Majlis Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menggelar doa bersama dan munajat nasional secara serentak di berbagai wilayah Indonesia pada Minggu (8/11/2026), seusai salat Zuhur. Seruan itu disampaikan Ketua Penasehat MKK KH Marsudi Syuhud di Pesantren Ekonomi Darul Ucwah, Kedoya, Jakarta Barat.
Gerakan ini membawa tiga pesan: doa untuk keselamatan, persatuan, dan kemakmuran bangsa; doa agar Presiden Prabowo Subianto diberi kesehatan, umur panjang, kejernihan berpikir, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah; serta doa agar kemiskinan terangkat dan lapangan kerja terbuka seluas-luasnya. Semboyannya: “Dari Kampung Kita Berdoa, Untuk Indonesia Kita Bermunajat.”
Doa serentak dari kampung untuk Istana
Doa serentak itu digelar di berbagai daerah. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 110 jamaah mengikuti Mujahadah Kubro di Griya Sholawat Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Roudhotul Ulum, Hamparan Perak, pada Minggu malam, dengan tema “Berdoa untuk Negeri, Bersholawat untuk Umat, Bersatu untuk NKRI!”. Di Aceh Singkil, MKK bersama Dayah Al Anshar Lae Balno menggelar doa bersama pada hari yang sama.
Pendiri MKK, Muhammad Najib Salim Attamimi atau Syekh Najib, dalam pesan tertulisnya menyebut Indonesia sebagai rumah bersama yang harus dijaga seluruh elemen masyarakat. Mendoakan pemimpin, kata dia, adalah bagian dari ikhtiar menyelamatkan bangsa — kritik, nasihat, dukungan, dan doa sama-sama bentuk kepedulian terhadap kepemimpinan nasional.
Perlu dicatat: seruan ini adalah sikap MKK sebagai gerakan kiai kampung, bukan pernyataan resmi sebuah organisasi keagamaan nasional. Yang disampaikan adalah doa dan harapan, bukan klaim politik.
Lima seruan dari Pasuruan: doa saja tidak cukup
Pada akhir pekan yang sama, puluhan kiai sepuh dan pengasuh pondok pesantren berkumpul di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026). Mereka mengeluarkan lima seruan kebangsaan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Juru bicara forum, KH Muhibbul Aman Aly, menyampaikan seruan itu atas nama para kiai yang hadir, antara lain KH Muhammad Idris Hamid selaku pengasuh Bayt Al Hikmah, perwakilan KH Abdullah Kafabihi Mahrus, dan perwakilan KHR Ahmad Azaim Ibrahimy.
Isi lima seruan itu: menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan pengkhianatan terhadap amanah negara; meminta Presiden mengambil langkah tegas, terukur, dan menyeluruh untuk memulihkan kewibawaan negara; mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyadapan secara tuntas tanpa tebang pilih; memperkuat kepemimpinan nasional yang sah berdasarkan konstitusi; serta mengajak masyarakat menjaga persatuan dan tidak termakan kabar yang belum tervalidasi.
Seruan itu disampaikan ketika penyidikan sudah berjalan. Bareskrim Polri mengumumkan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026) dan satu tersangka tambahan pada Kamis (5/11/2026), sehingga total empat jenderal berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Status tersangka adalah status dalam penyidikan, bukan putusan bersalah — asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Pada Minggu pagi (8/11/2026), Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin juga membantah kabar bahwa dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, telah ditetapkan sebagai tersangka atau ditangkap. Tanggapan resmi pemerintah atau Polri atas seruan forum Pasuruan belum diperoleh.
Analisis: dua bahasa moral dalam satu akhir pekan
Dua peristiwa ini menarik dibaca berdampingan, bukan karena keduanya terkoordinasi — tidak ada bukti keduanya direncanakan bersama — melainkan karena keduanya memakai bahasa yang sama: bahasa moral keagamaan.
MKK menawarkan legitimasi dari bawah: doa sebagai bentuk dukungan kepada presiden di tengah krisis. Forum Pasuruan memakai bahasa yang sama untuk arah sebaliknya: menuntut akuntabilitas, pengusutan tuntas, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Pesan politiknya jelas. Prabowo mendapat dukungan moral dari dunia pesantren, tetapi dukungan itu tidak buta. Kiai sepuh Pasuruan secara eksplisit mengaitkan dukungan mereka dengan penegakan hukum: presiden didukung untuk bertindak tegas, dan aparat dituntut bekerja tanpa diskriminasi. Jika pengusutan berjalan setengah-setengah, bahasa moral yang hari ini menopang bisa berbalik menjadi bahasa yang menuntut.
Bagi pembaca, ini juga pengingat bahwa dunia pesantren bukan satu suara tunggal. Ada yang memilih jalur doa dan ada yang memilih jalur desakan — dan keduanya sama-sama mengklaim sedang menjaga bangsa. Yang membedakan bukan niatnya, melainkan apa yang mereka minta dari negara: yang satu meminta perlindungan bagi pemimpin, yang satu meminta kepastian hukum bagi semua.
Daftar sumber: Antara — laporan Senin (9/11/2026) tentang doa nasional MKK (halaman Antara tidak dibuka langsung karena tidak dapat diakses; laporan dikutip Newshive, https://www.newshive.id/read/news/mkk-gelar-doa-nasional-untuk-keselamatan-bangsa); Dayah Al Anshar Lae Balno — “MKK dan Dayah Al Anshar Lae Balno Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa” (8/11/2026), https://dayahalanshar.id/16976-2/ (dibuka langsung; kutipan Syekh Najib dan tiga pesan MKK diverifikasi); Garda — “Mujahadah Kubro Digelar Serentak se-Indonesia, 110 Jamaah di Hamparan Perak Doakan Keselamatan Bangsa dan Presiden Prabowo” (8/11/2026), https://www.garda.id/news/10788/mujahadah-kubro-digelar-serentak-seindonesia-110-jamaah-di-hamparan-perak-doakan-keselamatan-bangsa-dan-presiden-prabowo/; Detikcom — laporan tentang lima seruan kebangsaan kiai sepuh Pasuruan (8/11/2026), dikutip BSI News (https://bsinews.id/kiai-sepuh-desak-usut-dugaan-penyadapan-presiden-prabowo; https://bsinews.id/kiai-serukan-usut-penyadapan-prabowo), Barisan (https://barisan.co/kiai-sepuh-berkumpul-pasuruan-desak-usut-penyadapan-presiden-prabowo/) dan Suar Kabar (https://suarkabar.id/kiai-pasuruan-pengusutan-dugaan-penyadapan-presiden). Liputan UlasPolitik sebelumnya: “Bareskrim: Tito dan Idham Azis Tidak Ditangkap” (https://ulaspolitik.web.id/bareskrim-tito-dan-idham-azis-tidak-ditangkap/).