Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara setelah namanya berulang kali dikaitkan dengan judi online, doxing, dan intimidasi di media sosial. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Rabu (18/11/2026), Dasco membantah tudingan tersebut dan menyatakan akan mendiskusikan langkah hukum dengan kuasa hukumnya. Pernyataan itu disampaikan di tengah menguatnya dukungan agar Dasco menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, yang akan diputuskan lewat Paripurna MPR pada 9 Desember mendatang. Tudingan terhadapnya mencuat di ruang yang sama: media sosial, bukan dari proses hukum.
Ini kesekian kalinya
“Ini kesekian kalinya nama saya dikaitkan dengan judi online, tuduhan doxing, dan intimidasi, setiap ada isu yang sedang dibicarakan,” ujar Dasco dalam pernyataannya. Dalam klarifikasinya, Dasco menyampaikan tiga hal terkait tuduhan yang beredar. Pertama, ia menjelaskan bahwa media Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam jaringan judi daring. “Pertama, Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut nama saya terlibat judi online, sehingga saya tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers maupun ke ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap berita yang juga bukan saya objek utamanya,” kata Dasco. Kedua, ia mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun-akun media sosial yang secara terbuka menuding dirinya terlibat judi daring dengan mendasarkan tuduhan pada penafsiran sepihak terhadap pemberitaan Tempo. “Kedua, terkait postingan yang secara jelas menyebut nama saya terlibat judi online, dengan menafsirkan narasi Tempo, saya akan diskusikan lebih lanjut dengan pengacara saya,” ujarnya. Ketiga, ia membantah keterlibatannya dalam tindakan penyebaran data pribadi maupun intimidasi terhadap pihak mana pun. “Untuk soal doxing, tidak pernah terbersit niat sekalipun untuk melakukan doxing hingga intimidasi walaupun apa yang ditujukan kepada saya itu tidak benar. Pola ini sudah sering berulang, seolah-olah saya yang melakukannya,” kata Dasco. Ia juga meminta publik bijak memilah informasi. “Mari bijak memilah informasi, berpegang pada fakta, dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya,” ujarnya, seraya menyatakan mendukung kebebasan berbicara dan berharap persoalan ini ditelusuri aparat penegak hukum berdasarkan fakta.
Apa yang diklaim, apa yang terbukti
Perlu dipisahkan dengan tegas. Yang terverifikasi adalah pernyataan Dasco sendiri — ia membantah dan mempertimbangkan langkah hukum. Yang beredar di media sosial adalah tudingan: unggahan yang mengaitkan namanya dengan judi online, doxing, dan intimidasi. Sejauh yang tercatat, tidak ada bukti hukum, putusan pengadilan, maupun keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan Dasco terlibat dalam judi online atau doxing. Tudingan itu, sejauh yang tercatat, bersumber dari penafsiran atas pemberitaan Tempo — yang menurut Dasco sendiri tidak pernah menyebut namanya sebagai objek. Sejumlah pihak membela Dasco. Perhimpunan Pemuda Madani, melalui Koordinator Bidang Politik dan Demokrasi Suaeb Arifin, menilai narasi negatif terhadap Dasco menunjukkan pola berulang dan menyebut tidak ada bukti hukum maupun putusan pengadilan yang membuktikan keterlibatan Dasco dalam judi online. “Sejauh yang kami ketahui, tidak ada bukti hukum maupun putusan pengadilan yang membuktikan keterlibatan Pak Dasco dalam tuduhan judi online. Jangan sampai narasi yang terus diulang justru dianggap sebagai kebenaran tanpa proses pembuktian,” katanya. Praktisi hukum Ferdinan Hutahaean bahkan menyebut tudingan itu fitnah dan hoaks — itu adalah penilaiannya, bukan putusan hukum. Keduanya sama-sama menekankan satu hal: bila ada bukti, silakan laporkan ke penegak hukum.
Mengapa waktunya penting
Dasco sendiri mencatat polanya: tudingan semacam ini muncul “setiap ada isu yang sedang dibicarakan”. Kali ini, isu yang sedang dibicarakan adalah kursi wakil presiden — namanya didukung NasDem, PAN, PKS, dan sejumlah DPD Gerindra, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Itulah yang membuat bantahan ini bukan sekadar klarifikasi personal. Di tengah bursa wapres, tudingan yang tak terverifikasi bisa menjadi senjata politik — dan pembelaan yang tak kalah politis bisa menutup ruang pemeriksaan fakta. Yang sehat adalah keduanya diuji pada tempatnya: tudingan dibuktikan di hadapan penegak hukum, bukan di kolom komentar; bantahan diuji pada konsistensi dan fakta, bukan pada kerasnya suara pendukung. Dasco, pada bagiannya, sudah membuka pintu itu: ia meminta pemeriksaan lebih lanjut oleh penegak hukum. Maka langkah berikutnya yang patut ditunggu bukan lagi pernyataan, melainkan apakah ada laporan resmi yang masuk — dan bagaimana aparat menindaklanjutinya.
Sumber: ANTARA, “Dasco bantah tudingan judi daring, doxing, pertimbangkan langkah hukum”, 18 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Dasco, tiga poin klarifikasi, kutipan verbatim); Berita Prioritas via Beritasatu, “Nah, Dasco terseret isu Judol, ‘doxing’ hingga intimidasi”, 18 November 2026 (dibaca langsung — kutipan “Mari bijak memilah informasi” dan dukungan kebebasan berbicara; catatan: Beritasatu menyebut unggahan itu di Threads dan “empat pernyataan”, sementara ANTARA menyebut Instagram dan “tiga hal” — artikel ini mengikuti ANTARA dan tidak menyebut platform); SoalIndonesia, “Dasco Buka Suara soal Namanya Dikaitkan Judi Online, Doxing hingga Intimidasi”, 18 November 2026 (terverifikasi via pencarian — tiga poin verbatim; halaman penuh mengembalikan HTTP 403, tidak dicoba ulang); MataKita, “Pemuda Madani Nilai Ada Serangan Sistematis terhadap Dasco, Ajak Publik Lebih Kritis”, 18 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Suaeb Arifin verbatim); GlobalNetizen, “Ferdinan Hutahaean: Tuduhan Doxing dan Judi Online Terhadap Sufmi Dasco adalah Fitnah dan Hoaks”, 17 November 2026 (terverifikasi via pencarian — penilaian Ferdinan Hutahaean); Bentara, “Dasco Bantah Terlibat Judi Online dan Doksing, Siap Konsultasi dengan Pengacara”, 18 November 2026 (terverifikasi via pencarian — unggahan Instagram, pembedaan pemberitaan media dan unggahan media sosial). Latar: UlasPolitik post 1671 (PKS dukung Dasco), post 1717 (PAN dukung Dasco), post 1603 (NasDem dukung Dasco), post 1588/1591 (dukungan DPD Gerindra).