Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), di tengah ramainya bursa nama calon pengganti Gibran. “Jangan berandai-andai terkait dengan Wapres itu hak prerogatif Presiden kita, kita tunggu dulu. Insya Allah tanggal 25, dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden, tunggu dulu, kita tunggu dengan sabar,” kata Puan, seperti dikutip Detik.
Puan juga memastikan parlemen akan mendukung nama yang diajukan Prabowo. “Nama yang diusulkan oleh Presiden tentu saja kita dukung karena itu merupakan hak prerogatif Presiden,” ujarnya, seperti dikutip Antara. Ia pun tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan itu, karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden adalah yang terbaik. Puan juga menghargai keputusan Gibran berhenti dari jabatannya, dan menilai dinamika politik yang berkembang akhir-akhir ini perlu menjadi evaluasi yang terbaik untuk bangsa dan negara.
Yang dikatakan Puan soal usulan PDIP
Puan menegaskan tidak ada nama yang secara khusus diusulkan PDI Perjuangan untuk mengisi jabatan tersebut. “Nggak ada (usulan), semuanya, semua yang terbaik hak prerogatif Presiden,” kata Puan. Pernyataan ini sejalan dengan sikap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang pada Sabtu (14/11/2026) di Bekasi menegaskan pengisian jabatan wakil presiden sudah diatur konstitusi dan keputusan strategis partai merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat,” kata Hasto.
Sebagai fakta, kursi wakil presiden kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka diterima Presiden Prabowo pada Kamis (12/11/2026). Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Jadwal yang sudah disepakati
MPR telah menyepakati jadwal proses penggantian wakil presiden. Presiden Prabowo diminta menyampaikan dua nama calon paling lambat Rabu (25/11/2026). Kelengkapan persyaratan kedua calon kemudian diverifikasi pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Sidang Paripurna MPR untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu (9/12/2026). Hingga Kamis siang ini, Istana belum mengumumkan dua nama resmi yang akan diajukan. Semua nama yang beredar — antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung — masih sebatas bursa dan wacana politik, bukan keputusan resmi.
Analisis: Puan menutup ruang spekulasi, tanpa menutup pintu PDIP
Pernyataan Puan hari ini bekerja di tiga level sekaligus. Pertama, ia meredam spekulasi dengan menegaskan bahwa kunci proses ada di Presiden — sebuah pesan yang juga pernah disampaikan Wakil Ketua MPR Bambang Pacul dan para petinggi partai koalisi. Kedua, ia memberi jaminan politik bahwa DPR tidak akan menghambat siapa pun yang diusulkan Prabowo, sehingga pemungutan suara di MPR pada 9 Desember nanti cenderung menjadi formalitas bila koalisi tetap solid. Ketiga, dan ini yang paling menarik, ia menjauhkan PDIP dari kesan mendorong Puan sendiri — padahal nama Puan termasuk yang paling sering disebut dalam bursa.
Sikap itu konsisten dengan posisi PDIP sebagai “mitra kritis” di luar pemerintahan: tidak mengusulkan nama berarti tidak terlihat mengejar jabatan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bila Prabowo justru memilih kader PDIP. Sebaliknya, bila yang dipilih adalah Dasco atau Muzani dari Gerindra, PDIP tetap bisa mengklaim telah menghormati konstitusi sejak awal. Dengan kata lain, Puan memainkan kartu yang paling aman: menyerahkan keputusan ke Prabowo, sambil menjaga semua pintu tetap terbuka.
Yang patut dicatat, pernyataan ini tidak menjawab pertanyaan yang sesungguhnya ditunggu publik: siapa dua nama itu. Jawabannya baru akan diketahui paling lambat 25 November. Sampai saat itu, setiap klaim soal “nama yang sudah pasti” adalah spekulasi — termasuk yang mengatasnamakan dukungan daerah atau hitungan suara di MPR.
Sumber: Antara (berita 5864543, dibaca langsung) untuk pernyataan Puan dan sikap Bakom; Detik via LensaHukum (“Puan Tegaskan Prabowo Berwenang Tentukan Calon Wakil Presiden”, 19/11/2026 — dibaca lewat hasil pencarian) untuk kutipan “Jangan berandai-andai”; Lapor.co.id (“Puan dan Pramono Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Ini Kata PDIP”, 14/11/2026, diperbarui 19/11/2026 — dibaca lewat hasil pencarian) untuk pernyataan Hasto Kristiyanto. Jadwal penggantian wakil presiden (25 November, verifikasi 25 November–8 Desember, paripurna 9 Desember) adalah catatan yang sudah diverifikasi di post 1693, 1813, dan 1827.