Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset tak mengatur illicit enrichment karena banyak penolakan. Harta pejabat yang tak wajar pun tetap tak bisa dirampas selama tak terkait pidana.

Oleh 19 NOV 2026 4 menit baca
Patung Dewi Keadilan memegang timbangan

Ada satu lubang yang sengaja dibiarkan terbuka dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR Kamis (19/11/2026): illicit enrichment, atau peningkatan kekayaan secara tidak sah atau tidak wajar. Antara melaporkan ketentuan itu tidak masuk dalam undang-undang karena banyak penolakan selama pembahasan di Komisi III. Keputusan ini penting karena justru di titik inilah ekspektasi publik paling tinggi — pejabat yang hartanya melonjak tak wajar, tetapi belum ada perkara pidana yang menjeratnya.

Apa itu illicit enrichment

Illicit enrichment pada intinya adalah soal pembuktian: seseorang yang kekayaannya bertambah secara tidak wajar diminta menjelaskan asal-usulnya, dengan mekanisme pembuktian terbalik. Konsep ini dikenal dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang sudah diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 7 Tahun 2006. Komisi Kejaksaan (Komjak) mengusulkan agar konsep ini dicantumkan secara jelas, antara lain untuk membedakannya dari unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Ketua Komjak Pujiyono menilai kedua istilah itu berpotensi menimbulkan pemahaman yang berbeda, sehingga perlu penjelasan yang tegas dan baku dalam undang-undang.

Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) justru mendesak konsep ini masuk. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyebut draf RUU versi pemerintah tahun 2023 sudah memuat illicit enrichment dalam Pasal 5 ayat (2), tetapi ketentuan itu tidak lagi tercantum dalam draf versi DPR tertanggal 10 Juli 2026. Menurut ICW, tanpa pengaturan tersebut, kekayaan pejabat yang dinilai tidak wajar berpotensi tidak tersentuh mekanisme perampasan selama belum ada perkara pidana yang menjeratnya. ICW juga mendesak DPR dan pemerintah membuka draf RUU dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada publik.

Siapa yang menolak dan dengan alasan apa

Penolakan paling tegas datang dari Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Said Karim, dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada Senin (26/10/2026). Menurutnya, illicit enrichment adalah ranah hukum pidana materiil, sedangkan RUU Perampasan Aset mengatur hukum acara pidana — keduanya tidak bisa dicampuradukkan. “Saya menyatakan dengan tegas bahwa tidak perlu. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu,” ujarnya, seperti dikutip Detik. Ia juga mengingatkan agar pembahasan dilakukan hati-hati supaya kewenangan aparat penegak hukum tidak meluas tanpa batas.

Penolakan juga disampaikan Jaringan Advokat dan Masyarakat Antikriminalisasi (JAMAK) dalam RDPU Selasa (27/10/2026). Perwakilan JAMAK, Yupen Hadi, menilai konsep itu berisiko menggeser asas praduga tak bersalah dan melanggar perlindungan hak milik serta jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Alasan ketiga JAMAK bersifat internasional: Pasal 20 UNCAC memakai frasa “shall consider”, sehingga Indonesia tidak diwajibkan mengadopsinya. Direktur Eksekutif Open Parliament Institute, Yadi Surya Diputra, juga menolak usulan tersebut.

Habiburokhman sendiri, usai paripurna pengesahan, menjelaskan dua alasan DPR tidak memasukkan ketentuan itu: Amerika Serikat dan Inggris pun tidak menerapkannya karena bertentangan dengan hak asasi manusia — Jerman bahkan menggagalkannya lewat Mahkamah Konstitusi — dan secara teknis undang-undang ini bersifat formil (hukum acara), sedangkan illicit enrichment adalah pengaturan materiil. “Jadi, memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini,” katanya.

Yang tersisa dari perdebatan ini

Dengan tidak diaturnya illicit enrichment, batas undang-undang baru ini menjadi jelas: perampasan aset hanya bisa dilakukan bila aset diduga berasal dari enam jenis tindak pidana yang diatur — korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas. Kekayaan yang sekadar “tidak wajar” tanpa kaitan ke salah satu dari enam itu berada di luar jangkauan undang-undang ini. Kewajiban pelaporan harta (LHKPN) tetap berjalan di jalur tersendiri, tetapi itu adalah instrumen pelaporan, bukan mekanisme perampasan.

Pilihan DPR ini bisa dibaca dua arah. Dari sudut kepastian hukum, penolakan terhadap pembuktian terbalik melindungi asas praduga tak bersalah dan hak milik — kekhawatiran yang sah dan berulang kali disampaikan dalam RDPU. Dari sudut pemberantasan korupsi, undang-undang ini kehilangan gigi justru pada kasus yang paling sering dipertanyakan publik: pejabat yang hidup jauh di atas penghasilan resminya. Perdebatan ini hampir pasti belum selesai; ICW dan koalisi masyarakat sipil sudah menandai celah ini sejak awal, dan dorongan untuk mengaturnya — entah lewat revisi di masa depan atau regulasi terpisah — akan kembali muncul begitu ada kasus pejabat kaya tak wajar yang tak tersentuh undang-undang baru ini.

Sumber: Antara (berita 5864435, dibaca langsung) untuk tidak diaturnya illicit enrichment dan alasan Habiburokhman; NTVNews (“Sejumlah Usulan Pengaturan dalam RUU Perampasan Aset yang Tengah Dibahas DPR”, dibaca lewat hasil pencarian) untuk usulan Komjak; Detik via LensaHukum dan TwaslNews (untuk penolakan Said Karim, 26 Oktober 2026 — dibaca lewat hasil pencarian); Liputan6 via TwaslNews (untuk penolakan JAMAK, 27 Oktober 2026 — dibaca lewat hasil pencarian); AFBTV Kupang dan Bacahukum (untuk desakan ICW — dibaca lewat hasil pencarian). Pengesahan paripurna dan enam jenis tindak pidana dibahas tuntas di post 1903; artikel ini berfokus pada celah illicit enrichment.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik