Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

RUU Perampasan Aset Difinalisasi, Besok ke Paripurna

Komisi III DPR memfinalisasi RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11) dan mengupayakan pembawaannya ke paripurna Kamis. Naskah finalnya harus dibaca publik.

Oleh 18 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi tumpukan dokumen dengan pita merah dan segel lilin

Komisi III DPR RI memfinalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana pada Rabu (18/11/2026). Komisi III menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) — dengan begitu, seluruh rangkaian kegiatan rapat di tingkat panitia kerja (panja) selesai. Tahap berikutnya adalah rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama, yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB siang ini, sebelum RUU dibawa ke rapat paripurna DPR. Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyatakan RUU itu diupayakan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026). “Hari ini kami finalisasi RUU Perampasan Aset di Komisi III dan besok kami upayakan dibawa ke rapat paripurna,” ujar Hinca, seperti dikutip Detikcom. Kata “diupayakan” patut dicatat: paripurna besok adalah rencana, bukan kepastian. Pernyataan itu disampaikan di tengah desakan Fraksi PAN dan Demokrat agar aparat mengusut dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Tenun Tonic, yang menurut mereka bisa dipulihkan kerugiannya lewat RUU ini.

Dari 397 DIM ke meja paripurna

Perjalanan RUU ini dalam sebulan terakhir bergerak cepat — ukuran yang tidak biasa untuk beleid yang mangkrak bertahun-tahun. Rapat paripurna DPR pada 6 Oktober 2026 menyetujui RUU ini menjadi usul inisiatif DPR, dengan tenggat pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 yang ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani. Pemerintah menyerahkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 5 November 2026, Panitia Kerja dibentuk dengan Ketua Komisi III Habiburokhman sebagai ketua, dan pembahasan DIM dikebut 9–12 November sebelum masuk tahap tim perumus dan tim sinkronisasi. Timus dan timsin melibatkan ahli bahasa dan legal drafter, serta menyisir sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, dan bagian penjelasan agar tidak bertentangan satu sama lain. Nomenklatur RUU kini disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ruang lingkupnya sendiri sudah dipangkas: dari 13 tindak pidana menjadi 6 tindak pidana, dengan fokus pada korupsi dan kejahatan ekonomi berskala besar. Target pengesahan November — lebih cepat dari tenggat 15 Desember — kini tinggal menunggu satu langkah prosedural: keputusan tingkat pertama di Komisi III, lalu pengesahan tingkat kedua di paripurna.

Pasal penipuan dan kasus Tenun Tonic

Kaitan RUU ini dengan kasus dugaan penipuan Tenun Tonic bukan kebetulan. Hinca menjelaskan ketentuan mengenai penipuan tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f draf terbaru RUU Perampasan Aset. Ketentuan itu memperluas cakupan perampasan aset terhadap tindak pidana selain korupsi, antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Ketua Kelompok Fraksi PAN di Komisi III, Endang Agustina, menyebut kerugian masyarakat dalam kasus itu diduga mencapai ratusan miliar rupiah — itu klaimnya, bukan angka yang sudah diverifikasi. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan terkait aplikasi tersebut, dengan pelapor RW (25) bersama 95 orang lainnya, tertanggal 16 November 2026. Namun nilai kerugian yang tercatat dalam laporan kepolisian sementara mencapai Rp1,9 miliar. Adapun informasi mengenai dugaan kerugian mencapai Rp200 miliar yang beredar di media sosial masih perlu didalami, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, termasuk kemungkinan adanya korban lain yang belum tercakup dalam laporan. Perlu ditegaskan: ini masih dugaan. Belum ada tersangka yang diumumkan, dan asas praduga tak bersalah berlaku — desakan “segera tangkap” dari anggota DPR adalah pendapat politik, bukan vonis.

Ujian sebenarnya: naskah final

Kecepatan pembahasan ini layak diapresiasi, tetapi nilainya baru ketahuan setelah naskah final dibaca publik. Inti RUU ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based) di samping perampasan melalui putusan pidana — sebuah lompatan besar dalam hukum acara Indonesia. Mekanisme itu diatur dalam Pasal 3 huruf b, berlaku untuk lima kategori pelaku, dengan ambang aset paling sedikit Rp1 miliar, dan tetap harus melalui pengadilan; Panja juga menyepakati Pasal 6A serta batas waktu pemeriksaan pengadilan paling lama 60 hari. Justru di situlah letak risikonya: tanpa mekanisme check and balances yang kuat dan perlindungan pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik, beleid ini bisa menjadi alat yang melampaui niat awalnya. Pimpinan rapat Timus-Timsin, Soedeson Tandra, sebelumnya menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak masyarakat yang beritikad baik, serta menempatkan mekanisme NCB sebagai upaya terakhir. Jika paripurna Kamis menyetujui, Indonesia akan punya UU Perampasan Aset sebelum tenggat 15 Desember — sebuah capaian politik yang akan diklaim banyak pihak. Yang menentukan apakah ini capaian hukum atau sekadar capaian tenggat adalah isi pasalnya. Publik berhak membaca naskah final itu sebelum perayaan dimulai.

Sumber: Antara, “Komisi III DPR finalisasi pembahasan RUU Perampasan Aset”, 18 November 2026 (dibaca langsung — finalisasi, tugas timus/timsin, ahli bahasa dan legal drafter, nomenklatur baru, agenda paripurna); Antara, “Komisi III DPR setujui laporan timus dan timsin RUU Perampasan Aset”, 18 November 2026 (dibaca langsung — persetujuan laporan, selesainya rapat tingkat panja, keputusan tingkat pertama pukul 13.00 WIB); LensaHukum (bersumber dari Detikcom), “PAN Dorong RUU Perampasan Aset untuk Pulihkan Korban Tenun Tonic”, 18 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Hinca, Pasal 4 ayat (3) huruf f, klaim Endang Agustina, laporan RW + 95 orang, Rp1,9 miliar vs Rp200 miliar menurut Budi Hermanto); Jawawa, “Inside the ‘Tenun Tonic’ Fraud Case That Cost Victims Billions of Rupiah”, 18 November 2026 (dibaca langsung — skema penipuan, pertemuan di Kalideres, gagal tarik dana sejak awal November). Latar: UlasPolitik post 1702 (397 DIM, NCB, Pasal 6A, batas 60 hari, dua lembaga, dibaca langsung) dan post 1226 (pemangkasan 13 menjadi 6 tindak pidana).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik