DPR dan pemerintah sepakat mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Kesepakatan itu mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta, Senin (9/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung dan dihadiri Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar beserta jajarannya.
Targetnya ambisius: RUU Hak Cipta dibawa ke Rapat Paripurna sebelum penutupan masa sidang DPR pada 12 Desember 2026. Itu berarti Baleg dan pemerintah hanya punya waktu sekitar satu bulan untuk merampungkan pembahasan tingkat I atas revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang sudah berlaku lebih dari satu dekade.
Apa yang Masih Diperebutkan
RUU ini menjadi usul inisiatif DPR sejak disetujui dalam Rapat Paripurna 12 Maret 2026. Pemerintah dan DPR kini membahas lebih dari 1.100 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) — 1.117 DIM menurut DJKI — yang dihimpun dari kementerian, lembaga, akademisi, dan asosiasi sejak Maret 2025.
Substansinya menyentuh banyak pihak. Bagi musisi dan pencipta lagu, taruhannya adalah royalti yang adil dan transparan serta penataan lembaga manajemen kolektif yang kini dinilai terlalu banyak. Bagi jurnalis, Dewan Pers mengawal skema hibrid royalti jurnalistik agar karya jurnalistik diakui sebagai karya ciptaan yang dilindungi — topik yang sudah pernah dibahas UlasPolitik sebelumnya (https://ulaspolitik.web.id/dewan-pers-kawal-skema-hibrid-royalti-jurnalistik-ruu-hak-cipta). Bagi kreator digital, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Oktober lalu menegaskan karya yang 100 persen dibuat AI tanpa kreativitas manusia tidak akan mendapat perlindungan hak cipta dalam revisi ini. Ketua Baleg Bob Hasan menambahkan kriteria operasional: konsep, kurasi, dan dokumentasi dari manusia.
Semua itu masih berstatus rancangan. Belum ada satu pasal pun yang sah berlaku hari ini.
Jadwal yang Masih Bisa Bergeser
Pembaca perlu membaca target 12 Desember dengan hati-hati. Pada rapat kerja 6 Oktober 2026, Baleg dan pemerintah menyepakati batas akhir pembahasan tingkat I pada 17 Desember 2026 — dan jadwal itu sendiri dinyatakan bersifat tentatif. Artinya, target paripurna sebelum 12 Desember yang muncul dalam diskusi 9 November adalah target politik yang lebih ketat dari kesepakatan formal sebelumnya, dan bisa berubah bila pembahasan DIM tersendat.
Baleg menyatakan pembahasan lanjutan akan dijalankan secara transparan melalui Panitia Kerja (Panja) di bawah pimpinan Martin Manurung, dengan ruang partisipasi publik. Janji itu penting, karena RUU ini mengatur ulang hak ekonomi jutaan pencipta sekaligus membatasi ruang gerak platform digital. Kecepatan pembahasan tidak boleh mengorbankan kualitas: RUU yang dikebut tetapi menyisakan pasal karet soal royalti atau AI hanya akan memindahkan sengketa dari ruang sidang ke ruang pengadilan.
Daftar sumber: 1. Antara, “DPR dan Pemerintah Percepat Pembahasan RUU Hak Cipta”, 9 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat laporan NewsHive atas Antara — https://www.newshive.id/read/politik/dpr-dan-pemerintah-percepat-pembahasan-ruu-hak-cipta) 2. SuaraPemerintah, “DPR dan Pemerintah Sepakati Target Pembahasan RUU Hak Cipta Rampung Desember 2026”, 8 Oktober 2026 — https://suarapemerintah.id/2026/10/dpr-dan-pemerintah-sepakati-target-pembahasan-ruu-hak-cipta-rampung-desember-2026/ 3. Nusapat, “Indonesia’s Copyright Bill Puts Human Input at the Centre of AI Rules”, 7 November 2026 — https://news.nusapat.com/2026/11/indonesia-copyright-bill-ai-human-contribution.html 4. Kitasulsel, “Menkum Tegaskan Karya 100 Persen Dibuat AI Tak Akan Dapat Perlindungan Hak Cipta”, 7 Oktober 2026 — https://kitasulsel.com/2026/10/07/menkum-tegaskan-karya-100-persen-dibuat-ai-tak-akan-dapat-perlindungan-hak-cipta/ 5. GemaBangsa, “Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan: Karya Jurnalistik Berhak Cipta, Perlindungan Eksklusif Segera Hadir”, 13 Maret 2026 — https://gemabangsa.com/pdf-post/ketua-baleg-dpr-ri-bob-hasan-karya-jurnalistik-berhak-cipta-perlindungan-eksklusif-segera-hadir 6. JDIH DPR, “RUU Hak Cipta Harus Pastikan Royalti Transparan dan Hak Pencipta Terpenuhi”, 26 Oktober 2026 — https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70272/t/RUU+Hak+Cipta+Harus+Pastikan+Royalti+Transparan+dan+Hak+Pencipta+Terpenuhi