Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Habiburokhman: Kasus Sadap Hapus Prestasi Listyo Sigit

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai kasus dugaan penyadapan menghapus seluruh prestasi Listyo Sigit Prabowo, dan mendesak Polri mengungkap motifnya.

Oleh 07 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi ruang sidang parlemen yang kosong

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kasus dugaan penyadapan ilegal telah menghapus seluruh prestasi Listyo Sigit Prabowo. Penilaian itu disampaikan Habiburokhman pada Sabtu (7/11/2026), sebagaimana dilaporkan Antara, di tengah penyidikan Bareskrim Polri yang kini menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Pernyataan tersebut penting bukan karena nadanya yang keras, melainkan karena siapa yang mengucapkannya. Habiburokhman adalah politikus Gerindra yang sama, yang pada 9 Juni 2026 menyebut Listyo Sigit sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Ketika pujian itu kini berbalik menjadi vonis politik, yang runtuh bukan hanya reputasi seorang mantan Kapolri, melainkan juga kredibilitas penilaian Komisi III sendiri.

Fakta yang sudah terverifikasi sejauh ini: Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026), yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Pada Kamis (5/11/2026), Irjen Slamet Uliandi (SU) ditetapkan sebagai tersangka keempat. Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, serta pengusaha, sepanjang 2025–2026, lalu menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026. Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan melalui Keputusan Presiden pada Rabu (4/11/2026), dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas.

Perlu ditegaskan: penetapan sebagai tersangka bukan putusan bersalah. Seluruh tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, dan motif serta pihak yang diduga memerintahkan penyadapan belum ditetapkan oleh penyidik. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada Rabu (4/11/2026) menyatakan penyidikan mulai menunjukkan indikasi awal ke arah makar, seraya menegaskan itu kesimpulan sementara, bukan kesimpulan final, dan belum ada dakwaan makar yang diajukan.

Komisi III Menuntut Motif, Bukan Sekadar Tersangka

Habiburokhman menyatakan Komisi III mendukung penuh Polri bergerak cepat mengusut tuntas kasus ini, terutama membongkar motif sebenarnya. Ia menilai jumlah sasaran yang mencapai sekitar 6.000 objek, termasuk Presiden Prabowo dan pimpinan Komisi III sendiri, menunjukkan perkara ini merupakan kejahatan serius berskala besar.

Desakan soal motif ini tepat sasaran. Empat tersangka sudah ditetapkan, tetapi publik belum tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan, siapa yang menerima hasilnya, dan apakah hasil sadapan itu pernah dipakai untuk kepentingan politik tertentu. Tanpa jawaban atas tiga pertanyaan itu, penegakan hukum berisiko berhenti di level operator, sementara pertanyaan paling berbahayanya — siapa yang memerintahkan — tetap menggantung.

Komisi III juga berencana mengawal penanganan perkara sampai seluruh proses hukum selesai, serta mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan. Itu langkah yang masuk akal: kasus ini justru membuktikan bahwa aturan soal siapa boleh menyadap, dengan izin siapa, dan dengan pengawasan apa, selama ini terlalu longgar untuk dipercayakan begitu saja kepada institusi.

Pujian Lama yang Kini Menjadi Beban Politik

Bagi Habiburokhman sendiri, kasus ini adalah ujian kredibilitas. Pada Kamis (5/11/2026) ia menjelaskan bahwa pujian kepada Listyo Sigit disampaikan berdasarkan keyakinan dan kondisi saat itu, dan penilaian positif di masa lalu tidak membuat siapa pun kebal hukum. Penjelasan itu logis, tetapi tidak menghapus persoalan politiknya: Komisi III selama ini dikenal sebagai pembela utama Listyo Sigit di DPR, dan kini sebagian anggota komisi itu sendiri diduga menjadi sasaran sadapan.

Sorotan terhadap Habiburokhman sudah muncul. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung kontras antara pujian "Kapolri terbaik" dan status tersangka Listyo Sigit, bahkan menyebut Listyo kini sebagai Kapolri terjelek sepanjang sejarah. Sementara itu, deklarator relawan "Poros Prabowo Subianto Presiden" Guntur Wijaya Putra mendesak DPP Gerindra mengevaluasi bahkan mencopot Habiburokhman dari Ketua Komisi III. Desakan-desakan itu adalah klaim politik dari pihak-pihak tertentu, bukan kesimpulan hukum, dan harus dibaca sebagai bagian dari perebutan narasi pasca-skandal, bukan sebagai bukti apa pun.

Yang jelas, penilaian Habiburokhman bahwa kasus ini "menghapus seluruh prestasi" Listyo Sigit adalah penilaian politik, bukan vonis pengadilan. Prestasi institusional Polri selama Listyo Sigit menjabat — apa pun ukurannya — tidak hilang dari catatan sejarah karena satu perkara pidana. Yang hilang adalah kepercayaan: kepercayaan Presiden, kepercayaan DPR, dan kepercayaan publik bahwa alat sadap negara tidak dipakai untuk mengintip negara itu sendiri. Dan kepercayaan, tidak seperti prestasi, tidak bisa dipulihkan dengan konferensi pers.

Daftar sumber: Antara — pernyataan Habiburokhman, 7 November 2026 (artikel Antara tidak dapat dibuka langsung); Nulondalo — "Dugaan Penyadapan, Komisi III Soroti Insubordinasi"; TV Bangsa — "Habiburokhman Akui Sempat Puji Listyo Sigit Kapolri Terbaik sebelum Kasus Penyadapan: Pak Prabowo juga Pernah"; Mediakarya — "Puji Listyo Kapolri Terbaik, Deklarator Relawan ‘Poros Prabowo Subianto Presiden’ Desak Gerindra Copot Habiburokhman dari Ketua Komisi III"; KoranKota — "Listyo Sigit Dulu Dipuji Habiburokhman sebagai Kapolri Terbaik, Mahfud: Kini Terjelek Sepanjang Sejarah"

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik