Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi menjadi undang-undang. Setelah Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati naskah RUU itu dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I pada Rabu (18/11/2026), rapat paripurna pembicaraan tingkat II dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11) pukul 09.30 WIB.
Paripurna besok, tapi Bamus yang menentukan
Validnews, yang memperoleh dokumen jadwal DPR, melaporkan rapat paripurna terdekat dijadwalkan Kamis (19/11) pukul 09.30 WIB dengan agenda pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III Habiburokhman membenarkan jadwal itu — “Iya,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/11) — dan memastikan pengesahan digelar Kamis. Namun ada catatan yang tidak boleh hilang. Habiburokhman sendiri, seperti dilaporkan Investor.id, menegaskan kepastian tanggal tetap bergantung pada penjadwalan resmi Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Dengan kata lain: Kamis 09.30 adalah jadwal yang sudah disiapkan, bukan ketetapan yang sudah diketok. Dasco, saat memimpin rapat tingkat I, mengajukan pertanyaan yang sama ke forum: “Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” Forum menjawab setuju. Prosesnya memang panjang. Pembahasan RUU ini melewati 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan Habiburokhman menyebut Dasco memberi perhatian khusus sejak RDPU pertama pada September 2025. Pengesahan November ini — jika terealisasi — lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang ditegaskan pimpinan DPR.
Ganti rugi korban: janji yang harus ditagih
Di luar jadwal, pernyataan Habiburokhman yang paling konkret menyangkut korban. Selama ini, kata dia, ganti kerugian bagi korban investasi bodong tidak langsung diterima masyarakat. Uang hasil penjualan aset pelaku lebih dulu masuk ke negara, bahkan tak sampai ke tangan korban. “Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi bodong tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” kata Habiburokhman. Janji itu mendapat dukungan dari pengamat hukum Hardjuno Wiwoho, yang pada 4 November 2026 mendukung pemulihan kerugian korban lewat RUU ini — “Bagi korban investasi bodong, pelaku masuk penjara memang penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, dan uang untuk hari tua yang hilang,” ujarnya — dengan skema gugatan langsung terhadap benda (in rem) agar penyelamatan kekayaan tidak terus terhambat oleh lamanya vonis pidana pelaku. Dukungan itu adalah pendapat pengamat, bukan jaminan: mekanisme ganti rugi baru berlaku bila RUU disahkan dan aturan pelaksananya berjalan. Kewaspadaan juga datang dari dalam DPR sendiri. Anggota Komisi III Fraksi PDIP Safaruddin menekankan kewenangan perampasan aset harus diimbangi aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas. Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka menegaskan RUU ini tidak boleh merugikan warga negara yang memperoleh hak miliknya secara sah dan beritikad baik, dengan hak mengajukan keberatan di pengadilan dan memperoleh pengembalian aset atau ganti kerugian yang adil. Anggota Komisi III Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas menegaskan aset harus dikembalikan kepada korban lebih dulu sebelum menjadi aset negara. Peringatan itu relevan: RUU ini memuat mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, dengan ambang aset paling sedikit Rp1 miliar dan batas pemeriksaan pengadilan 60 hari (UlasPolitik post 1815). Tanpa badan pengawas independen yang dijanjikan dalam 10 poin pengaturan dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, instrumen ini bisa melampaui niat awalnya. Maka besok pagi yang diuji bukan hanya kecepatan. Paripurna Kamis akan menjawab apakah DPR sekadar mengejar tenggat — atau benar-benar membuka naskah final RUU itu untuk dibaca publik sebelum palu diketok.
Sumber: Investor.id, “Sah! RUU Perampasan Aset Dibawa dalam Sidang Paripurna DPR”, 18 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Dasco, 87 RDPU, sinyal Habiburokhman soal 19/11, kepastian tanggal menunggu Bamus); Harian Rakyat Sulsel, “DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Korupsi dan Pencucian Uang Bisa Dirampas”, 18 November 2026 (dibaca langsung — paripurna Kamis 19/11 sekitar 09.30 WIB, Habiburokhman: “Iya”, pertanyaan Dasco ke forum, penandatangan naskah, ruang lingkup Eddy Hiariej); Bloomberg Technoz, “RUU Perampasan Aset Segera Disahkan di Paripurna DPR”, 18 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Dasco, 87 RDPU, pembahasan sejak September 2025, mekanisme pengembalian kerugian kepada korban); Validnews, “RUU Perampasan Aset Disahkan Besok”, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — dokumen jadwal DPR, paripurna Kamis 19/11 pukul 09.30 WIB, lebih cepat dari target 15 Desember); JournalArta, “RUU Perampasan Aset Disahkan 19 November, Korban Investasi Bodong Bisa Langsung Ganti Rugi”, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — ganti rugi korban, atensi Dasco sejak RDPU pertama September 2025, 87 RDPU, paripurna Kamis 19/11) dan “RUU Perampasan Aset Disetujui 8 Fraksi”, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — Safaruddin, Martin Daniel Tumbelaka, Hasbiallah Ilyas, Nasir Djamil, Benny Utama); Informasiraja, “Dukungan Pakar Soal RUU Perampasan Aset untuk Ganti Rugi Korban Investasi Ilegal”, 3 November 2026 (melalui hasil pencarian — Hardjuno Wiwoho, wawancara 4/11/2026, skema in rem); Twaslnews dan JanalokaJournal, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — mekanisme ganti rugi korban, atensi Dasco, 87 RDPU). Rujukan internal: UlasPolitik post 1815 dan 1789.