — https://www.ntvnews.id/news/01121686/bupati-rejang-lebong-dituntut-5-tahun-penjara-dan-pencabutan-hak-politik 3. Lingkar.news, “Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Dituntut 5 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Proyek”, 13 Oktober 2026 — https://lingkar.news/hukum/bupati-rejang-lebong-nonaktif-fikri-thobari-dituntut-5-tahun-penjara-dalam-kasus-suap-proyek/ 4. Sapuan Rakyat, “Menangis di Sidang, Mantan Bupati Fikri Thobari Mohon Keringanan Hukuman”, 27 Oktober 2026 — https://sapuanrakyat.com/menangis-di-sidang-mantan-bupati-fikri-thobari-mohon-keringanan-hukuman/ 5. Investor.id, “KPK Umumkan Dua Tersangka Baru Pengembangan Kasus Rejang Lebong”, 20 Oktober 2026 — https://investor.id/national/458786/kpk-umumkan-dua-tersangka-baru-pengembangan-kasus-rejang-lebong 6. Urbannews.id, “KPK Buka Penyidikan Baru Di Bengkulu, Pemeriksaan Legislator Berlanjut”, 29 Oktober 2026 — https://www.urbannews.id/2026/10/29/kpk-buka-penyidikan-baru-di-bengkulu-pemeriksaan-legislator-berlanjut/