Sejumlah mantan Komandan Korps Brimob (Dankor Brimob) menyatakan dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk membenahi institusi Polri. Dukungan itu disampaikan dalam kunjungan Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) ke Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026), sebagaimana dilaporkan Antara pada Sabtu (7/11/2026).
Rombongan PKBB dipimpin ketuanya, Komjen (Purn) Imam Sudjarwo, Dankor Brimob periode 2009–2010. Menurut keterangan yang dikutip sejumlah media, kunjungan itu bertujuan silaturahmi sekaligus menyampaikan dukungan moral kepada Suyudi yang baru menerima amanah sebagai Kapolri, termasuk dukungan terhadap kebijakan dan langkah-langkahnya dalam memimpin serta membenahi organisasi Polri.
Imam Sudjarwo mengapresiasi sejumlah langkah awal Suyudi, antara lain mutasi personel untuk penguatan organisasi serta penindakan terhadap kasus narkotika dan dugaan penyadapan yang melibatkan oknum internal Polri. Ia menilai penindakan terhadap pelaku penyadapan yang ternyata berasal dari internal Polri sendiri sebagai hal yang luar biasa dan menunjukkan keberanian Kapolri, karena menurutnya menindak kawan seprofesi bukan perkara mudah.
Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan terima kasih atas kunjungan para seniornya. Ia menyatakan Polri sampai hari ini dalam keadaan sangat baik dan sangat solid, dan ia yakin soliditas itu justru semakin kuat berkat dukungan para senior dan seluruh elemen masyarakat. Menurut Suyudi, dukungan dan arahan para mantan Dankor Brimob menjadi bagian penting dalam menjaga soliditas organisasi, khususnya di tengah dinamika keamanan dan berbagai tantangan penegakan hukum.
Dukungan Moral, Bukan Vonis atas Perkara
Dukungan PKBB ini perlu dibaca secara proporsional. Ini adalah dukungan moral dari purnawirawan kepada pimpinan baru, bukan penilaian atas perkara pidana yang sedang berjalan. Perkara dugaan penyadapan ilegal tetap ditangani penyidik Bareskrim Polri, yang telah menetapkan empat tersangka: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah, dan proses hukum terhadap mereka — termasuk soal motif dan kemungkinan pemberi perintah — belum selesai.
Yang menarik justru konteksnya. Dukungan ini datang di saat Polri sedang membersihkan dirinya sendiri: tersangka-tersangkanya adalah perwira tinggi aktif dan mantan Kapolri, dan tiga di antaranya ditahan di Rutan Mako Brimob, markas korps yang sama dengan para pemberi dukungan. Simbolismenya kuat: Brimob yang menjadi tempat penahanan para tersangka, kini melalui para purnawirawannya menyatakan berdiri di belakang Kapolri yang memerintahkan penindakan itu.
Ujian Sebenarnya: Reformasi, Bukan Sekadar Soliditas
Kata yang paling sering muncul dari kedua belah pihak dalam pertemuan itu adalah "solid". Suyudi menekankan Polri solid, Imam menekankan keluarga besar Brimob selalu berada di belakang Kapolri. Soliditas memang penting di tengah guncangan sebesar skandal penyadapan presiden. Tetapi soliditas tanpa reformasi hanya akan menjadi solidaritas korps yang menutupi masalah.
Suyudi sendiri tampaknya memahami itu. Langkah-langkah awal yang diapresiasi PKBB — mutasi besar-besaran dan penindakan terhadap oknum internal — adalah langkah reformasi, bukan sekadar seremoni. Pertanyaannya, apakah dukungan para purnawirawan ini akan tetap mengalir ketika reformasi itu menyentuh jaringan yang lebih luas, termasuk bila penyidikan mengarah ke pemberi perintah yang mungkin masih memiliki pengaruh di dalam institusi?
Di titik inilah dukungan moral harus berubah menjadi dukungan terhadap proses hukum yang tuntas dan transparan. Komisi III DPR sudah mendesak Polri mengungkap motif penyadapan. Publik menunggu hal yang sama. Dukungan dari para senior Brimob akan bermakna bila ia menjadi tekanan internal agar penyidikan tidak berhenti di empat tersangka, melainkan sampai ke akar persoalannya: bagaimana sistem penyadapan Polri bisa dipakai tanpa prosedur selama dua tahun, dan siapa yang membiarkannya.
Untuk saat ini, yang bisa dicatat adalah sinyalnya: di tengah skandal terbesar Polri dalam beberapa tahun terakhir, korps tertua dan paling solid di tubuh Polri memilih berdiri di belakang Kapolri baru, bukan di belakang mantan Kapolri yang kini menjadi tersangka. Itu adalah pilihan politik internal yang pesannya jelas — dan Suyudi sebaiknya memanfaatkannya sebelum momentum itu mendingin.
Daftar sumber: Antara — kunjungan PKBB ke Mabes Polri, 7 November 2026 (artikel Antara tidak dapat dibuka langsung); Saibumi — "Para Mantan Dankor Brimob Temui Kapolri, Perkuat Dukungan dan Soliditas Polri"; BSI News — "PKBB Dukung Kapolri Tindak Empat Pati Polri dalam Kasus Penyadapan"; Limapagi — "Suyudi Tegaskan Soliditas Polri di Tengah Kasus Penyadapan"; Media Duta — "Eks Dankor Brimob Puji Kapolri Suyudi Berani Ungkap Kasus Penyadapan Presiden: Luar Biasa!"