Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026). Pertemuan itu berlangsung di tengah bergulirnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka.
Pertemuan tersebut terkonfirmasi dari dua sumber. CNN Indonesia memberitakan pertemuan itu pada Minggu petang, dan kanal resmi Sekretariat Presiden mengunggah video bertajuk "Presiden Prabowo Terima 10 Mantan Kapolri, Hambalang, 8 November 2026". CNN Indonesia juga memberitakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian — Kapolri periode 2016–2019 — ikut hadir dalam pertemuan itu.
(Pembaruan 8 November 2026) Daftar lengkap kesepuluh mantan Kapolri yang hadir kini terkonfirmasi dari video resmi Sekretariat Presiden: Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Mereka adalah para mantan Kapolri periode 1998–2019. Mantan Kapolri Idham Azis (2019–2021) tidak hadir dalam pertemuan itu. Kapolri Suyudi Ario Seto memperkenalkan para mantan Kapolri itu satu per satu kepada Presiden; Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga hadir. Istana kemudian mengeluarkan keterangan resmi pada Minggu malam yang menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan Presiden dengan para mantan Kapolri mengenai berbagai isu yang tengah terjadi, termasuk pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan Polri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mendampingi Presiden dalam pertemuan itu. Keterangan resmi itu tidak merinci isu apa saja yang dibahas, dan tidak ada pernyataan dari peserta pertemuan soal isi pembicaraan.
Kehadiran Tito dan bantahan Bareskrim
Kehadiran Tito menjadi sorotan karena pada hari yang sama beredar kabar di media sosial yang menyebut Tito dan mantan Kapolri Idham Azis ditangkap terkait kasus penyadapan. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin membantah kabar itu. "Infonya tidak benar," kata Asep saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan tertulis, sebagaimana dikutip sejumlah media dari Detikcom, Minggu (8/11/2026).
Perlu ditegaskan: hingga hari ini, Bareskrim menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal — Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso, yang ditetapkan pada 3 November 2026, serta Irjen Slamet Uliandi, yang ditetapkan pada 5 November 2026. Tito Karnavian dan Idham Azis tidak termasuk di antara keempat tersangka itu. Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sedangkan Slamet belum ditahan karena sakit pascastroke.
Kabar penangkapan Tito dan Idham sendiri bermula dari satu kalimat mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam siniar pada 3 November 2026, yang menyebut sejumlah perwira ditangkap di rumah seorang mantan Kapolri — tanpa menyebut nama pemilik rumah. Kalimat itu kemudian berubah bentuk di media sosial menjadi kabar penangkapan mantan Kapolri. Bantahan Bareskrim pada hari ini hanya menyangkut Tito dan Idham; identitas pemilik rumah yang dimaksud Mahfud belum diumumkan.
Konteks: sepekan yang mengguncang Polri
Pertemuan di Hambalang ini adalah perkembangan terbaru dari sepekan yang mengguncang Polri. Listyo dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026, dan Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai penggantinya. Sehari kemudian, Kamis (5/11/2026), Persatuan Purnawirawan Polri yang dipimpin Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri beraudiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri. Bambang menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden sebagai pengkhianatan — "Ini tidak mencerminkan Bhayangkara Sejati. Itu adalah pengkhianat yang tentunya patut untuk diambil tindakan tegas," katanya — sementara Suyudi menegaskan penanganan perkara itu murni proses penegakan hukum.
Pada hari yang sama dengan pertemuan Hambalang, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai dugaan penyadapan itu bisa masuk unsur makar — pernyataan yang sudah diberitakan UlasPolitik hari ini — dengan penekanan bahwa pembuktiannya harus di pengadilan. Komisi III DPR pun dijadwalkan menggelar rapat kerja pada 12 November 2026 untuk memburu dalang penyadapan.
Apa arti pertemuan ini (Analisis)
Bagian ini adalah analisis, bukan fakta. Waktu pertemuan ini yang paling berbicara: hanya lima hari setelah tiga tersangka pertama diumumkan, Presiden mengumpulkan para pendahulu Kapolri di kediaman pribadinya. Pesan yang paling mudah dibaca adalah penegasan bahwa institusi Polri tetap utuh dan berada di bawah kendali Presiden — sebuah isyarat penenang bagi korps purnawirawan maupun anggota aktif yang menyaksikan institusinya diguncang dari dalam.
Kehadiran Tito memperkuat bacaan itu. Setelah seharian namanya dikaitkan dengan kabar penangkapan yang sudah dibantah Bareskrim, tampil di Hambalang bersama Presiden adalah bantahan yang lebih kuat daripada pernyataan tertulis mana pun. Sebaliknya, keterangan resmi Istana tidak merinci isu apa saja yang dibahas, sehingga tidak ada kesimpulan yang boleh ditarik soal apakah Prabowo meminta masukan atau memberi arahan tertentu di luar pertukaran pandangan itu.
Yang tetap harus dijaga: motif penyadapan dan ada-tidaknya pihak yang memerintahkan masih diselidiki, dan asas praduga tak bersalah berlaku bagi keempat tersangka. Pertemuan di Hambalang adalah sinyal politik, bukan putusan hukum — dan keduanya tidak boleh dicampur.
(Pembaruan 9 November 2026) Sehari setelah pertemuan, Sekretariat Kabinet menyampaikan keterangan tambahan: Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Bambang Hendarso Danuri menyatakan dukungan penuh organisasinya kepada pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Setkab pada Senin (9/11/2026). Pernyataan dukungan ini tidak mengubah substansi pertemuan — Istana tetap tidak merinci isu yang dibahas, dan tidak ada kesimpulan yang boleh ditarik soal apakah perkara Listyo Sigit menjadi agenda pertemuan.
Daftar sumber: CNN Indonesia, "10 Mantan Kapolri Bertemu Prabowo di Hambalang, Tito Ikut Hadir", 8 November 2026, dan CNN Indonesia, "10 Mantan Kapolri Temui Prabowo di Tengah Kasus Penyadapan", 8 November 2026 (halaman keduanya tidak dibuka langsung; isinya dikonfirmasi lewat judul yang terdeteksi dan pemberitaan koroborasi); Sekretariat Presiden (YouTube), "Presiden Prabowo Terima 10 Mantan Kapolri, Hambalang, 8 November 2026"; Channel9.id, "Bareskrim Bantah Tangkap 2 Eks Kapolri terkait Kasus Penyadapan Prabowo", 8 November 2026 (mengutip Detikcom); Harian Narasi, "Eks Kapolri Bambang Hendarso Sebut Listyo Dkk Pengkhianat!", 6 November 2026. Daftar sepuluh nama diperbarui dari video Sekretariat Presiden, sebagaimana diberitakan TribunJakarta, Espos, dan Abadikini pada 8 November 2026. Keterangan resmi Istana malam harinya diberitakan Investor Daily, Channel9.id (mengutip pernyataan tertulis Bakom RI), demokratis.co.id, dan mediakompeten.co.id pada 8 November 2026. Dukungan PP Polri diberitakan CiptaNews (mengutip Setkab RI), TwaslNews (mengutip Liputan6), Berita898, dan InformasiRaja pada 9 November 2026.